sejarah

Tinjauan Buku Islam Nusantara [3]

Posted on Updated on

Tarekat mempunyai arti jalan atau petunjuk dalam melakukan suatu ibadat sesuai dengan ajaran yang ditentukan dan dicontohkan Nabi Muhammad saw. dan dikerjakan oleh sahabat dan tabi’in, turun-temurun sampai kepada guru-guru secara berantai. Adapun pengertian tarekat: sebagai pendidikan keruhanian yang dilakukan oleh orang-orang yang menjalani kehidupan tasawuf; dan sebagai sebuah perkumpulan atau organisasi yang didirikan menurut aturan yang telah ditetapkan oleh seorang syaikh yang menganut suatu aliran tarekat tertentu. Sebuah tarekat biasanya mengandung unsur-unsur penyucian bathin, kekeluargaan tarekat, upacara keagamaan, dan kesadaran sosial. Terbentuknya kelembagaan tarekat merupakan kelanjutan dari para pengikut para sufi. Munculnya berbagai cabang aliran tarekat merupakan konsekuensi logis dari sistem ijazah yang terdapat dalam organisasi tarekat.

Mulai abad ke-18, murid-murid Jawi di Haramayn sangat tertarik kepada pelajaran yang dikembangkan oleh seorang ulama sufi yang sangat karismatik, Muhammad ‘Abd al-Karim al-Samman (1718-1775) di Madinah. Al-Samman adalah salah seorang penjaga makam Nabi Muhammad saw. dan penulis beberapa buku tentang metafisika sufi. Dia juga dikenal sebagai pendiri tarekat baru yaitu Sammaniyah, sehingga dia menjadi orang yang berpengaruh. Tarekat Sammaniyah ini merupakan perpaduan dari Tarekat Khalwatiyah, Qadiriyah, Naqsyabandiyah dengan tarekat di Afrika Utara, Syadziliyah. Selanjutnya al-Samman mengembangkan cara berdzikir baru yang ekstatik dan menyusun sebuah ratib, bacaan yang mengandung do’a-do’a dan ayat-ayat al-Qur’an. Kemasykuran al-Samman akan kemampuannya melakukan hal-hal yang mengandung keajaiban sangat menunjang penyebaran tarekat ini ke Indonesia dalam waktu singkat. Paling tidak ada tiga ulama asal Palembang yang pernah belajar Tarekat Sammaniyah, yaitu: Syaikh ‘Abd al-Shamad al-Palimbani, Tuan Haji Ahmad, dan Muhyiddin bin Syihabuddin.

Hukum Islam menempati posisi penting dalam pandangan ummat Islam, yang merupakan sekumpulan aturan keagamaan yang mengatur perilaku kehidupan ummat Islam dalam keseluruhan hidupnya, baik yang bersifat individual maupun kolektif, karenanya hukum Islam mempunyai karakteristik yang serba mencakup. Pentingnya syariat atau fiqih bagi ummat Islam didasarkan pada sebuah Hadits Nabi Muhammad saw. yang menyatakan bahwa seorang faqih yang baik dapat mempertahankan dirinya secara lebih baik dibandingkan seribu orang muslim yang menjalankan kewajiban agama tanpa disertai pengetahuan fiqih secara memadai.

Untuk dapat melahirkan mujtahid-mujtahid Indonesia yang mampu mewujudkan persatuan di kalangan Muslim Indonesia serta memapu melakukan ijtihad dalam melahirkan fiqih yang berkepribadian Indonesia, maka sistim pendidikan yang mengkaji ilmu-ilmu keislaman harus mengarah pada interkoneksi antar-entitas ilmu. Penguasaan pengetahuan keislaman dan ilmu-ilmu sosial yang multi-dimensi harus digalakkan dalam Perguruan Tinggi Islam di Indonesia.

Karya-karya tafsir pada periode awal sebagian ditulis dalam bahasa Melayu-Jawi atau Arab-Pegon. Hal ini dimungkinkan terjadi, karena berdasarkan pelacakan Anthony Johns pada akhir abad ke-16 Masehi, terjadi pembahasa-lokalan Islam di berbagai wilayah Nusantara. Indikasinya, penggunaan aksara (script) Arab yang kemudian disebut dengan aksara Jawi atau Pegon, banyaknya kata sserapan yang berasal dari bahasa Arab, dan karya sastra yang terinspirasi oleh model dan corak Arab dan Persia. Dipakainya bahasa Melayu-Jawi ini menemukan kekuatannya, karena bahasa ini merupakan lingua-franca yang dipakai di Nusantara dan menjadi bahasa resmi pemerintahan, perdagangan, dan hubungan antar-negara.

Proses sosialisasi bahasa Indonesia sebagai Bahasa Nasional menyebabkan banyaknya karya tafsir yang ditulis dalam bahasa Indonesia dengan huruf latin. Dalam taraf tertentu, model penulisan tafsir dalam bahasa Indonesia yang berhuruf latin secara umum mudah diakses oleh masyarakat Indonesia. Karenanya model penulisan tafsir ini lebih bersifat populis. Di Indonesia ada kecenderungan bahwa ummat Islam yang tidak bisa berbahasa Arab dengan baik lebih memilih tafsir berbahasa Indonesia daripada bahasa daerah. Di antara tafsir tersebut adalah tafsir yang dikeluarkan oleh Departemen Agama.

Pada awal abad ke-19 di Indonesia belum mengenal sistem pendidikan modern, masih bersifat tradisional. Pada masa tersebut Indonesia hanya mengenal satu jenis pendidikan yaitu sekolah agama Islam dengan berbagai bentuknya (masjid, langgar, surau, pesantren).[hlm.367] Setelah Indonesia merdeka, Departemen Agama menyempurnakan kurikulum, sistem pendidikan, dan beberapa aspek kependidikan lainnya, sehingga memunculkan sebuah lembaga pendidikan baru yang disebut madrasah diniyah.

Pembangunan suatu pesantren didorong oleh kebutuhan masyarakat akan adanya pendidikan lanjutan. Sebuah lembaga “pengajian” dapat dikatakan sebagai pesantren jika mempunyai unsur: (1) pondok, sebagai tempat tinggal bersama para santri yang terletak di dalam kompleks pesantren; (2) masjid, yang merupakan tempat tepat untuk mendidik para santri, terutama dalam beribadah shalat lima waktu, khutbah, shalat Jum’at, dan pengajaran kitab; (3) pengajaran kitab klasik; (4) santri: baik yang mukim (tinggal dalam lingkungan pesantren) maupun kalong (santri yang tidak menetap dalam pesantren); dan (5) kiai sebagai pemilik otoritas pesantren. Tujuan ideal pesantren dan peran para alumninya tersebut, pada gilirannya akan menginternalisasikan ajaran Islam ke dalam masyarakat luas. Peran Islamisasi yang mereka lakukan dengan sendirinya akan mengikis pemahaman agama masyarakat yang sinkretis. Dengan demikian selain sebagai agen perubahan sosial, pesantren juga berperan penting dalam memperjuangkan Islam terhadap sinkretisme Jawa.

Kehadiran madrasah, menurut Muhaimin dan Abdul, sebagai lembaga pendidikan Islam paling karena alasan (1) sebagai manifestasi pembaruan sistem pendidikan Islam, (2) penyempurnaan sistem pesantren, (3) keinginan sebagian kalangan santri terhadap model pendidikan Barat, dan (4) sebagai sintetis sistem pendidikan pesantren dan sistem pendidikan Barat.

Dalam dinamika lembaga pendidikan tinggi agama Islam yang berusaha memantapkan eksistensinya terus dilakukan berbagai upaya pembenahan agar lembaga ini menjadi perguruan tinggi agama yang berkualitas. Hal ini diharapkan dapat melahirkan sarjana agama (dari STAIN/IAIN/UIN) yang memiliki pengetahuan dan wawasan keilmuan yang mantap. Dengan memiliki hal tersebut, seorang sarjana agama akan dapat berkomunikasi dengan ilmuwan lain di masyarakat dengan bahasa keilmuan yang sama-sama dimengerti. Hal ini akan memudahkan bagi seorang sarjana agama Islam dalam menyampaikan pesan moral dan spiritual kepada warga masyarakat terdidik.

Tinjauan Buku Islam Nusantara [2]

Posted on Updated on

Islamisasi merupakan suatu proses yang sangat penting dalam sejarah Islam di Indonesia, dan juga yang paling tidak jelas, sehingga sampai sekarang pun masih dalam perdebatan atau polemik bagi ahli sejarah. Hal ini karena memang tidak bisa dilepaskan dari sudut pandang, data yang ditemukan, dan interpretasi terhadap data peneliti itu sendiri.

Sejak masuk dan berkembangnya, Islam di Indonesia memerlukan proses yang sangat panjang dan melalui saluran Islamisasi yang beragam, seperti perdagangan, perkawinan, tarekat (tasawuf), pendidikan, dan kesenian. Proses Islamisasi di Indonesia terjadi dengan sangat pelik dan panjang. Diterimanya Islam oleh penduduk pribumi, secara bertahap membuat Islam terintegrasi dengan tradisi, norma, dan cara hidup keseharian penduduk lokal. Hal ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia mudah menerima nilai-nilai dari luar dan menjadi bukti akan keterbukaan sikap mereka.

Islam Indonesia telah membentuk institusi politik paling awal pada abad XIII, namun institusi politik Islam di beberapa daerah tidak sama. Dalam bab II buku ini dibahas berbagai sejarah institusi politik di beberapa wilayah Nusantara, seperti Samudera Pasai (Aceh), Demak (Jawa Tengah), Pajang (Jawa Tengah), Cirebon (Jawa Barat), Banten, Ternate (Maluku Utara), Banjar (Kalimantan Selatan), dan Gowa-Tallo (Sulawesi Selatan).

Pada abad XV ummat Islam mempunyai peran politik yang sangat luas, hal ini dapat dimanfaatkannya untuk Islamisasi ke wilayah yang lebih luas. Namun, sentimen politik dan ekonomi yang begitu kuat tidak jarang melibatkan pergesekan di antara kerajaan Islam itu sendiri. Bahkan di antara kerajaan Islam itu terjadi peperangan untuk memperebutkan pengaruh dan hegemoni politik, yang tidak jarang kepentingan politik-ekonomi tersebut mengalahkan kepentingan agama. Hal ini dimanfaatkan oleh kehadiran imperialisme Barat (Portugis dan Belanda) yang selanjutnya mengancam institusi perpolitikan ummat Islam.

Tumbuhnya kesadaran politik ummat Islam pada dekade awal abad ke-20, sebagian disebabkan oleh ketidakpuasan ummat Islam terhadap kebijakan pemerintah kolonial (Belanda) mengenai Islam, sebagian lagi merupakan konsekuensi logis dari kebijakan pendidikan yang dijalankan oleh pemerintahan Hindia-Belanda. Peta pemikiran dan pergerakan nasionalisme maupun Islam bisa dilihat dari kebangkitan nasionalisme dan Islam di Indonesia pada awal abad ke-20. Kesadaran dan bangkitnya rasa nasionalisme dalam masyarakat Islam Indonesia juga dipengaruhi oleh gerakan pembaruan Islam di Timur Tengah.

Salah satu institusi sosial-politik Islam yang pertama kali muncul dalam awal kemerdekaan adalah terbentuknya Departemen Agama, yang bertitik tolak dari Kantor Urusan Agama masa Jepang (Shumubu). Pembentukan Kementerian Agama ini lebih didasarkan pada pertimbangan politis daripada urgensi peran yang diperlukan dalam sebuah sistem tata pemerintahan yang baru. Makna positif yang diharapkan dari Kementerian Agama ini adalah: kementerian itu menawarkan kemungkinan bagi agama, khususnya Islam, untuk berperan seefektif mungkin dalam negara dan masyarakat; dan dalam sebuah negeri yang warna Islam-nya sangat mencolok, kementerian ini merupakan suatu jalan tengah antara negara sekuler dan suatu negara Islam.

Ada beberapa karakteristik yang menandai format baru gerakan Islam yang terjadi pada 1980-an, seperti kecenderungan semakin pudarnya kepemimpinan politik Islam dan bangkitnya kepemimpinan para intelektual Muslim; kecenderungan semakin lemahnya penonjolan pada masalah ritual dan tampak lebih menonjolkan isu intelektual, sosial, ekonomi, dan estetika dalam Islam; kecenderungan menurunnya sikap sektarian di kalangan ummat Islam; dan kecenderungan memudarnya konsep ummat secara sempit.

Gerakan sosial keagamaan terutama dalam abad XIX mempunyai beragam sebutan, seperti juru selamat, Ratu Adil, gerakan pribumi, gerakan kenabian, penghidupan kembali, atau menghidupkan kembali. Banyak gerakan sosial, termasuk kerusuhan, pemberontakan, sektarianisme, dapat diklasifikasikan sebagai gerakan keagamaan, karena gejala tersebut pada umumnya cenderung untuk berhubungan dengan gerakan yang diilhami oleh agama atau menggunakan cara agama untuk mewujudkan tujuan gaib mereka. Kebanyakan pergolakan tersebut cenderung mempunyai segi yang bercorak keagamaan, seperti gerakan Rifa’iyah pada abad XIX, gerakan Islam-komunis,dan gerakan Fundamentalisme Islam.

Pembentukan tradisi keulamaan dan keilmuan Islam Indonesia atau Asia Tenggara secara keseluruhan membangkitkan terbentuknya jaringan ulama yang berpusat di Haramayn ini kemudian menyebar ke berbagai wilayah Dunia Islam. Sejak abad ke-16, Makkah dan Madinah memainkan peranan yang semakin penting dalam wacana pemikiran intelektual keagamaan Islam, di mana kebangkitan kembali Haramayn ini sebagai salah satu pusat terpenting dalam wacana intelektual keagamaan Islam yang ikut didorong oleh disintegrasi dinasti Muslim di Timur Tengah sejak abad ke-19. Keterlibatan ulama Indonesia dalam jaringan ulama yang berpusat di Haramayn dimulai pada pertengahan abad ke-17. Dilihat dari segi materi, para ulama kita telah melakukan pendekatan “baru” atau memerinci dan memperjelas materi yang ada serta mengontekstualisasikannya ke dalam situasi dan lingkungan tertentu. Mereka juga melakukan adaptasi, baik dalam segi materi maupun penyajian, sehingga bisa lebih sesuai serta dapat difahami dari diterima kaum Muslimin Melayu.

Ulama adalah mereka yang mempunyai keahlian dalam bidang keilmuan Islam dan dengan konsisten mengamalkan ilmunya itu, sehingga mendapat pengakuan dari masyarakat Muslim secara luas. Setidaknya terdapat dua syarat minimal seseorang dapat disebut ulama: mempunyai keilmuan yang tinggi setelah dia menempuh belajar yang cukup lama; dan pengakuan masyarakat akan ketaatannya terhadap ajaran Islam, yang dibuktikan dengan perbuatan nyata. Adanya peran sentral ulama dalam masyarakat Muslim Indonesia, di mana ulama merupakan penerjemah ajaran Islam tekstual menjadi rumusan ajaran yang bersifat kontekstual dan lokal, dengan cara inilah ajaran Islam dapat disampaikan kepada masyarakat.

Abu Hamid al-Ghazali (1111 M) melalui berbagai karya tulisannya (Ihya‘ ’Ulum al-Din) berupaya mengembalikan ajaran tasawuf kepada ajaran al-Qur’an dan Hadits, yang kelak diberi nama tasawuf sunni, pada dasarnya menjadikan tasawuf lebih dekat dengan tasawuf akhlaqi. Bagi al-Ghazali, pemantapan ilmu syariat dan akidah sangat diperlukan sebelum mengamalkan ilmu tasawuf. Kompromi tasawuf dan syariah yang dilakukan al-Ghazali mempunyai dampak luar biasa, di mana upaya harmonisasi tersebut dipandang cukup konstruktif dan positif, tapi belum berhasil memuaskan sepenuhnya.

Pentingnya peran sufi dalam proses Islamisasi di Indonesia didukung oleh fakta kemiripan antara ajaran sufisme dengan kebudayaan Indonesia pra-Islam. Ajaran kosmologis dan metafisis tasawuf Ibn ‘Arabi dapat dengan mudah dipadukan dengan ide-ide sufistik India dan ide sufistik pribumi yang dianut masyarakat setempat. Kecenderungan kuat masyarakat terhadap konsep mistik-filosofis tidak membuat kaum Muslimin di kawasan Melayu-Indonesia tidak mengenal ajaran syariat. Oposisi paling kuat terhadap ajaran sufistik-filosofis di Jawa mungkin dapat diwakili Wali Sanga pada abad XV yang menghukum mati Syaikh Siti Jenar, di mana para Wali di sini digambarkan sebagai ulama konservatif yang berorientasi syariah.

Tinjauan Buku Islam Nusantara [1]

Posted on Updated on

Buku “Islam Nusantara: Sejarah Sosial Intelektual Islam di Indonesia” ini karangan Nor Huda, yang diterbitkan oleh Ar-Ruzz Media di Jogjakarta pada tahun 2007. Sejarah merupakan sebuah proses interaksi yang terus-menerus antara sejarawan dengan fakta yang dimilikinya. Sejarah juga merupakan suatu dialog yang tiada akhir antara masa kini dan masa lalu. Ini dapat dilihat berdasarkan keanekaragaman, perubahan, dan kesinambungan melalui dimensi waktu.

Islam Nusantara merupakan rangkaian sejarah panjang perkembangan Islam di Indonesia yang menguntai berbagai dimensi sejarah di dalamnya, baik itu sejarah sosial, sejarah intelektual, sampai sejarah kebudayaan, yang bertaut menguntai butiran khazanah keislaman yang tiada ternilai harganya. Dan pada akhirnya perjalanan sejarah itu menjadi bagian yang absolut bagi perjalanan umat Islam di Indonesia.

Buku ini menganalisis perkembangan Islam di Nusantara dengan perspektif Sejarah Sosial Intelektual. Perspektif sosial intelektual yang digunakan untuk meneropong Islam di Indonesia ini adalah untuk menyeimbangkan penulisan sejarah konvensional yang identik dengan sejarah politik. Tema lain yang digarap sejarah sosial adalah peristiwa gerakan sosial. Institusi sosial juga merupakan bidang garapan sejarah sosial, sejarah keluarga para bangsawan atau keluarga yang mungkin menyimpan banyak keterangan sejarah.

Adapun tujuan penulisan buku ini agar para pembaca mengetahui karakter Islam Nusantara itu sendiri, dan menjawab semua pertanyaan yang selama ini ada dalam kehidupan masyarakat sehingga pembaca tahu bahwa Islam Nusantara itu bukanlah agama baru ataupun aliran baru.

Dalam buku ini di tuliskan bahwa Islam Nusantara menjadi jawaban matang terhadap problem keumatan. Jadi ini menjadi refleksi keilmuan dimana Islam konseptual matang dalam teks, Islam faktual matang dalam kehidupan dan masih butuh lagi Islam sosial yang memadukan antara kebutuhan agama dan kebutuhan manusia. Dengan paham Islam Nusantara, orang tidak lagi fanatik dan anti budaya. Termasuk perlu memahami wacana lintas agama dan tidak mudah terprovokasi.

Dalam buku ini pembaca dapat memahami Islam yang ada di Indonesia bukanlah Islam yang sama dengan Islam di negara-negara Timur Tengah, akan tetapi Islam di Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai budaya. Budaya-budaya sakral yang ada di Indonesia tidak hilangkan begitu saja, melainkan diperbaiki agar lebih baik lagi dan tiak melenceng dari ajaran agama Islam yang sesungguhnya yang bersumber dari al-Qur’an dan Hadits. Hal yang perlu kita petik dari buku ini adalah tentang bagaimana kita harus memahami Islam Nusantara sebenarnya, agar nantinya agama Islam tidaklah saling berbenturan sehingga menciptakan pemikiran-pemikiran yang saling memecah belah.

Adapun kelebihan buku ini memiliki tata stuktur dari setiap topik yang dijelaskan secara terperinci, dengan menggunakan bahasa yang dapat dipahami oleh para pembaca. Sedangkan kekurangannya bagi pembaca untuk dapat memahami kandungan dari isi buku ini secara komprehensif maka pembaca harus membaca secara berulang-ulang. Buku ini juga tidak secara lengkap membahas tentang Wali Songo yang cukup berperan signifikan terhadap awal mula penyebaran agama Islam di Nusantara.