inovasi

Kebijakan dan Pengembangan Pondok Pesantren di Indonesia [3]

Posted on Updated on

Strategi penguatan internal institusi lembaga pendidikan Islam dalam hal ini pontren meliputi: penguatan institusi dengan kebijakan yang mendukung; penataan manajemen mulai dari perencanaan hingga evaluasi yang tidak hanya berorientasi pada mutu hasil melainkan juga pada mutu proses pelaksanaan; pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk dapat meningkatkan mutu pendidikan yang mampu bertahan dan bersaing dengan perkembangan global; dan kemampuan beradaptasi dengan kemampuan global atau internasional yang tentunya membutuhkan pengetahuan, wawasan global dan kemampuan berkomunikasi serta kemampuan bahasa; di mana sebenarnya empat poin ini sudah terbudaya di pontren sebagai lembaga pendidikan Islam sehingga hanya perlu ditingkatkan frekuensi dan kualitasnya.

Pontren dalam kiprahnya mewarnai varian lembaga pendidikan Islam akan semakin diperhitungkan bila mempertimbangkan beberapa terobosan seperti: membuat kurikulum terpadu, gradual, sistematik dan bersifat bottom up; melengkapi sarana penunjang proses pembelajaran, sarana olahraga, dan internet; memberikan kebebasan pada santri yang ingin mengembangkan talentanya masing-masing baik yang berkenaan dengan pemikiran, ilmu pengetahuan, teknologi, maupun kewirausahaan; dan menyediakan wahana aktualisasi diri di tengah-tengah masyarakat.

Daftar Pustaka

Haidar Putra Daulay, “Sejarah Pertumbuhan dan Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia”, Jakarta: Prenada Media, 2007.
Abdurrahman Mas’ud, “Dari Haramain ke Nusantara: Jejak Intelektual Arsitek Pesantren”, Jakarta: Prenada Media, 2006.
Mastuhu, “Memberdayakan Sistem Pendidikan Islam”, Logos Wacana Ilmu, Jakarta, 1999.
Husen Hasan Basri, “Pandangan Kiai terhadap Peningkatan Mutu Kajian Kitab Kuning di Pesantren”, Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan Kementerian Agama RI, Jakarta, 2015.
Nunu Ahmad An-Nahidl, “Pemetaan Kapasitas Kelembagaan Pesantren”, Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan Kementerian Agama RI, Jakarta, 2015.
Mahmud Arif, “Pendidikan Islam Transformatif”, Yogyakarta: LKiS, 2008.

Kebijakan dan Pengembangan Pondok Pesantren di Indonesia [2]

Posted on Updated on

Kebijakan Kualitas Kajian Kitab Kuning

Dalam hal peningkatan mutu kajian kitab kuning dimulai dari aspek kelembagaan, di mana fungsi pontren sebagai lembaga reproduksi ulama, dengan sistem jenjang pendidikan yang memerlukan kesetaraan dengan lembaga formal. Otoritas tata kelola lembaga pontren juga sebaiknya didistribusikan dengan banyak pihak. Kiai pontren berkewajiban meningkatkan kompetensinya di berbagai bidang keilmuan, bahkan keilmuan di luar mazhab tertentu. Sehingga sangat penting perpustakaan pontren menghimpun kitab-kitab kuning dari berbagai mazhab.

Pada aspek peserta didik atau santri pontren, pentingnya santri diberikan pengetahuan tentang karya tulis ilmiah, teknik penulisan serta penyajiannya dalam forum mudzakarah, selain juga dilatih melakukan tahqiq al-kutub. Santri perlu memperdalam pelajaran bahasa arab sebagai pondasi dalam mempelajari kitab kuning secara seutuhnya. Santri perlu menguasai kitab kuning pada seluruh tingkatan, meski saat ini rata-rata santri hanya mempelajari kitab kuning pada tingkatan dasar. Hal ini perlu menjadi perhatian karena saat ini tingkat penguasaan rata-rata santri atas kitab kuning cenderung menurun, dan bidang keilmuan yang dipelajari pun terbatas. Adapun penyebabnya saat ini waktu yang digunakan santri lebih banyak di madrasah atau sekolah, dan waktu santri untuk mempelajari kitab kuning lebih sedikit. Keberadaan buku rapor dan tanda kelulusan atau ijazah yang diakui legalitasnya oleh pemerintah sangat diperlukan dalam menunjang prestasi akademik santri, yang juga sangat dibutuhkan manakala santri ingin melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi.

Pada aspek kurikulum pontren, mempelajari kitab kuning adalah unsur utama kurikulum pendidikan pontren. Kajian kitab kuning membutuhkan sebuah pedoman sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran, selain sebagai tolak ukur untuk memastikan bidang keilmuan yang dipelajari sesuai jenjangnya. Dalam menyusun strategi dan implementasinya, pembelajaran yang penting adalah memahami kitab kuning dengan menguasai manhajul fikr-nya, mendalami thoriqot istinbat al hukm, dilanjutkan dengan mengetahui latar belakang kehidupan penulisnya. Dalam memahami kitab kuning lebih lanjut juga perlu diketahui bagaimana latar belakang sosial dan politik saat kitab itu ditulis.

Upaya untuk meningkatkan minat santri memahami agama (tafaqquh fid-din) melalui kitab kuning ini dapat dilakukan oleh kiai bersama dengan pengurus seperti: penerapan sisim salaf (tradisional) dan mu’adalah (modern), pemberian motivasi dan nasihat, intimidasi atau hukuman, melaksanakan pembelajaran intensif bagi santri, melaksanakan atau mengikuti kegiatan perlombaan.

Dalam upaya meningkatkan pemahaman kitab kuning tersebut, Kementerian Agama bersama-sama pihak pontren perlu merumuskan grand design kaderisasi ulama mutafaqqih fid-din dengan konsentrasi kajian kitab kuning. Hal ini memerlukan sebuah satuan atau program seperti jenis pendidikan kader ulama di pontren yang akan menggunakan kita kuning sebagai sumber belajar pada seluruh struktur kurikulumnya. Program ini merupakan pendidikan yang terarah, terencana dan berkelanjutan yang dimulai sejak pendidikan dasar, menengah, atas hingga jenjang pendidikan tinggi.

Selaras dengan hal tersebut, Pemerintah dalam hal ini melalui Kementerian terkait juga perlu memberikan bantuan sumberdaya pendidikan, melindungi kemandirian dan keikhlasannya, serta melakukan akreditasi untuk penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.

Selanjutnya pihak Kementerian Agama melalui Pusat Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Agama dan Keagamaan menjadi bagian dari supporting system dalam konteks peningkatan mutu terhadap satuan atau program atau jenis pendidikan kader ulama mutafaqqih fid-din di pontren. Untuk mengimbangi upaya ini maka pihak pontren memformulasikan berbagai bentuk dan model kajian kitab kuning di pontren masing-masing kepada satuan atau program seperti jenis pendidikan kader ulama mutafaqqih fid-din yang akan dikembangkan oleh Pemerintah lebih lanjut.

Kebijakan Kualitas Kapasitas Lembaga Pontren

Menurut ahli psikologi organisasi Bruce Tackman, tahap perkembangan organisasi meliputi posisi atau fase forming, storming, norming dan performing. Dengan menggunakan teori ini maka dapat digambarkan tentang kondisi riil kapasitas pontren di Indonesia yang diklasifikasikan menjadi tipe pontren A, B dan C. Selaras dengan hal tersebut tipologi pontren dalam hal ini menjadi: pontren ideal, transformatif dan standar. Pontren ideal merupakan klasifikasi A adalah pontren yang telah mencapai kondisi performing, yaitu telah melampaui fase forming, storming dan norming. Pontren ini telah berhasil memerankan seluruh potensi sumberdaya yang dimiliki dalam berbagai kiprah pontren, meliputi pendidikan, sosial, ekonomi, bahkan politik bagi kemajuan masyarakat dan negara. Pontren transformatif atau tipe B adalah pontren dalam posisi storming dan norming, sedangkan pontren standar atau tipe C adalah pontren yang sedang berkembang (dalam tahap forming).

Sebuah pontren selayaknya harus memenuhi aspek-aspek sebagai berikut: aspek legal formal pontren, kiai, santri mukim, masjid sebagai laboratorium agama, sumber belajar, sarana pendidikan asrama, ruang belajar, perpustakaan, sistim nilai (kultur pontren) dan sarana penunjang kemandirian pontren. Pada aspek pengembangan program kelembagaan pontren untuk meningkatkan eksistensinya, meliputi penyusunan dan penerbitan kitab sumber belajar, ikatan alumni, beasiswa pengembangan tenaga pengajar, pertukaran santri, dan peningkatan kualitas administrasi dan SDM di bidang ekonomi keuangan. Unsur yang dominan dalam mempengaruhi peningkatan kapasitas pontren adalah ketersediaan sarana prasarana dan heterogenitas asal santri.

Kebijakan dan Pengembangan Pondok Pesantren di Indonesia [1]

Posted on Updated on

Latar Belakang

Secara bahasa istilah, pondok berasal dari bahasa Arab funduk, yang berarti tempat penginapan atau tempat bermalam. Pondok juga sering dimaknai dengan asrama yang juga berarti tempat tinggal. Dalam konteks ini pondok merupakan tempat tinggal santri dalam menuntut ilmu. Di pondok tersebut, terjadi proses pembelajaran, terutama kitab kuning atau kitab Islam klasik. Di pondok juga terjadi proses komunikasi dan pembimbingan oleh kiyai kepada santrinya, bahkan dalam waktu 24 jam. Dengan demikian dapat dilihat, urgensi pondok bagi suatu pesantren, pertama, banyaknya santri yang terus berdatangan dari berbagai daerah untuk menuntut ilmu kepada kiyai. Kedua, pesantren tersebut banyak terletak di desa, di mana tidak tersedia perumahan atau penginapan untuk menampung banyaknya santri yang berdatangan dari luar daerah. Ketiga, adanya sikap timbal balik antara kiyai dan santri, di mana para santri menganggap kiyai seolah-olah orang tuanya sendiri.

Pondok Pesantren (selanjutnya disebut pontren) yang berarti tempat tinggal para santri didefinisikan sebagai lembaga pendidikan dan pengajaran Islam non-klasikal, di mana kiyai mengajarkan ilmu agama kepada santri yang ditulis dalam Bahasa Arab dan para santri tinggal di dalam pontren tersebut. Pontren yang ada di Indonesia termasuk salah satu institusi yang paling mampu merespons tantangan modernisasi dibandingkan dengan lembaga pendidikan sejenis yang ada di negara lain. Pontren saat ini tidak hanya melaksanakan tiga fungsi tradisionalnya, yaitu transmisi dan transfer ilmu-ilmu Islam, pemeliharaan tradisi Islam dan reproduksi ulama; tetapi juga menjadi pusat penyuluhan kesehatan, pusat pengembangan teknologi tepat guna bagi masyarakat pedesaan, pusat usaha penyelamatan dan pelestarian lingkungan hidup, dan lebih penting lagi menjadi pusat pemberdayaan ekonomi masyarakat di sekitarnya. Dalam konteks ini terlihat semakin banyak pontren yang terlibat aktivitas vocational dan ekonomi, seperti dalam usaha agrobisnis yang mencakup pertanian tanaman pangan, peternakan, perikanan dan kehutanan, pengembangan industri rumah tangga atau industri kecil seperti konveksi, kerajinan tangan, pertokoan, koperasi dan sebagainya.

Pontren adalah lembaga pendidikan pencetak dan pengkaderan ulama. Sebagian besar ulama di tanah air dilahirkan oleh pendidikan pesantren dan sejenisnya. Maka tugas utama pontren sebagai lembaga pendidikan reproduksi ulama hendaknya tetap dipertahankan kelangsungannya. Pontren yang berkembang saat ini menjadi sangat penting untuk terus didorong agar tetap mampu melahirkan ulama-ulama mutafaqqih fid-din.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka kaderisasi ulama menjadi penting dilakukan, dan untuk mengkader seorang ulama jelas tidak mudah dan sederhana, terutama di tengah dunia pendidikan saat ini yang jauh semakin kompetitif. Sementara, jumlah lembaga pendidikan pontren yang tetap mempertahankan fungsi dan peran tafaqquh fid-din (memahami agama) dengan konsentrasi kepada kajian kitab kuning tinggal sedikit, dan masing-masing memiliki kurikulum dan standar kelulusan yang beragam.

Lembaga pontren memerlukan redefinisi komprehensif dengan membatasi dan menentukan kembali unsur dan nilai pontren yang dimilikinya. Demikian pula, atas peran fungsi sebagai lembaga keagamaan, pendidikan dan sosialnya. Redefinisi aspek pontren dapat dianalisis dari perspektif kapasitas pontren. Kapasitas pontren meliputi: bentuk legal institusi pontren, pola pengambilan keputusan, pola kepengurusan pontren, sumberdaya sarana, sumber belajar, kultur pontren, pengembangan program akademik dan kelembagaan serta jejaring kerjasama. Analisis kapasitas pontren diharapkan dapat menjadi pijakan konkrit dan solusi bagi pembinaan dan pengembangan secara tepat sasaran baik oleh pemerintah maupun pihak yang berkepentingan lainnya.

Masalah dan Tujuan

Realitas perkembangan kelembagaan pontren, pada aspek tertentu memunculkan beberapa persoalan, seperti longgarnya definisi pontren, variasi pontren yang beragam, dan peran pontren yang semakin luas. Adapun longgarnya definisi pesantren ditemukan beberapa lembaga yang terdata di Kementerian Agama melalui EMIS Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, akan tetapi lembaga-lembaga tersebut senyatanya bukan pontren karena tidak memenuhi unsur-unsur pontren. Variasi pontren yang beragam mengakibatkan langkah pembinaan tidak mudah dilakukan. Kategorisasi pontren seperti salafi (tradisional), khalafi (modern) dan kombinasi yang selama ini umum dipakai pada realitasnya tidak bersifat mutlak, bahkan cenderung kabur karena dalam realitasnya keadaan pontren yang selalu berkembang. Demikian pula, unsur-unsur pontren terus bertambah sesuai dengan laju perkembangan sarana dan prasarana yang dimilikinya. Adanya peran pontren yang semakin luas, menjadikan beberapa pontren tergoda melakukan orientasi kegiatan pada hal-hal yang bersifat praktis-pragmatis. Hal ini memerlukan solusi pemecahan dalam konteks pengembangan pontren, baik saat ini maupun untuk masa yang akan datang, khususnya terkait peran fungsi pontren sebagai lembaga keagamaan (dakwah), pendidikan, dan lembaga sosial (ekonomi, politik dan budaya).

Dinamika perkembangan zaman dengan berbagai konsekuensinya terus berjalan seiring dengan proses modernisasi yang menuntut pontren untuk menerima perubahan dan perkembangan yang terjadi. Di sinilah kemampuan dan strategi pontren sebagai lembaga pendidikan Islam dipertaruhkan, apakah ia mampu mengambil peluang tersebut untuk kebaikannya ataukah ia malah terjebak dan bahkan kalah dari tantangan yang dihadapi. Kesenjangan pontren dan modernisasi sebagai produk dari globalisasi ini paling tidak dipicu oleh enam hal yang pada umumnya masih menandai kondisi objektif pontren, yaitu: lingkungan, penghuni/santri, kurikulum, kepemimpinan, alumni dan kesederhanaan.

Di sisi lain, pendidikan umum formal seperti madrasah dan sekolah banyak didirikan di lingkungan pontren untuk menarik minat orang tua ‘menitipkan’ anaknya di pontren, dan sebagai jawaban atas kebutuhan santri terhadap legalitas tanda kelulusan pendidikan formal. Namun pendirian pendidikan umum formal itu tidak diikuti upaya peningkatan mutu kajian kitab kuningnya, bahkan cenderung mengabaikannya. Akhirnya kajian kitab kuning di pontren hanya berfungsi takmili atas pendidikan umum formalnya. Santri sendiri lebih banyak menghabiskan waktu pembelajarannya di sekolah atau madrasah, dan pontren lebih sebagai boarding belaka.

Maka diperlukan kebijakan dari pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama menyusun kurikulum tafaqquh fid-din yang terstandar bagi pontren, guna mendorong pendidikan pontren untuk tetap dapat mengadaptasi perkembangan kehidupan dan kebutuhan masyarakat, namun dengan tetap mengemban misi tafaqquh fid-din demi melahirkan ulama yang mumpuni.

Adapun alasan dibutuhkannya kurikulum tafaqquh fid-din yang terstandar adalah untuk: mendorong seluruh pontren di tanah air agar tetap memiliki semangat dan potensi yang sama dalam melahirkan calon ulama; memastikan setiap santri di pontren memperoleh pelajaran kitab kuning pada setiap bidang keilmuan sesuai dengan jenjang pendidikannya masing-masing; dan menjadi acuan bersama bagi setiap pontren dalam melakukan upaya penguatan kajian kitab kuning.

Kebijakan dan Pengembangan Madrasah [4]

Posted on Updated on

Dalam menganalisis kebijakan dan pengembangan madrasah ini ditinjau tentang teori mengenai pengertian madrasah, dan kontribusi anggaran pendidikan pemerintah terhadap pendidikan Islam; yang bertujuan untuk mengetahui dampak kebijakan pemerintah dalam hal pendidikan terhadap reposisi pendidikan madrasah di Indonesia, dan peran Kementerian Agama dalam kebijakan dan pengembangan madrasah di Indonesia.

Kebijakan pengembangan madrasah yang dilakukan oleh Kementerian Agama selama ini mengakomodasikan tiga kepentingan, yaitu: memberikan ruang tumbuh yang wajar bagi aspirasi utama ummat Islam, memperjelas dan memperkokoh keberadaan madrasah sebagai ajang membina warga negara yang cerdas, berpengetahuan, berkepribadian serta produktif dan sederajat dengan sistem sekolah; dan kebijakan itu harus bisa menjadikan madrasah mampu merespons tuntutan-tuntutan masa depan. Madrasah perlu merumuskan kembali posisinya atau reposisi madrasah, apabila tidak demikian, maka madrasah akan kehilangan identitasnya dan menjadi seperti sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah selama ini.

Permasalahan dalam kontribusi anggaran Pemerintah bukan pada regulasi, namun pada komitmen pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan pendidikan Islam. Adanya pengaturan atau regulasi yang baik sesuai dengan amanat UU yang ada, di mana pemberlakuannya tidak membedakan antara lembaga pendidikan umum dengan lembaga pendidikan Islam, baik dalam segi anggaran keuangan maupun pengelolaannya.

Daftar Pustaka

Azizy, A. Qodry, Pendidikan untuk Membangun Etika-Sosial, Semarang: Aneka Ilmu, 2003.
Hasbullah, Kebijakan Pendidikan: Dalam Perspektif Teori, Aplikasi, dan Kondisi Objektif Pendidikan di Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
Jalaludin, Pendidikan Islam: Pendekatan Sistem dan Proses, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
Koentjaraningrat, Manusia dan Kebidayaan Indonesia, Jakarta: Djembatan, 2010.
Malik Fadjar, Reorientasi Pendidikan Islam, Jakarta: Fajar Dunia, 1999.
Tilaar, H.A.R., Paradigma Baru Pendidikan Nasional, Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
Tim EMIS Kemenag RI, Buku Analisis Statistik Pendidikan Islam: Tahun Pelajaran 2011/2012, Jakarta: Ditjen Pendis Kemenag RI, 2012.

Kebijakan dan Pengembangan Madrasah [3]

Posted on Updated on

Adapun analisis ini bertujuan untuk mengetahui dampak kebijakan pemerintah dalam hal pendidikan terhadap reposisi pendidikan madrasah di Indonesia, dan peran Kementerian Agama dalam kebijakan dan pengembangan madrasah di Indonesia.

Reposisi Pendidikan Madrasah

Pengembangan madrasah yang dilakukan sejak diberlakukannya UU No. 2 Tahun 1989 telah menunjukkan banyak kemajuan. Beberapa indikator yang menunjukkan keberhasilan pengembangan madrasah dilihat dari kondisi fisik madrasah (terutama satuan kerja negeri) sudah banyak yang cukup baik dan bagus. Bahkan ada beberapa madrasah yang dijadikan model dilengkapi dengan sarana pendidikan yang mewadahi seperti pusat belajar, laboratorium, dan perpustakaan. Guru-guru madrasah juga telah ditingkatkan kompetensi dan kemampuannya melalui berbagai pendidikan dan pelatihan baik di dalam maupun di luar negeri. Sejak berlakunya UU No. 2 Tahun 1989 tersebut, pendidikan madrasah telah menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional, oleh karenanya visi pendidikan madrasah tentunya sejalan dengan pendidikan nasional.

Tidak dapat disangkal bahwa pendidikan Islam di antaranya madrasah lahir dari dan oleh masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan masyarakat pada hakikatnya dimiliki dan dikelola oleh masyarakat secara demokratis. Meskipun dalam perkembangannya madrasah dikelola oleh yayasan, pengurus bahkan perorangan, kehidupan madrasah tetap ditopang dan dibesarkan oleh masyarakat yang memilikinya.

Ketika sekarang banyak pihak berbicara tentang strategi pendidikan dengan pendidikan yang dikelola oleh masyarakat (community-based management) atau CBM maka madrasah khususnya dan pendidikan Islam pada umumnya telah memiliki pengalaman dan sejarah panjang mengenai hal tersebut. Inilah kekuatan utama yang dimiliki oleh madrasah. Selanjutnya CBM akan bermuara pada manajemen madrasah (school-based management) yakni pengelolaan pendidikan yang dilakukan madrasah secara otonom.

Otonomi pendidikan merupakan kekuatan madrasah yang juga sekaligus sebagai kelemahan jika tidak dibarengi dengan kepemimpinan madrasah yang visioner dan mampu mengelola perubahan. Kelemahan lainnya adalah adanya kecenderungan resistensi terhadap nilai-nilai lama yang mengakibatkan madarsah terlempar dari mainstream pendidikan baik pada masa kolonial maupun masa setelah kemerdekaan.

Kebijakan pengembangan madrasah yang dilakukan oleh Kementerian Agama selama ini mengakomodasikan tiga kepentingan, yaitu:

  1. Kebijakan itu memberikan ruang tumbuh yang wajar bagi aspirasi utama ummat Islam, yakni menjadikan madrasah sebagai wahana untuk membina ruh atau praktik hidup Islami.
  2. Kebijakan itu memperjelas dan memperkokoh keberadaan madrasah sebagai ajang membina warga negara yang cerdas, berpengetahuan, berkepribadian serta produktif dan sederajat dengan sistem sekolah.
  3. Kebijakan itu harus bisa menjadikan madrasah mampu merespons tuntutan-tuntutan masa depan.

Sementara itu kebijakan operasional dalam upaya menghadapi era globalisasi, Kementerian Agama Republik Indonesia telah menyiapkan pemberdayaan madrasah melalui sejumlah kebijakan seperti Madrasah Terbuka (khususnya tingkat Tsanawiyah), Madrasah Reguler (sekolah umum bercirikan khas Agama Islam), Madrasah Aliyah Keagamaan (MAK), Madrasah Aliyah Program Keterampilan, Madrasah Tsanawiyah dan Aliyah Model, serta Madrasah Kembar. Sebagai institusi sosial, madrasah dituntut untuk terus melakukan inovasi dan modifikasi sistem pendidikan dan kelembagaannya agar tidak ketinggalan dengan akselerasi modernisasi dan perubahan.

Perubahan yang sangat cepat, terutama akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta politik, telah berdampak terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, tak terkecuali juga dunia kehidupan madrasah. Kondisi yang demikian memang memaksa madrasah untuk terus berbenah dan melakukan reorientasi terhadap tujuan, metode pembelajaran, materi pembelajaran, dan sebagainya. Sebab kalau hal demikian tidak dilakukan, sudah dapat dipastikan lembaga pendidikan Islam ini akan semakin tertinggal.

Dengan kondisi yang demikian, diperlukan suatu peninjauan kembali mengenai posisi madrasah di dalam dinamika kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia. Dengan kata lain, madrasah perlu merumuskan kembali posisinya atau reposisi madrasah. Apabila tidak demikian, maka madrasah akan kehilangan identitasnya dan menjadi seperti sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah selama ini.

Adanya tuntutan masyarakat Indonesia baru, antara lain demokratisasi pendidikan yang memupuk lahirnya tingkah laku peserta didik yang demokratis, hubungan yang demokratis antara guru dengan peserta didik demi perkembangan berfikir yang kreatif, pendidikan agama yang membentuk nilai-nilai moral serta memperkuat iman dan taqwa, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memupuk kerjasama dalam persaingan sebagaimana yang dituntut oleh masyarakat global. Semua ini pada dasarnya merupakan nilai-nilai yang tidak asing di dalam kehidupan lembaga pendidikan madrasah. Namun demikian, nilai-nilai tersebut cenderung menghilang dan diarahkan kepada uniformitas yang dituntut oleh sistem pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah yang sentralistik selama ini.

Oleh sebab itu, di era otonomi daerah dan otonomi pendidikan, reposisi kelembagaan Islam yang dalam hal ini diwakili madrasah, ditujukan kepada berkembangnya identitas lembaga tersebut yang pada akhirnya akan melahirkan pribadi peserta didiknya yang mempunyai identitas karena pembinaan madrasah dengan ciri khas yang dimilikinya.

Peran Kementerian Agama

Ketika Undang-Undang Otonomi Daerah diberlakukan, di mana hampir semua urusan pemerintahan yang semula kewenangannya berada di pemerintah pusat, diserahkan kewenangannya kepada daerah, kecuali beberapa urusan yang tetap ditangani oleh pemerintah pusat, salah satu di antaranya adalah Departemen Agama (Kementerian Agama).

Ternyata ada yang sesuatu yang terlupakan di mana ternyata Kementerian Agama memiliki sekian banyak lembaga pendidikan yang tersebar di seluruh Indonesia, dari jenjang terendah sampai perguruan tinggi. Belum lagi lembaga pendidikan lainnya seperti lembaga pendidikan pondok pesantren. Lembaga pendidikan yang berada di bawah binaan Kementerian Agama jumlahnya ribuan, bahkan berdasarkan beberapa sumber hampir 30% dari lembaga pendidikan yang ada di Indonesia berada di bawah Kementerian Agama. Lembaga pendidikan yang dimaksud adalah MI dan MTs untuk jenjang pendidikan dasar; MA untuk jenjang pendidikan menengah; Sekolah Tinggi Agama Islam, Institut Agama Islam dan Universitas Islam untuk jenjang pendidikan tinggi. Statusnya ada yang negeri (satuan kerja pemerintah) dan lebih banyak lagi yang swasta (swadaya masyarakat).

Dalam konstalasi pengelolaan pendidikan hal tersebut cukup dilematis, sebab yang seharusnya bertanggung jawab dalam pengelolaan pendidikan khususnya di daerah adalah Dinas Pendidikan, tapi untuk madrasah atau lembaga pendidikan Islam tidak bisa dilakukan, sebab berada di naungan Kementerian Agama yang notabene tidak diotonomkan. Dikatakan dilematis, terutama dalam struktur anggaran di daerah lembaga pendidikan Islam tidak masuk di APBD, sebaliknya Kementerian Agama tidak punya struktur penganggaran yang memadai untuk membiayai seluruh lembaga pendidikan yang berada di bawah binaannya.

Apabila dicermati dua Undang-Undang yang menyangkut pendidikan, yaitu UU No. 20 Tahun 2003 tentang UU-SPN, dan UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, tidak akan ditemukan bagaimana peran Kementerian Agama secara eksplisit di dalamnya, khususnya berkaitan dengan manajemen pengelolaan pendidikan. Kesimpulan yang didapatkan adalah bahwa penyelenggaraan pendidikan adalah hanya menjadi kewenangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, atau pengelolaan pendidikan satu atap. Adapun kemudian Kementerian Agama ikut serta mengelola pendidikan secara aktif, terutama atas pengeloaan madrasah, maka makna peranan Kementerian Agama tersebut bisa bersifat pembantu, sebagai pelaksana tanggung jawab, atau sebagai Kementerian yang mendapat pelimpahan kewenangan mengelola pendidikan tertentu.

Peran Kementerian Agama dalam pengelolaan kelembagaan pendidikan Islam memang tidak dapat dipungkiri, bahkan secara historis boleh dikatakan sama tuanya dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kelembagaan Pendidikan Islam jauh lebih tua dari lembaga pendidikan umum yang ada di kepulauan nusantara ini. Sebab hampir tujuh abad lamanya lembaga pendidikan pesantren menjadi satu-satunya lembaga pendidikan yang ada di nusantara, sebelum pemerintah kolonial Belanda memperkenalkan sistem pendidikan modern sekitar abad ke-19. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa lembaga pendidikan Islam sudah berurat berakar bagi bangsa Indonesia, dan mengingat perannya tersebut, tidak mungkin dapat dipisahkan dari perjalanan bangsa ini di dalam bidang pendidikan.

Ada kekhawatiran kalau lembaga pendidikan Islam ini diserahkan pengelolaannya ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sebagai bentuk penyelenggaraan pendidikan satu atap, yaitu kalau mungkin pemberlakuannya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Pengalaman sejarah sudah membuktikan, ketika urusan madrasah menjadi bagian dari urusan pemerintah yang bukan berasal dari Kementerian Agama, keadaan madrasah tidak lebih baik. Kurikulum pendidikan agama Islam yang menjadi ciri khasnya selalu berkurang dari waktu ke waktu. Sehingga identitas ke-Islaman semakin berkurang.

Dalam kondisi itu, yang diharapkan sekarang adalah pengaturan atau regulasi yang baik sesuai dengan amanat UU yang ada, sehingga tidak ada yang merasa dirugikan, di mana pemberlakuannya tidak membedakan antara lembaga pendidikan umum dengan lembaga pendidikan Islam, baik dalam segi anggaran keuangan maupun pengelolaannya, karena keduanya adalah sama-sama aset bangsa.

Kebijakan dan Pengembangan Madrasah [2]

Posted on Updated on

Dalam menganalisis kebijakan dan pengembangan madrasah ini perlu ditinjau tentang teori mengenai pengertian madrasah, dan kontribusi anggaran pendidikan pemerintah terhadap pendidikan Islam.

Pengertian Madrasah

Madrasah juga dinilai berasal dari istilah al-Madãris, suatu istilah yang digunakan oleh para Fuqãha (Ulama ahli Fiqih), sehingga pada masa kekhalifahan Abbasiyyah, madrasah dianggap sebagai tradisi sistem pendidikan bercorak fiqh dan Hadits (Maksum, 1999: 52). Menurut Peraturan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 1946 dan Nomor 7 Tahun 1950 memformulasikan madrasah sebagai tempat pendidikan yang diatur sebagai sekolah dan membuat pendidikan dan ilmu pengetahuan agama Islam menjadi pokok pengajaran; dan pondok pesantren yang memberikan pendidikan setingkat dengan madrasah (sekolah) (Tim Dirjen Bimbagais Depag, 2003: 22). Sedangkan menurut SKB (Surat Keputusan Bersama) Tiga Menteri 1975, Madrasah diartikan sebagai lembaga pendidikan yang menjadikan mata pelajaran pendidikan agama Islam sebagai mata pelajaran dasar yang diberikan sekurang-kurangnya 30%, di samping mata pelajaran umum.

Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 atau Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN), kedudukan madrasah posisinya sama dengan sekolah. Hal itu dapat dilihat dalam peraturan perundangan yang membahas mengenai madrasah yang diterbitkan sebagai pelengkap UU tersebut. Di antaranya adalah: PP No. 28 tahun 1990 jo SK Mendikbud No. 0487/U/1992 dan SK No. 054/U/1993 dalam perundangan tersebut disebutkan bahwa MI sama dengan SD dan MTs sama dengan SLTP yang berciri khas agama Islam yang diselenggarakan oleh Departemen Agama (Kementerian Agama). MI dan MTs wajib memberi bahan kajian sekurang-kurangnya sama dengan SD dan SLTP selain ciri khas agama Islam. Sedangkan dalam SK Mendikbud No. 0489/U/1992 disebutkan bahwa MA sama dengan SMU berciri khas agama Islam yang diselenggarakan oleh Departemen Agama (Syukur, 2004: 9). Lebih lanjut dalam Undang-Undang Sistim Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, di sana sama sekali tidak membedakan antara madrasah dan sekolah, dengan kata lain madrasah adalah sekolah tanpa ada embel-embel berciri khas agama Islam.

Madrasah (RA, MI, MTs dan MA) disebutkan dalam Undang-Undang Sistim Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 merupakan lembaga pendidikan formal yang tidak terpisahkan dari Sistim Pendidikan Nasional. Secara yuridis, kedudukan madrasah disetarakan dengan sekolah umum walaupun dalam beberapa hal madrasah memiliki keunikan. Pembelajaran keagamaan yang lebih intensif menjadi ciri khas tersendiri yang membedakan madrasah dan sekolah umum.

Madrasah (RA, MI, MTs dan MA) adalah satuan pendidikan di mana kebijakan dari Pemerintah dikelola oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI yang secara teknis pembinaannya dilakukan oleh Direktorat Pendidikan Madrasah (Kemenag RI). RA merupakan satuan pendidikan yang menangani Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), yaitu salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menitikberatkan pada peletakan dasar ke arah pertumbuhan dan perkembangan fisik (koordinasi motorik halus dan kasar), kecerdasan (daya fikir, daya cipta, kecerdasan emosi, kecerdasan spiritual), sosio-emosional (sikap dan perilaku serta agama), bahasa dan komunikasi, sesuai dengan keunikan dan tahap perkembangan yang dilalui anak usia dini. Sedangkan madrasah adalah satuan pendidikan pada pendidikan dasar (MI dan MTs) dan menengah (MA) di mana untuk MI setara dengan SD, MTs setara dengan SMP, dan MA setara dengan SMA yang dapat menentukan standar kualitas sumber daya manusia Indonesia yang mampu melahirkan generasi penerus bangsa yang berkualitas, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) serta berlandaskan iman dan taqwa (imtaq) kepada Allah SWT.

Dari perjalanan historis pendidikan Islam khususnya madrasah di Indonesia, meskipun pendidikan Islam tidak jarang mendapatkan tekanan dan kurang mendapat perhatian yang memadai dari pemerintah, namun pendidikan Islam telah berhasil bertahan dalam berbagai situasi dan kondisi mengarungi masa-masa sulitnya. Hal demikian menyebabkan pendidikan Islam menyandang berbagai jenis nilai luhur, seperti hal berikut:

  • Nilai historis; di mana pendidkan Islam telah bertahan baik pada masa kolonial hingga zaman kemerdekaan. Pendidikan Islam telah menyumbangkan nilai yang sangat besar di dalam kesinambungan hidup bangsa, dalam kehidupan bermasyarakat, dalm perjuangan bangsa Indonesia, dalam perjuangan bangsa Indonesia mencapai kemerdekaannya. Di dalam invasi kebudayaan barat, pendidikan Islam telah menunjukkan ketahan ujiannya sehingga tetap bertahan.
  • Nilai religius; pendidikan Islam di dalam perkembangannya tentunya telah memelihara dan mengembangkan nilai-nilai agama Islam sebagai salah satu nilai budaya bangsa Indonesia.
  • Nilai moral; pendidikan Islam tidak diragukan lagi sebagai pusat pemelihara dan pengembangan nilai moral yang berdasarkan agama Islam. Sekolah/madrasah, pesantren, bukan hanya berfungsi sebagai pusat pendidikan, tetapi juga sebagai pusat atau benteng moral dari kehidupan mayoritas bangsa Indonesia.

Kontribusi Anggaran Pendidikan Pemerintah terhadap Pendidikan Islam

Sebenarnya setelah terbitnya UU NO. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang kemudian disusul keluarnya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sudah merupakan landasan hukum bagi pemerintah daerah dalam mengelola daerahnya secara otonom, khususnya dalam konteks peningkatan mutu pendidikan di daerah. Peningkatan mutu tersebut bisa diejawantahkan dengan pengalokasian dana, infrastruktur (sarana/prasarana) tenaga pengajar serta akses pendidikan.

UU No. 20 Tahun 2003 itu sendiri telah mewajibkan pemerintah daerah memberikan pendanaan pendidikan untuk warganya (pasal 46 ayat 1 dan 2). Pada pasal 49 ayat 1 juga menyebutkan bahwa dana pendidikan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pemerintah daerah mengalokasikan anggaran pendidikan, sedangkan pemerintah pusat selain anggaran juga bertanggung jawab dalam menyiapkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK).

Dalam produk Undang-undang dan regulasi apapun yang menyinggung soal pendidikan dan kompetensi akademis, lembaga pendidikan Islam selalu disebutkan secara eksplisit dan setara serta diakui sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Lulusan lembaga pendidikan Islam berhak dan sah menduduki jabatan publik, sama seperti lulusan lembaga pendidikan umum. Maka atas nama otonomi daerah pun tidak ada alasan bagi daerah untuk membeda-bedakan perlakuan kepada lembaga pendidikan yang sah dan diakui negara.

Hal ini berarti tidak ada persoalan dari sisi legalitas negara. Namun ketika berbicara tentang sistem penganggaran, lembaga pendidikan Islam mendapatkan perlakuan yang tidak sama dengan lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Adapun porsi anggaran bagi madrasah terutama swasta memang dirasakan masih sangat kurang, namun hal ini bukan berarti tidak diperhatikan. Kementerian Agama terus memperjuangkan dengan argumentasi yang konkrit dan data yang valid sehingga madrasah yang ada bisa semakin baik. Harapan agar madrasah mendapatkan porsi anggaran yang sepadan dari pemerintah daerah sangat beralasan jika melihat besaran anggaran pendidikan nasional yang disalurkan melalui transfer daerah. Jumlah yang cukup fantastis hingga mencapai angka 64% dari total anggaran pendidikan nasional.

Sangat tidak adil jika dana pendidikan di daerah sebesar itu hanya disalurkan untuk lembaga pendidikan yang di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayan yang sudah mendapatkan alokasi anggaran tersendiri dari pusat. Sangat tidak adil jika dana pendidikan di daerah tidak boleh disalurkan untuk lembaga pendidikan Islam yang legal dan diakui oleh negara.

Lembaga pendidikan Islam berada di bawah binaan Kementerian Agama yang disebut sebagai insitusi vertikal, sebagaimana Kejaksaan dan Kepolisian. Anggaran untuk instansi vertikal hanya berasal dari pusat. Namun di sinilah letak ketidakadilannya. Padahal dana yang disalurkan melalui transfer daerah, jumlahnya sangat besar, mencapai lebih dari separuh total anggaran pendidikan nasional. Dana sebesar ini semestinya juga harus bisa disalurkan untuk lembaga pendidikan Islam.

Persoalan alokasi anggaran pemerintah daerah untuk instansi vertikal semestinya sudah selesai menyusul keluarnya Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri nomor 2667 Tahun 2007. Melalui SE ini, Kementerian Agama yang merupakan salah satu dari instansi vertikal sebagaimana Kejaksanaan dan Kepolisian, berhak mendapatkan dana hibah dari pemerintah daerah.

Dalam SE No. 2667/2007 ini disebutkan bahwa transfer berupa barang atau dana dilakukan secara langsung kepada penerima hibah, yakni instansi vertikal yang mengajukan proposal hibah kepada Pemerintah Daerah. Dengan aturan tersebut tentunya bisa menjadikan dua institusi Pemerintah Daerah dan Institusi vertikal bisa melakukan sharing dan sinergitas program. Sementara dalam SE Mendagri Nomor 903/210/BKAD tanggal 27 Februari 2006 terkait dengan pembiayaan di lembaga pendidikan Islam lainnya seperti di Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah, dan Aliyah, pemerintah daerah juga bisa mendanai kegiatan proses belajar di satuan kerja Kementerian Agama tersebut. Adapun legalitas yang lebih tinggi lagi seperti UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, yang menyatakan bahwa pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat.

Permasalahan lainnya yang sering muncul adalah terkait persoalan duplikasi penganggaran. Pada masa pemerintahan periode lalu, kebijakan anggaran masih berpedeoman pada prinsip money-follow function. Anggaran dikucurkan begitu saja kepada penerima sesuai dengan jumlah yang telah dianggarkan. Namun era pemerintahan Presiden Joko Widodo sekarang berubah menjadi money-follow program. Karena pendidikan adalah salah satu program pemerintah pusat dan daerah, maka dengan perubahan prinsip ini Kementerian Agama berhak dan bisa atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sehingga tidak ada lagi istilah duplikasi penganggaran.

Sehingga permasalahan yang sebenarnya bukan pada regulasi, namun pada komitmen pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan pendidikan Islam. Hal ini juga dapat dikatakan bahwa langkah membangun pendidikan Islam bukan persoalan ada atau tidaknya payung hukum, tetapi pada persoalan komitmen dan keberanian seorang kepala daerah dalam mengambil kebijakan strategis guna meningkatkan kualitas pendidikan Islam di wilayahnya.

Kebijakan dan Pengembangan Madrasah [1]

Posted on Updated on

Dalam pandangan Islam pendidikan sama sekali tak dapat dilepaskan dari kewajiban agama. Dengan demikian institusi pendidikan juga terkait dengan amanah dan tanggung jawab keagamaan. Sehubungan dengan itu maka dalam pendekatan pendekatan Islam, institusi pendidikan itu terbagi menjadi institusi pendidikan yang kodrati dan yang syar’i. Institusi yang pertama dan utama adalah keluarga. Sedangkan yang di luar itu seperti masjid, organisasi keagamaan maupun sekolah/madrasah termasuk ke institusi pendidikan yang syar’i.

Adapun institusi pendidikan berfungsi memenuhi keperluan penerangan dan pendidikan manusia supaya menjadi anggota masyarakat yang berguna. Lazimnya para ahli pendidikan mengelompokkan institusi pendidikan ini menjadi institusi formal, non-formal dan institusi informal. Ada pula yang menyebutnya sebagai institusi yang kodrati (alami) dan institusi yang artifisialis.

Berdasarkan pembagian itu, maka sekolah atau dalam hal ini seperti madrasah dan sejenisnya dimasukkan ke dalam institusi pendidikan formal. Sebagai penyelenggara pendidikan resmi, maka pendidikan di sekolah/madrasah mengacu ke peraturan yang sudah ditentukan. Lembaga pendidikan ini juga dibangun secara sengaja (artifisial) sejalan dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat akan pendidikan. Penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan secara profesional oleh tenaga pendidik profesional yang sengaja dipersiapkan untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pendidikan.

Istilah madrasah telah dikenal oleh masyarakat muslim sejak masa kejayaan Islam klasik. Dilihat dari segi bahasa, madrasah merupakan isim makãn (nama tempat) berasal dari kata darasa yang berarti tempat orang belajar (Munawir, 1997: 397). Dengan demikian madrasah dipahami sebagai tempat atau lembaga pendidikan Islam. Di Indonesia, madrasah dikhususkan sebagai sekolah (umum) yang kurikulumnya terdapat pelajaran-pelajaran tentang keislaman. Madrasah Ibtidaiyah (MI) setara dengan Sekolah Dasar (SD), Madrasah Tsanawiyah (MTs) setara dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Madrasah Aliyah (MA) setara dengan Sekolah Menengah Atas (SMA).

Dalam kamus besar bahasa Indonesia madrasah adalah sekolah atau perguruan yang biasanya berdasarkan agama Islam (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994: 611). Madrasah di Indonesia merupakan istilah bagi sekolah agama Islam terutama sekolah dasar dan menengah, sedangkan di negara-negara Timur Tengah madrasah merupakan sekolah secara umum atau lembaga pendidikan pada umumnya terutama pendidikan tinggi (Poerbakawatja, 1982: 199).

Secara historis pendidikan Islam tidak bisa dipisahkan dalam perjalanan bangsa Indonesia, pendidikan Islam dalam hal ini seperti pesantren yang kemudian disusul madrasah, merupakan satu-satunya lembaga pendidikan yang ada di Indonesia, sebelum pemerintah kolonial Belanda memperkenalkan “sekolah” pada abad ke-19, dan sejak itulah terjadi dualisme penyelenggaraan pendidikan, di mana di satu sisi pendidikan Islam terus berjalan dan di lain sisi sekolah yang dibangun pemerintah kolonial juga terus berjalan. Keduanya berjalan dalam kondisi yang sangat berbeda baik dalam pemberian materi pembelajaran maupun segi kinerjanya.

Setelah Indonesia merdeka, pendidikan Islam tidak serta merta dimasukkan di dalam sistem pendidikan nasional. Organisasi pendidikan Islam memang terus hidup dan berkembang, namun tidak memperoleh perhatian sepenuhnya dari pemerintah. Lembaga-lembaga pendidikan Islam dibiarkan hidup meskipun dalam keadaan yang sangat sederhana.

Pada sekitar tahun 1946 di awal kemerdekaan bangsa Indonesia, Departemen Agama telah meletakkan cita-cita pemberdayaan masyarakat melalui optimalisasi pendidikan nasional, khususnya pendidikan keagamaan. Pengembangan pendidikan keagamaan semula memang dilakukan oleh masyarakat sendiri melalui berbagai perkumpulan dan organisasi kemasyarakat dengan mencoba menyelenggarakan sistem pendidikan keagamaan dalam bentuk pesantren, diniyah dan madrasah.

Pemerintah memandang bahwa agama mempunyai kedudukan dan peranan sangat penting dan strategis. Peran utama agama sebagai landasan spiritual, moral dan etika dalam pembangunan nasional, agama juga berpengaruh untuk membersihkan jiwa manusia dan kemakmuran rakyat. Agama sebagai sistem nilai seharusnya difahami dan diamalkan oleh setiap individu, warga dan masyarakat hingga akhirnya dapat menjiwai kehidupan bangsa dan negara.

Adapun permasalahan yang dibahas adalah bagaimana dampak kebijakan pemerintah dalam hal pendidikan terhadap reposisi pendidikan madrasah di Indonesia, dan bagaimana peran Kementerian Agama dalam kebijakan dan pengembangan madrasah di Indonesia. Tujuan dalam analisis ini adalah untuk mengetahui dampak kebijakan pemerintah dalam hal pendidikan terhadap reposisi pendidikan madrasah di Indonesia, dan peran Kementerian Agama dalam kebijakan dan pengembangan madrasah di Indonesia.