Kebijakan dan Pengembangan Pondok Pesantren di Indonesia [1]

Posted on Updated on

Latar Belakang

Secara bahasa istilah, pondok berasal dari bahasa Arab funduk, yang berarti tempat penginapan atau tempat bermalam. Pondok juga sering dimaknai dengan asrama yang juga berarti tempat tinggal. Dalam konteks ini pondok merupakan tempat tinggal santri dalam menuntut ilmu. Di pondok tersebut, terjadi proses pembelajaran, terutama kitab kuning atau kitab Islam klasik. Di pondok juga terjadi proses komunikasi dan pembimbingan oleh kiyai kepada santrinya, bahkan dalam waktu 24 jam. Dengan demikian dapat dilihat, urgensi pondok bagi suatu pesantren, pertama, banyaknya santri yang terus berdatangan dari berbagai daerah untuk menuntut ilmu kepada kiyai. Kedua, pesantren tersebut banyak terletak di desa, di mana tidak tersedia perumahan atau penginapan untuk menampung banyaknya santri yang berdatangan dari luar daerah. Ketiga, adanya sikap timbal balik antara kiyai dan santri, di mana para santri menganggap kiyai seolah-olah orang tuanya sendiri.

Pondok Pesantren (selanjutnya disebut pontren) yang berarti tempat tinggal para santri didefinisikan sebagai lembaga pendidikan dan pengajaran Islam non-klasikal, di mana kiyai mengajarkan ilmu agama kepada santri yang ditulis dalam Bahasa Arab dan para santri tinggal di dalam pontren tersebut. Pontren yang ada di Indonesia termasuk salah satu institusi yang paling mampu merespons tantangan modernisasi dibandingkan dengan lembaga pendidikan sejenis yang ada di negara lain. Pontren saat ini tidak hanya melaksanakan tiga fungsi tradisionalnya, yaitu transmisi dan transfer ilmu-ilmu Islam, pemeliharaan tradisi Islam dan reproduksi ulama; tetapi juga menjadi pusat penyuluhan kesehatan, pusat pengembangan teknologi tepat guna bagi masyarakat pedesaan, pusat usaha penyelamatan dan pelestarian lingkungan hidup, dan lebih penting lagi menjadi pusat pemberdayaan ekonomi masyarakat di sekitarnya. Dalam konteks ini terlihat semakin banyak pontren yang terlibat aktivitas vocational dan ekonomi, seperti dalam usaha agrobisnis yang mencakup pertanian tanaman pangan, peternakan, perikanan dan kehutanan, pengembangan industri rumah tangga atau industri kecil seperti konveksi, kerajinan tangan, pertokoan, koperasi dan sebagainya.

Pontren adalah lembaga pendidikan pencetak dan pengkaderan ulama. Sebagian besar ulama di tanah air dilahirkan oleh pendidikan pesantren dan sejenisnya. Maka tugas utama pontren sebagai lembaga pendidikan reproduksi ulama hendaknya tetap dipertahankan kelangsungannya. Pontren yang berkembang saat ini menjadi sangat penting untuk terus didorong agar tetap mampu melahirkan ulama-ulama mutafaqqih fid-din.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka kaderisasi ulama menjadi penting dilakukan, dan untuk mengkader seorang ulama jelas tidak mudah dan sederhana, terutama di tengah dunia pendidikan saat ini yang jauh semakin kompetitif. Sementara, jumlah lembaga pendidikan pontren yang tetap mempertahankan fungsi dan peran tafaqquh fid-din (memahami agama) dengan konsentrasi kepada kajian kitab kuning tinggal sedikit, dan masing-masing memiliki kurikulum dan standar kelulusan yang beragam.

Lembaga pontren memerlukan redefinisi komprehensif dengan membatasi dan menentukan kembali unsur dan nilai pontren yang dimilikinya. Demikian pula, atas peran fungsi sebagai lembaga keagamaan, pendidikan dan sosialnya. Redefinisi aspek pontren dapat dianalisis dari perspektif kapasitas pontren. Kapasitas pontren meliputi: bentuk legal institusi pontren, pola pengambilan keputusan, pola kepengurusan pontren, sumberdaya sarana, sumber belajar, kultur pontren, pengembangan program akademik dan kelembagaan serta jejaring kerjasama. Analisis kapasitas pontren diharapkan dapat menjadi pijakan konkrit dan solusi bagi pembinaan dan pengembangan secara tepat sasaran baik oleh pemerintah maupun pihak yang berkepentingan lainnya.

Masalah dan Tujuan

Realitas perkembangan kelembagaan pontren, pada aspek tertentu memunculkan beberapa persoalan, seperti longgarnya definisi pontren, variasi pontren yang beragam, dan peran pontren yang semakin luas. Adapun longgarnya definisi pesantren ditemukan beberapa lembaga yang terdata di Kementerian Agama melalui EMIS Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, akan tetapi lembaga-lembaga tersebut senyatanya bukan pontren karena tidak memenuhi unsur-unsur pontren. Variasi pontren yang beragam mengakibatkan langkah pembinaan tidak mudah dilakukan. Kategorisasi pontren seperti salafi (tradisional), khalafi (modern) dan kombinasi yang selama ini umum dipakai pada realitasnya tidak bersifat mutlak, bahkan cenderung kabur karena dalam realitasnya keadaan pontren yang selalu berkembang. Demikian pula, unsur-unsur pontren terus bertambah sesuai dengan laju perkembangan sarana dan prasarana yang dimilikinya. Adanya peran pontren yang semakin luas, menjadikan beberapa pontren tergoda melakukan orientasi kegiatan pada hal-hal yang bersifat praktis-pragmatis. Hal ini memerlukan solusi pemecahan dalam konteks pengembangan pontren, baik saat ini maupun untuk masa yang akan datang, khususnya terkait peran fungsi pontren sebagai lembaga keagamaan (dakwah), pendidikan, dan lembaga sosial (ekonomi, politik dan budaya).

Dinamika perkembangan zaman dengan berbagai konsekuensinya terus berjalan seiring dengan proses modernisasi yang menuntut pontren untuk menerima perubahan dan perkembangan yang terjadi. Di sinilah kemampuan dan strategi pontren sebagai lembaga pendidikan Islam dipertaruhkan, apakah ia mampu mengambil peluang tersebut untuk kebaikannya ataukah ia malah terjebak dan bahkan kalah dari tantangan yang dihadapi. Kesenjangan pontren dan modernisasi sebagai produk dari globalisasi ini paling tidak dipicu oleh enam hal yang pada umumnya masih menandai kondisi objektif pontren, yaitu: lingkungan, penghuni/santri, kurikulum, kepemimpinan, alumni dan kesederhanaan.

Di sisi lain, pendidikan umum formal seperti madrasah dan sekolah banyak didirikan di lingkungan pontren untuk menarik minat orang tua ‘menitipkan’ anaknya di pontren, dan sebagai jawaban atas kebutuhan santri terhadap legalitas tanda kelulusan pendidikan formal. Namun pendirian pendidikan umum formal itu tidak diikuti upaya peningkatan mutu kajian kitab kuningnya, bahkan cenderung mengabaikannya. Akhirnya kajian kitab kuning di pontren hanya berfungsi takmili atas pendidikan umum formalnya. Santri sendiri lebih banyak menghabiskan waktu pembelajarannya di sekolah atau madrasah, dan pontren lebih sebagai boarding belaka.

Maka diperlukan kebijakan dari pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama menyusun kurikulum tafaqquh fid-din yang terstandar bagi pontren, guna mendorong pendidikan pontren untuk tetap dapat mengadaptasi perkembangan kehidupan dan kebutuhan masyarakat, namun dengan tetap mengemban misi tafaqquh fid-din demi melahirkan ulama yang mumpuni.

Adapun alasan dibutuhkannya kurikulum tafaqquh fid-din yang terstandar adalah untuk: mendorong seluruh pontren di tanah air agar tetap memiliki semangat dan potensi yang sama dalam melahirkan calon ulama; memastikan setiap santri di pontren memperoleh pelajaran kitab kuning pada setiap bidang keilmuan sesuai dengan jenjang pendidikannya masing-masing; dan menjadi acuan bersama bagi setiap pontren dalam melakukan upaya penguatan kajian kitab kuning.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s