Tinjauan Buku Islam Nusantara [2]

Posted on Updated on

Islamisasi merupakan suatu proses yang sangat penting dalam sejarah Islam di Indonesia, dan juga yang paling tidak jelas, sehingga sampai sekarang pun masih dalam perdebatan atau polemik bagi ahli sejarah. Hal ini karena memang tidak bisa dilepaskan dari sudut pandang, data yang ditemukan, dan interpretasi terhadap data peneliti itu sendiri.

Sejak masuk dan berkembangnya, Islam di Indonesia memerlukan proses yang sangat panjang dan melalui saluran Islamisasi yang beragam, seperti perdagangan, perkawinan, tarekat (tasawuf), pendidikan, dan kesenian. Proses Islamisasi di Indonesia terjadi dengan sangat pelik dan panjang. Diterimanya Islam oleh penduduk pribumi, secara bertahap membuat Islam terintegrasi dengan tradisi, norma, dan cara hidup keseharian penduduk lokal. Hal ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia mudah menerima nilai-nilai dari luar dan menjadi bukti akan keterbukaan sikap mereka.

Islam Indonesia telah membentuk institusi politik paling awal pada abad XIII, namun institusi politik Islam di beberapa daerah tidak sama. Dalam bab II buku ini dibahas berbagai sejarah institusi politik di beberapa wilayah Nusantara, seperti Samudera Pasai (Aceh), Demak (Jawa Tengah), Pajang (Jawa Tengah), Cirebon (Jawa Barat), Banten, Ternate (Maluku Utara), Banjar (Kalimantan Selatan), dan Gowa-Tallo (Sulawesi Selatan).

Pada abad XV ummat Islam mempunyai peran politik yang sangat luas, hal ini dapat dimanfaatkannya untuk Islamisasi ke wilayah yang lebih luas. Namun, sentimen politik dan ekonomi yang begitu kuat tidak jarang melibatkan pergesekan di antara kerajaan Islam itu sendiri. Bahkan di antara kerajaan Islam itu terjadi peperangan untuk memperebutkan pengaruh dan hegemoni politik, yang tidak jarang kepentingan politik-ekonomi tersebut mengalahkan kepentingan agama. Hal ini dimanfaatkan oleh kehadiran imperialisme Barat (Portugis dan Belanda) yang selanjutnya mengancam institusi perpolitikan ummat Islam.

Tumbuhnya kesadaran politik ummat Islam pada dekade awal abad ke-20, sebagian disebabkan oleh ketidakpuasan ummat Islam terhadap kebijakan pemerintah kolonial (Belanda) mengenai Islam, sebagian lagi merupakan konsekuensi logis dari kebijakan pendidikan yang dijalankan oleh pemerintahan Hindia-Belanda. Peta pemikiran dan pergerakan nasionalisme maupun Islam bisa dilihat dari kebangkitan nasionalisme dan Islam di Indonesia pada awal abad ke-20. Kesadaran dan bangkitnya rasa nasionalisme dalam masyarakat Islam Indonesia juga dipengaruhi oleh gerakan pembaruan Islam di Timur Tengah.

Salah satu institusi sosial-politik Islam yang pertama kali muncul dalam awal kemerdekaan adalah terbentuknya Departemen Agama, yang bertitik tolak dari Kantor Urusan Agama masa Jepang (Shumubu). Pembentukan Kementerian Agama ini lebih didasarkan pada pertimbangan politis daripada urgensi peran yang diperlukan dalam sebuah sistem tata pemerintahan yang baru. Makna positif yang diharapkan dari Kementerian Agama ini adalah: kementerian itu menawarkan kemungkinan bagi agama, khususnya Islam, untuk berperan seefektif mungkin dalam negara dan masyarakat; dan dalam sebuah negeri yang warna Islam-nya sangat mencolok, kementerian ini merupakan suatu jalan tengah antara negara sekuler dan suatu negara Islam.

Ada beberapa karakteristik yang menandai format baru gerakan Islam yang terjadi pada 1980-an, seperti kecenderungan semakin pudarnya kepemimpinan politik Islam dan bangkitnya kepemimpinan para intelektual Muslim; kecenderungan semakin lemahnya penonjolan pada masalah ritual dan tampak lebih menonjolkan isu intelektual, sosial, ekonomi, dan estetika dalam Islam; kecenderungan menurunnya sikap sektarian di kalangan ummat Islam; dan kecenderungan memudarnya konsep ummat secara sempit.

Gerakan sosial keagamaan terutama dalam abad XIX mempunyai beragam sebutan, seperti juru selamat, Ratu Adil, gerakan pribumi, gerakan kenabian, penghidupan kembali, atau menghidupkan kembali. Banyak gerakan sosial, termasuk kerusuhan, pemberontakan, sektarianisme, dapat diklasifikasikan sebagai gerakan keagamaan, karena gejala tersebut pada umumnya cenderung untuk berhubungan dengan gerakan yang diilhami oleh agama atau menggunakan cara agama untuk mewujudkan tujuan gaib mereka. Kebanyakan pergolakan tersebut cenderung mempunyai segi yang bercorak keagamaan, seperti gerakan Rifa’iyah pada abad XIX, gerakan Islam-komunis,dan gerakan Fundamentalisme Islam.

Pembentukan tradisi keulamaan dan keilmuan Islam Indonesia atau Asia Tenggara secara keseluruhan membangkitkan terbentuknya jaringan ulama yang berpusat di Haramayn ini kemudian menyebar ke berbagai wilayah Dunia Islam. Sejak abad ke-16, Makkah dan Madinah memainkan peranan yang semakin penting dalam wacana pemikiran intelektual keagamaan Islam, di mana kebangkitan kembali Haramayn ini sebagai salah satu pusat terpenting dalam wacana intelektual keagamaan Islam yang ikut didorong oleh disintegrasi dinasti Muslim di Timur Tengah sejak abad ke-19. Keterlibatan ulama Indonesia dalam jaringan ulama yang berpusat di Haramayn dimulai pada pertengahan abad ke-17. Dilihat dari segi materi, para ulama kita telah melakukan pendekatan “baru” atau memerinci dan memperjelas materi yang ada serta mengontekstualisasikannya ke dalam situasi dan lingkungan tertentu. Mereka juga melakukan adaptasi, baik dalam segi materi maupun penyajian, sehingga bisa lebih sesuai serta dapat difahami dari diterima kaum Muslimin Melayu.

Ulama adalah mereka yang mempunyai keahlian dalam bidang keilmuan Islam dan dengan konsisten mengamalkan ilmunya itu, sehingga mendapat pengakuan dari masyarakat Muslim secara luas. Setidaknya terdapat dua syarat minimal seseorang dapat disebut ulama: mempunyai keilmuan yang tinggi setelah dia menempuh belajar yang cukup lama; dan pengakuan masyarakat akan ketaatannya terhadap ajaran Islam, yang dibuktikan dengan perbuatan nyata. Adanya peran sentral ulama dalam masyarakat Muslim Indonesia, di mana ulama merupakan penerjemah ajaran Islam tekstual menjadi rumusan ajaran yang bersifat kontekstual dan lokal, dengan cara inilah ajaran Islam dapat disampaikan kepada masyarakat.

Abu Hamid al-Ghazali (1111 M) melalui berbagai karya tulisannya (Ihya‘ ’Ulum al-Din) berupaya mengembalikan ajaran tasawuf kepada ajaran al-Qur’an dan Hadits, yang kelak diberi nama tasawuf sunni, pada dasarnya menjadikan tasawuf lebih dekat dengan tasawuf akhlaqi. Bagi al-Ghazali, pemantapan ilmu syariat dan akidah sangat diperlukan sebelum mengamalkan ilmu tasawuf. Kompromi tasawuf dan syariah yang dilakukan al-Ghazali mempunyai dampak luar biasa, di mana upaya harmonisasi tersebut dipandang cukup konstruktif dan positif, tapi belum berhasil memuaskan sepenuhnya.

Pentingnya peran sufi dalam proses Islamisasi di Indonesia didukung oleh fakta kemiripan antara ajaran sufisme dengan kebudayaan Indonesia pra-Islam. Ajaran kosmologis dan metafisis tasawuf Ibn ‘Arabi dapat dengan mudah dipadukan dengan ide-ide sufistik India dan ide sufistik pribumi yang dianut masyarakat setempat. Kecenderungan kuat masyarakat terhadap konsep mistik-filosofis tidak membuat kaum Muslimin di kawasan Melayu-Indonesia tidak mengenal ajaran syariat. Oposisi paling kuat terhadap ajaran sufistik-filosofis di Jawa mungkin dapat diwakili Wali Sanga pada abad XV yang menghukum mati Syaikh Siti Jenar, di mana para Wali di sini digambarkan sebagai ulama konservatif yang berorientasi syariah.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s