Kebijakan dan Pengembangan Madrasah [3]

Posted on Updated on

Adapun analisis ini bertujuan untuk mengetahui dampak kebijakan pemerintah dalam hal pendidikan terhadap reposisi pendidikan madrasah di Indonesia, dan peran Kementerian Agama dalam kebijakan dan pengembangan madrasah di Indonesia.

Reposisi Pendidikan Madrasah

Pengembangan madrasah yang dilakukan sejak diberlakukannya UU No. 2 Tahun 1989 telah menunjukkan banyak kemajuan. Beberapa indikator yang menunjukkan keberhasilan pengembangan madrasah dilihat dari kondisi fisik madrasah (terutama satuan kerja negeri) sudah banyak yang cukup baik dan bagus. Bahkan ada beberapa madrasah yang dijadikan model dilengkapi dengan sarana pendidikan yang mewadahi seperti pusat belajar, laboratorium, dan perpustakaan. Guru-guru madrasah juga telah ditingkatkan kompetensi dan kemampuannya melalui berbagai pendidikan dan pelatihan baik di dalam maupun di luar negeri. Sejak berlakunya UU No. 2 Tahun 1989 tersebut, pendidikan madrasah telah menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional, oleh karenanya visi pendidikan madrasah tentunya sejalan dengan pendidikan nasional.

Tidak dapat disangkal bahwa pendidikan Islam di antaranya madrasah lahir dari dan oleh masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan masyarakat pada hakikatnya dimiliki dan dikelola oleh masyarakat secara demokratis. Meskipun dalam perkembangannya madrasah dikelola oleh yayasan, pengurus bahkan perorangan, kehidupan madrasah tetap ditopang dan dibesarkan oleh masyarakat yang memilikinya.

Ketika sekarang banyak pihak berbicara tentang strategi pendidikan dengan pendidikan yang dikelola oleh masyarakat (community-based management) atau CBM maka madrasah khususnya dan pendidikan Islam pada umumnya telah memiliki pengalaman dan sejarah panjang mengenai hal tersebut. Inilah kekuatan utama yang dimiliki oleh madrasah. Selanjutnya CBM akan bermuara pada manajemen madrasah (school-based management) yakni pengelolaan pendidikan yang dilakukan madrasah secara otonom.

Otonomi pendidikan merupakan kekuatan madrasah yang juga sekaligus sebagai kelemahan jika tidak dibarengi dengan kepemimpinan madrasah yang visioner dan mampu mengelola perubahan. Kelemahan lainnya adalah adanya kecenderungan resistensi terhadap nilai-nilai lama yang mengakibatkan madarsah terlempar dari mainstream pendidikan baik pada masa kolonial maupun masa setelah kemerdekaan.

Kebijakan pengembangan madrasah yang dilakukan oleh Kementerian Agama selama ini mengakomodasikan tiga kepentingan, yaitu:

  1. Kebijakan itu memberikan ruang tumbuh yang wajar bagi aspirasi utama ummat Islam, yakni menjadikan madrasah sebagai wahana untuk membina ruh atau praktik hidup Islami.
  2. Kebijakan itu memperjelas dan memperkokoh keberadaan madrasah sebagai ajang membina warga negara yang cerdas, berpengetahuan, berkepribadian serta produktif dan sederajat dengan sistem sekolah.
  3. Kebijakan itu harus bisa menjadikan madrasah mampu merespons tuntutan-tuntutan masa depan.

Sementara itu kebijakan operasional dalam upaya menghadapi era globalisasi, Kementerian Agama Republik Indonesia telah menyiapkan pemberdayaan madrasah melalui sejumlah kebijakan seperti Madrasah Terbuka (khususnya tingkat Tsanawiyah), Madrasah Reguler (sekolah umum bercirikan khas Agama Islam), Madrasah Aliyah Keagamaan (MAK), Madrasah Aliyah Program Keterampilan, Madrasah Tsanawiyah dan Aliyah Model, serta Madrasah Kembar. Sebagai institusi sosial, madrasah dituntut untuk terus melakukan inovasi dan modifikasi sistem pendidikan dan kelembagaannya agar tidak ketinggalan dengan akselerasi modernisasi dan perubahan.

Perubahan yang sangat cepat, terutama akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta politik, telah berdampak terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, tak terkecuali juga dunia kehidupan madrasah. Kondisi yang demikian memang memaksa madrasah untuk terus berbenah dan melakukan reorientasi terhadap tujuan, metode pembelajaran, materi pembelajaran, dan sebagainya. Sebab kalau hal demikian tidak dilakukan, sudah dapat dipastikan lembaga pendidikan Islam ini akan semakin tertinggal.

Dengan kondisi yang demikian, diperlukan suatu peninjauan kembali mengenai posisi madrasah di dalam dinamika kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia. Dengan kata lain, madrasah perlu merumuskan kembali posisinya atau reposisi madrasah. Apabila tidak demikian, maka madrasah akan kehilangan identitasnya dan menjadi seperti sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah selama ini.

Adanya tuntutan masyarakat Indonesia baru, antara lain demokratisasi pendidikan yang memupuk lahirnya tingkah laku peserta didik yang demokratis, hubungan yang demokratis antara guru dengan peserta didik demi perkembangan berfikir yang kreatif, pendidikan agama yang membentuk nilai-nilai moral serta memperkuat iman dan taqwa, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memupuk kerjasama dalam persaingan sebagaimana yang dituntut oleh masyarakat global. Semua ini pada dasarnya merupakan nilai-nilai yang tidak asing di dalam kehidupan lembaga pendidikan madrasah. Namun demikian, nilai-nilai tersebut cenderung menghilang dan diarahkan kepada uniformitas yang dituntut oleh sistem pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah yang sentralistik selama ini.

Oleh sebab itu, di era otonomi daerah dan otonomi pendidikan, reposisi kelembagaan Islam yang dalam hal ini diwakili madrasah, ditujukan kepada berkembangnya identitas lembaga tersebut yang pada akhirnya akan melahirkan pribadi peserta didiknya yang mempunyai identitas karena pembinaan madrasah dengan ciri khas yang dimilikinya.

Peran Kementerian Agama

Ketika Undang-Undang Otonomi Daerah diberlakukan, di mana hampir semua urusan pemerintahan yang semula kewenangannya berada di pemerintah pusat, diserahkan kewenangannya kepada daerah, kecuali beberapa urusan yang tetap ditangani oleh pemerintah pusat, salah satu di antaranya adalah Departemen Agama (Kementerian Agama).

Ternyata ada yang sesuatu yang terlupakan di mana ternyata Kementerian Agama memiliki sekian banyak lembaga pendidikan yang tersebar di seluruh Indonesia, dari jenjang terendah sampai perguruan tinggi. Belum lagi lembaga pendidikan lainnya seperti lembaga pendidikan pondok pesantren. Lembaga pendidikan yang berada di bawah binaan Kementerian Agama jumlahnya ribuan, bahkan berdasarkan beberapa sumber hampir 30% dari lembaga pendidikan yang ada di Indonesia berada di bawah Kementerian Agama. Lembaga pendidikan yang dimaksud adalah MI dan MTs untuk jenjang pendidikan dasar; MA untuk jenjang pendidikan menengah; Sekolah Tinggi Agama Islam, Institut Agama Islam dan Universitas Islam untuk jenjang pendidikan tinggi. Statusnya ada yang negeri (satuan kerja pemerintah) dan lebih banyak lagi yang swasta (swadaya masyarakat).

Dalam konstalasi pengelolaan pendidikan hal tersebut cukup dilematis, sebab yang seharusnya bertanggung jawab dalam pengelolaan pendidikan khususnya di daerah adalah Dinas Pendidikan, tapi untuk madrasah atau lembaga pendidikan Islam tidak bisa dilakukan, sebab berada di naungan Kementerian Agama yang notabene tidak diotonomkan. Dikatakan dilematis, terutama dalam struktur anggaran di daerah lembaga pendidikan Islam tidak masuk di APBD, sebaliknya Kementerian Agama tidak punya struktur penganggaran yang memadai untuk membiayai seluruh lembaga pendidikan yang berada di bawah binaannya.

Apabila dicermati dua Undang-Undang yang menyangkut pendidikan, yaitu UU No. 20 Tahun 2003 tentang UU-SPN, dan UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, tidak akan ditemukan bagaimana peran Kementerian Agama secara eksplisit di dalamnya, khususnya berkaitan dengan manajemen pengelolaan pendidikan. Kesimpulan yang didapatkan adalah bahwa penyelenggaraan pendidikan adalah hanya menjadi kewenangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, atau pengelolaan pendidikan satu atap. Adapun kemudian Kementerian Agama ikut serta mengelola pendidikan secara aktif, terutama atas pengeloaan madrasah, maka makna peranan Kementerian Agama tersebut bisa bersifat pembantu, sebagai pelaksana tanggung jawab, atau sebagai Kementerian yang mendapat pelimpahan kewenangan mengelola pendidikan tertentu.

Peran Kementerian Agama dalam pengelolaan kelembagaan pendidikan Islam memang tidak dapat dipungkiri, bahkan secara historis boleh dikatakan sama tuanya dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kelembagaan Pendidikan Islam jauh lebih tua dari lembaga pendidikan umum yang ada di kepulauan nusantara ini. Sebab hampir tujuh abad lamanya lembaga pendidikan pesantren menjadi satu-satunya lembaga pendidikan yang ada di nusantara, sebelum pemerintah kolonial Belanda memperkenalkan sistem pendidikan modern sekitar abad ke-19. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa lembaga pendidikan Islam sudah berurat berakar bagi bangsa Indonesia, dan mengingat perannya tersebut, tidak mungkin dapat dipisahkan dari perjalanan bangsa ini di dalam bidang pendidikan.

Ada kekhawatiran kalau lembaga pendidikan Islam ini diserahkan pengelolaannya ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sebagai bentuk penyelenggaraan pendidikan satu atap, yaitu kalau mungkin pemberlakuannya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Pengalaman sejarah sudah membuktikan, ketika urusan madrasah menjadi bagian dari urusan pemerintah yang bukan berasal dari Kementerian Agama, keadaan madrasah tidak lebih baik. Kurikulum pendidikan agama Islam yang menjadi ciri khasnya selalu berkurang dari waktu ke waktu. Sehingga identitas ke-Islaman semakin berkurang.

Dalam kondisi itu, yang diharapkan sekarang adalah pengaturan atau regulasi yang baik sesuai dengan amanat UU yang ada, sehingga tidak ada yang merasa dirugikan, di mana pemberlakuannya tidak membedakan antara lembaga pendidikan umum dengan lembaga pendidikan Islam, baik dalam segi anggaran keuangan maupun pengelolaannya, karena keduanya adalah sama-sama aset bangsa.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s