Kebijakan dan Pengembangan Madrasah [2]

Posted on Updated on

Dalam menganalisis kebijakan dan pengembangan madrasah ini perlu ditinjau tentang teori mengenai pengertian madrasah, dan kontribusi anggaran pendidikan pemerintah terhadap pendidikan Islam.

Pengertian Madrasah

Madrasah juga dinilai berasal dari istilah al-Madãris, suatu istilah yang digunakan oleh para Fuqãha (Ulama ahli Fiqih), sehingga pada masa kekhalifahan Abbasiyyah, madrasah dianggap sebagai tradisi sistem pendidikan bercorak fiqh dan Hadits (Maksum, 1999: 52). Menurut Peraturan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 1946 dan Nomor 7 Tahun 1950 memformulasikan madrasah sebagai tempat pendidikan yang diatur sebagai sekolah dan membuat pendidikan dan ilmu pengetahuan agama Islam menjadi pokok pengajaran; dan pondok pesantren yang memberikan pendidikan setingkat dengan madrasah (sekolah) (Tim Dirjen Bimbagais Depag, 2003: 22). Sedangkan menurut SKB (Surat Keputusan Bersama) Tiga Menteri 1975, Madrasah diartikan sebagai lembaga pendidikan yang menjadikan mata pelajaran pendidikan agama Islam sebagai mata pelajaran dasar yang diberikan sekurang-kurangnya 30%, di samping mata pelajaran umum.

Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 atau Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN), kedudukan madrasah posisinya sama dengan sekolah. Hal itu dapat dilihat dalam peraturan perundangan yang membahas mengenai madrasah yang diterbitkan sebagai pelengkap UU tersebut. Di antaranya adalah: PP No. 28 tahun 1990 jo SK Mendikbud No. 0487/U/1992 dan SK No. 054/U/1993 dalam perundangan tersebut disebutkan bahwa MI sama dengan SD dan MTs sama dengan SLTP yang berciri khas agama Islam yang diselenggarakan oleh Departemen Agama (Kementerian Agama). MI dan MTs wajib memberi bahan kajian sekurang-kurangnya sama dengan SD dan SLTP selain ciri khas agama Islam. Sedangkan dalam SK Mendikbud No. 0489/U/1992 disebutkan bahwa MA sama dengan SMU berciri khas agama Islam yang diselenggarakan oleh Departemen Agama (Syukur, 2004: 9). Lebih lanjut dalam Undang-Undang Sistim Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, di sana sama sekali tidak membedakan antara madrasah dan sekolah, dengan kata lain madrasah adalah sekolah tanpa ada embel-embel berciri khas agama Islam.

Madrasah (RA, MI, MTs dan MA) disebutkan dalam Undang-Undang Sistim Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 merupakan lembaga pendidikan formal yang tidak terpisahkan dari Sistim Pendidikan Nasional. Secara yuridis, kedudukan madrasah disetarakan dengan sekolah umum walaupun dalam beberapa hal madrasah memiliki keunikan. Pembelajaran keagamaan yang lebih intensif menjadi ciri khas tersendiri yang membedakan madrasah dan sekolah umum.

Madrasah (RA, MI, MTs dan MA) adalah satuan pendidikan di mana kebijakan dari Pemerintah dikelola oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI yang secara teknis pembinaannya dilakukan oleh Direktorat Pendidikan Madrasah (Kemenag RI). RA merupakan satuan pendidikan yang menangani Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), yaitu salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menitikberatkan pada peletakan dasar ke arah pertumbuhan dan perkembangan fisik (koordinasi motorik halus dan kasar), kecerdasan (daya fikir, daya cipta, kecerdasan emosi, kecerdasan spiritual), sosio-emosional (sikap dan perilaku serta agama), bahasa dan komunikasi, sesuai dengan keunikan dan tahap perkembangan yang dilalui anak usia dini. Sedangkan madrasah adalah satuan pendidikan pada pendidikan dasar (MI dan MTs) dan menengah (MA) di mana untuk MI setara dengan SD, MTs setara dengan SMP, dan MA setara dengan SMA yang dapat menentukan standar kualitas sumber daya manusia Indonesia yang mampu melahirkan generasi penerus bangsa yang berkualitas, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) serta berlandaskan iman dan taqwa (imtaq) kepada Allah SWT.

Dari perjalanan historis pendidikan Islam khususnya madrasah di Indonesia, meskipun pendidikan Islam tidak jarang mendapatkan tekanan dan kurang mendapat perhatian yang memadai dari pemerintah, namun pendidikan Islam telah berhasil bertahan dalam berbagai situasi dan kondisi mengarungi masa-masa sulitnya. Hal demikian menyebabkan pendidikan Islam menyandang berbagai jenis nilai luhur, seperti hal berikut:

  • Nilai historis; di mana pendidkan Islam telah bertahan baik pada masa kolonial hingga zaman kemerdekaan. Pendidikan Islam telah menyumbangkan nilai yang sangat besar di dalam kesinambungan hidup bangsa, dalam kehidupan bermasyarakat, dalm perjuangan bangsa Indonesia, dalam perjuangan bangsa Indonesia mencapai kemerdekaannya. Di dalam invasi kebudayaan barat, pendidikan Islam telah menunjukkan ketahan ujiannya sehingga tetap bertahan.
  • Nilai religius; pendidikan Islam di dalam perkembangannya tentunya telah memelihara dan mengembangkan nilai-nilai agama Islam sebagai salah satu nilai budaya bangsa Indonesia.
  • Nilai moral; pendidikan Islam tidak diragukan lagi sebagai pusat pemelihara dan pengembangan nilai moral yang berdasarkan agama Islam. Sekolah/madrasah, pesantren, bukan hanya berfungsi sebagai pusat pendidikan, tetapi juga sebagai pusat atau benteng moral dari kehidupan mayoritas bangsa Indonesia.

Kontribusi Anggaran Pendidikan Pemerintah terhadap Pendidikan Islam

Sebenarnya setelah terbitnya UU NO. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang kemudian disusul keluarnya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sudah merupakan landasan hukum bagi pemerintah daerah dalam mengelola daerahnya secara otonom, khususnya dalam konteks peningkatan mutu pendidikan di daerah. Peningkatan mutu tersebut bisa diejawantahkan dengan pengalokasian dana, infrastruktur (sarana/prasarana) tenaga pengajar serta akses pendidikan.

UU No. 20 Tahun 2003 itu sendiri telah mewajibkan pemerintah daerah memberikan pendanaan pendidikan untuk warganya (pasal 46 ayat 1 dan 2). Pada pasal 49 ayat 1 juga menyebutkan bahwa dana pendidikan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pemerintah daerah mengalokasikan anggaran pendidikan, sedangkan pemerintah pusat selain anggaran juga bertanggung jawab dalam menyiapkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK).

Dalam produk Undang-undang dan regulasi apapun yang menyinggung soal pendidikan dan kompetensi akademis, lembaga pendidikan Islam selalu disebutkan secara eksplisit dan setara serta diakui sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Lulusan lembaga pendidikan Islam berhak dan sah menduduki jabatan publik, sama seperti lulusan lembaga pendidikan umum. Maka atas nama otonomi daerah pun tidak ada alasan bagi daerah untuk membeda-bedakan perlakuan kepada lembaga pendidikan yang sah dan diakui negara.

Hal ini berarti tidak ada persoalan dari sisi legalitas negara. Namun ketika berbicara tentang sistem penganggaran, lembaga pendidikan Islam mendapatkan perlakuan yang tidak sama dengan lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Adapun porsi anggaran bagi madrasah terutama swasta memang dirasakan masih sangat kurang, namun hal ini bukan berarti tidak diperhatikan. Kementerian Agama terus memperjuangkan dengan argumentasi yang konkrit dan data yang valid sehingga madrasah yang ada bisa semakin baik. Harapan agar madrasah mendapatkan porsi anggaran yang sepadan dari pemerintah daerah sangat beralasan jika melihat besaran anggaran pendidikan nasional yang disalurkan melalui transfer daerah. Jumlah yang cukup fantastis hingga mencapai angka 64% dari total anggaran pendidikan nasional.

Sangat tidak adil jika dana pendidikan di daerah sebesar itu hanya disalurkan untuk lembaga pendidikan yang di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayan yang sudah mendapatkan alokasi anggaran tersendiri dari pusat. Sangat tidak adil jika dana pendidikan di daerah tidak boleh disalurkan untuk lembaga pendidikan Islam yang legal dan diakui oleh negara.

Lembaga pendidikan Islam berada di bawah binaan Kementerian Agama yang disebut sebagai insitusi vertikal, sebagaimana Kejaksaan dan Kepolisian. Anggaran untuk instansi vertikal hanya berasal dari pusat. Namun di sinilah letak ketidakadilannya. Padahal dana yang disalurkan melalui transfer daerah, jumlahnya sangat besar, mencapai lebih dari separuh total anggaran pendidikan nasional. Dana sebesar ini semestinya juga harus bisa disalurkan untuk lembaga pendidikan Islam.

Persoalan alokasi anggaran pemerintah daerah untuk instansi vertikal semestinya sudah selesai menyusul keluarnya Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri nomor 2667 Tahun 2007. Melalui SE ini, Kementerian Agama yang merupakan salah satu dari instansi vertikal sebagaimana Kejaksanaan dan Kepolisian, berhak mendapatkan dana hibah dari pemerintah daerah.

Dalam SE No. 2667/2007 ini disebutkan bahwa transfer berupa barang atau dana dilakukan secara langsung kepada penerima hibah, yakni instansi vertikal yang mengajukan proposal hibah kepada Pemerintah Daerah. Dengan aturan tersebut tentunya bisa menjadikan dua institusi Pemerintah Daerah dan Institusi vertikal bisa melakukan sharing dan sinergitas program. Sementara dalam SE Mendagri Nomor 903/210/BKAD tanggal 27 Februari 2006 terkait dengan pembiayaan di lembaga pendidikan Islam lainnya seperti di Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah, dan Aliyah, pemerintah daerah juga bisa mendanai kegiatan proses belajar di satuan kerja Kementerian Agama tersebut. Adapun legalitas yang lebih tinggi lagi seperti UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, yang menyatakan bahwa pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat.

Permasalahan lainnya yang sering muncul adalah terkait persoalan duplikasi penganggaran. Pada masa pemerintahan periode lalu, kebijakan anggaran masih berpedeoman pada prinsip money-follow function. Anggaran dikucurkan begitu saja kepada penerima sesuai dengan jumlah yang telah dianggarkan. Namun era pemerintahan Presiden Joko Widodo sekarang berubah menjadi money-follow program. Karena pendidikan adalah salah satu program pemerintah pusat dan daerah, maka dengan perubahan prinsip ini Kementerian Agama berhak dan bisa atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sehingga tidak ada lagi istilah duplikasi penganggaran.

Sehingga permasalahan yang sebenarnya bukan pada regulasi, namun pada komitmen pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan pendidikan Islam. Hal ini juga dapat dikatakan bahwa langkah membangun pendidikan Islam bukan persoalan ada atau tidaknya payung hukum, tetapi pada persoalan komitmen dan keberanian seorang kepala daerah dalam mengambil kebijakan strategis guna meningkatkan kualitas pendidikan Islam di wilayahnya.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s