Month: May 2017

Kebijakan dan Pengembangan Madrasah [4]

Posted on Updated on

Dalam menganalisis kebijakan dan pengembangan madrasah ini ditinjau tentang teori mengenai pengertian madrasah, dan kontribusi anggaran pendidikan pemerintah terhadap pendidikan Islam; yang bertujuan untuk mengetahui dampak kebijakan pemerintah dalam hal pendidikan terhadap reposisi pendidikan madrasah di Indonesia, dan peran Kementerian Agama dalam kebijakan dan pengembangan madrasah di Indonesia.

Kebijakan pengembangan madrasah yang dilakukan oleh Kementerian Agama selama ini mengakomodasikan tiga kepentingan, yaitu: memberikan ruang tumbuh yang wajar bagi aspirasi utama ummat Islam, memperjelas dan memperkokoh keberadaan madrasah sebagai ajang membina warga negara yang cerdas, berpengetahuan, berkepribadian serta produktif dan sederajat dengan sistem sekolah; dan kebijakan itu harus bisa menjadikan madrasah mampu merespons tuntutan-tuntutan masa depan. Madrasah perlu merumuskan kembali posisinya atau reposisi madrasah, apabila tidak demikian, maka madrasah akan kehilangan identitasnya dan menjadi seperti sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah selama ini.

Permasalahan dalam kontribusi anggaran Pemerintah bukan pada regulasi, namun pada komitmen pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan pendidikan Islam. Adanya pengaturan atau regulasi yang baik sesuai dengan amanat UU yang ada, di mana pemberlakuannya tidak membedakan antara lembaga pendidikan umum dengan lembaga pendidikan Islam, baik dalam segi anggaran keuangan maupun pengelolaannya.

Daftar Pustaka

Azizy, A. Qodry, Pendidikan untuk Membangun Etika-Sosial, Semarang: Aneka Ilmu, 2003.
Hasbullah, Kebijakan Pendidikan: Dalam Perspektif Teori, Aplikasi, dan Kondisi Objektif Pendidikan di Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
Jalaludin, Pendidikan Islam: Pendekatan Sistem dan Proses, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
Koentjaraningrat, Manusia dan Kebidayaan Indonesia, Jakarta: Djembatan, 2010.
Malik Fadjar, Reorientasi Pendidikan Islam, Jakarta: Fajar Dunia, 1999.
Tilaar, H.A.R., Paradigma Baru Pendidikan Nasional, Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
Tim EMIS Kemenag RI, Buku Analisis Statistik Pendidikan Islam: Tahun Pelajaran 2011/2012, Jakarta: Ditjen Pendis Kemenag RI, 2012.

Advertisements

Kebijakan dan Pengembangan Madrasah [3]

Posted on Updated on

Adapun analisis ini bertujuan untuk mengetahui dampak kebijakan pemerintah dalam hal pendidikan terhadap reposisi pendidikan madrasah di Indonesia, dan peran Kementerian Agama dalam kebijakan dan pengembangan madrasah di Indonesia.

Reposisi Pendidikan Madrasah

Pengembangan madrasah yang dilakukan sejak diberlakukannya UU No. 2 Tahun 1989 telah menunjukkan banyak kemajuan. Beberapa indikator yang menunjukkan keberhasilan pengembangan madrasah dilihat dari kondisi fisik madrasah (terutama satuan kerja negeri) sudah banyak yang cukup baik dan bagus. Bahkan ada beberapa madrasah yang dijadikan model dilengkapi dengan sarana pendidikan yang mewadahi seperti pusat belajar, laboratorium, dan perpustakaan. Guru-guru madrasah juga telah ditingkatkan kompetensi dan kemampuannya melalui berbagai pendidikan dan pelatihan baik di dalam maupun di luar negeri. Sejak berlakunya UU No. 2 Tahun 1989 tersebut, pendidikan madrasah telah menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional, oleh karenanya visi pendidikan madrasah tentunya sejalan dengan pendidikan nasional.

Tidak dapat disangkal bahwa pendidikan Islam di antaranya madrasah lahir dari dan oleh masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan masyarakat pada hakikatnya dimiliki dan dikelola oleh masyarakat secara demokratis. Meskipun dalam perkembangannya madrasah dikelola oleh yayasan, pengurus bahkan perorangan, kehidupan madrasah tetap ditopang dan dibesarkan oleh masyarakat yang memilikinya.

Ketika sekarang banyak pihak berbicara tentang strategi pendidikan dengan pendidikan yang dikelola oleh masyarakat (community-based management) atau CBM maka madrasah khususnya dan pendidikan Islam pada umumnya telah memiliki pengalaman dan sejarah panjang mengenai hal tersebut. Inilah kekuatan utama yang dimiliki oleh madrasah. Selanjutnya CBM akan bermuara pada manajemen madrasah (school-based management) yakni pengelolaan pendidikan yang dilakukan madrasah secara otonom.

Otonomi pendidikan merupakan kekuatan madrasah yang juga sekaligus sebagai kelemahan jika tidak dibarengi dengan kepemimpinan madrasah yang visioner dan mampu mengelola perubahan. Kelemahan lainnya adalah adanya kecenderungan resistensi terhadap nilai-nilai lama yang mengakibatkan madarsah terlempar dari mainstream pendidikan baik pada masa kolonial maupun masa setelah kemerdekaan.

Kebijakan pengembangan madrasah yang dilakukan oleh Kementerian Agama selama ini mengakomodasikan tiga kepentingan, yaitu:

  1. Kebijakan itu memberikan ruang tumbuh yang wajar bagi aspirasi utama ummat Islam, yakni menjadikan madrasah sebagai wahana untuk membina ruh atau praktik hidup Islami.
  2. Kebijakan itu memperjelas dan memperkokoh keberadaan madrasah sebagai ajang membina warga negara yang cerdas, berpengetahuan, berkepribadian serta produktif dan sederajat dengan sistem sekolah.
  3. Kebijakan itu harus bisa menjadikan madrasah mampu merespons tuntutan-tuntutan masa depan.

Sementara itu kebijakan operasional dalam upaya menghadapi era globalisasi, Kementerian Agama Republik Indonesia telah menyiapkan pemberdayaan madrasah melalui sejumlah kebijakan seperti Madrasah Terbuka (khususnya tingkat Tsanawiyah), Madrasah Reguler (sekolah umum bercirikan khas Agama Islam), Madrasah Aliyah Keagamaan (MAK), Madrasah Aliyah Program Keterampilan, Madrasah Tsanawiyah dan Aliyah Model, serta Madrasah Kembar. Sebagai institusi sosial, madrasah dituntut untuk terus melakukan inovasi dan modifikasi sistem pendidikan dan kelembagaannya agar tidak ketinggalan dengan akselerasi modernisasi dan perubahan.

Perubahan yang sangat cepat, terutama akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta politik, telah berdampak terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, tak terkecuali juga dunia kehidupan madrasah. Kondisi yang demikian memang memaksa madrasah untuk terus berbenah dan melakukan reorientasi terhadap tujuan, metode pembelajaran, materi pembelajaran, dan sebagainya. Sebab kalau hal demikian tidak dilakukan, sudah dapat dipastikan lembaga pendidikan Islam ini akan semakin tertinggal.

Dengan kondisi yang demikian, diperlukan suatu peninjauan kembali mengenai posisi madrasah di dalam dinamika kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia. Dengan kata lain, madrasah perlu merumuskan kembali posisinya atau reposisi madrasah. Apabila tidak demikian, maka madrasah akan kehilangan identitasnya dan menjadi seperti sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah selama ini.

Adanya tuntutan masyarakat Indonesia baru, antara lain demokratisasi pendidikan yang memupuk lahirnya tingkah laku peserta didik yang demokratis, hubungan yang demokratis antara guru dengan peserta didik demi perkembangan berfikir yang kreatif, pendidikan agama yang membentuk nilai-nilai moral serta memperkuat iman dan taqwa, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memupuk kerjasama dalam persaingan sebagaimana yang dituntut oleh masyarakat global. Semua ini pada dasarnya merupakan nilai-nilai yang tidak asing di dalam kehidupan lembaga pendidikan madrasah. Namun demikian, nilai-nilai tersebut cenderung menghilang dan diarahkan kepada uniformitas yang dituntut oleh sistem pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah yang sentralistik selama ini.

Oleh sebab itu, di era otonomi daerah dan otonomi pendidikan, reposisi kelembagaan Islam yang dalam hal ini diwakili madrasah, ditujukan kepada berkembangnya identitas lembaga tersebut yang pada akhirnya akan melahirkan pribadi peserta didiknya yang mempunyai identitas karena pembinaan madrasah dengan ciri khas yang dimilikinya.

Peran Kementerian Agama

Ketika Undang-Undang Otonomi Daerah diberlakukan, di mana hampir semua urusan pemerintahan yang semula kewenangannya berada di pemerintah pusat, diserahkan kewenangannya kepada daerah, kecuali beberapa urusan yang tetap ditangani oleh pemerintah pusat, salah satu di antaranya adalah Departemen Agama (Kementerian Agama).

Ternyata ada yang sesuatu yang terlupakan di mana ternyata Kementerian Agama memiliki sekian banyak lembaga pendidikan yang tersebar di seluruh Indonesia, dari jenjang terendah sampai perguruan tinggi. Belum lagi lembaga pendidikan lainnya seperti lembaga pendidikan pondok pesantren. Lembaga pendidikan yang berada di bawah binaan Kementerian Agama jumlahnya ribuan, bahkan berdasarkan beberapa sumber hampir 30% dari lembaga pendidikan yang ada di Indonesia berada di bawah Kementerian Agama. Lembaga pendidikan yang dimaksud adalah MI dan MTs untuk jenjang pendidikan dasar; MA untuk jenjang pendidikan menengah; Sekolah Tinggi Agama Islam, Institut Agama Islam dan Universitas Islam untuk jenjang pendidikan tinggi. Statusnya ada yang negeri (satuan kerja pemerintah) dan lebih banyak lagi yang swasta (swadaya masyarakat).

Dalam konstalasi pengelolaan pendidikan hal tersebut cukup dilematis, sebab yang seharusnya bertanggung jawab dalam pengelolaan pendidikan khususnya di daerah adalah Dinas Pendidikan, tapi untuk madrasah atau lembaga pendidikan Islam tidak bisa dilakukan, sebab berada di naungan Kementerian Agama yang notabene tidak diotonomkan. Dikatakan dilematis, terutama dalam struktur anggaran di daerah lembaga pendidikan Islam tidak masuk di APBD, sebaliknya Kementerian Agama tidak punya struktur penganggaran yang memadai untuk membiayai seluruh lembaga pendidikan yang berada di bawah binaannya.

Apabila dicermati dua Undang-Undang yang menyangkut pendidikan, yaitu UU No. 20 Tahun 2003 tentang UU-SPN, dan UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, tidak akan ditemukan bagaimana peran Kementerian Agama secara eksplisit di dalamnya, khususnya berkaitan dengan manajemen pengelolaan pendidikan. Kesimpulan yang didapatkan adalah bahwa penyelenggaraan pendidikan adalah hanya menjadi kewenangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, atau pengelolaan pendidikan satu atap. Adapun kemudian Kementerian Agama ikut serta mengelola pendidikan secara aktif, terutama atas pengeloaan madrasah, maka makna peranan Kementerian Agama tersebut bisa bersifat pembantu, sebagai pelaksana tanggung jawab, atau sebagai Kementerian yang mendapat pelimpahan kewenangan mengelola pendidikan tertentu.

Peran Kementerian Agama dalam pengelolaan kelembagaan pendidikan Islam memang tidak dapat dipungkiri, bahkan secara historis boleh dikatakan sama tuanya dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kelembagaan Pendidikan Islam jauh lebih tua dari lembaga pendidikan umum yang ada di kepulauan nusantara ini. Sebab hampir tujuh abad lamanya lembaga pendidikan pesantren menjadi satu-satunya lembaga pendidikan yang ada di nusantara, sebelum pemerintah kolonial Belanda memperkenalkan sistem pendidikan modern sekitar abad ke-19. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa lembaga pendidikan Islam sudah berurat berakar bagi bangsa Indonesia, dan mengingat perannya tersebut, tidak mungkin dapat dipisahkan dari perjalanan bangsa ini di dalam bidang pendidikan.

Ada kekhawatiran kalau lembaga pendidikan Islam ini diserahkan pengelolaannya ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sebagai bentuk penyelenggaraan pendidikan satu atap, yaitu kalau mungkin pemberlakuannya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Pengalaman sejarah sudah membuktikan, ketika urusan madrasah menjadi bagian dari urusan pemerintah yang bukan berasal dari Kementerian Agama, keadaan madrasah tidak lebih baik. Kurikulum pendidikan agama Islam yang menjadi ciri khasnya selalu berkurang dari waktu ke waktu. Sehingga identitas ke-Islaman semakin berkurang.

Dalam kondisi itu, yang diharapkan sekarang adalah pengaturan atau regulasi yang baik sesuai dengan amanat UU yang ada, sehingga tidak ada yang merasa dirugikan, di mana pemberlakuannya tidak membedakan antara lembaga pendidikan umum dengan lembaga pendidikan Islam, baik dalam segi anggaran keuangan maupun pengelolaannya, karena keduanya adalah sama-sama aset bangsa.

Kebijakan dan Pengembangan Madrasah [2]

Posted on Updated on

Dalam menganalisis kebijakan dan pengembangan madrasah ini perlu ditinjau tentang teori mengenai pengertian madrasah, dan kontribusi anggaran pendidikan pemerintah terhadap pendidikan Islam.

Pengertian Madrasah

Madrasah juga dinilai berasal dari istilah al-Madãris, suatu istilah yang digunakan oleh para Fuqãha (Ulama ahli Fiqih), sehingga pada masa kekhalifahan Abbasiyyah, madrasah dianggap sebagai tradisi sistem pendidikan bercorak fiqh dan Hadits (Maksum, 1999: 52). Menurut Peraturan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 1946 dan Nomor 7 Tahun 1950 memformulasikan madrasah sebagai tempat pendidikan yang diatur sebagai sekolah dan membuat pendidikan dan ilmu pengetahuan agama Islam menjadi pokok pengajaran; dan pondok pesantren yang memberikan pendidikan setingkat dengan madrasah (sekolah) (Tim Dirjen Bimbagais Depag, 2003: 22). Sedangkan menurut SKB (Surat Keputusan Bersama) Tiga Menteri 1975, Madrasah diartikan sebagai lembaga pendidikan yang menjadikan mata pelajaran pendidikan agama Islam sebagai mata pelajaran dasar yang diberikan sekurang-kurangnya 30%, di samping mata pelajaran umum.

Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 atau Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN), kedudukan madrasah posisinya sama dengan sekolah. Hal itu dapat dilihat dalam peraturan perundangan yang membahas mengenai madrasah yang diterbitkan sebagai pelengkap UU tersebut. Di antaranya adalah: PP No. 28 tahun 1990 jo SK Mendikbud No. 0487/U/1992 dan SK No. 054/U/1993 dalam perundangan tersebut disebutkan bahwa MI sama dengan SD dan MTs sama dengan SLTP yang berciri khas agama Islam yang diselenggarakan oleh Departemen Agama (Kementerian Agama). MI dan MTs wajib memberi bahan kajian sekurang-kurangnya sama dengan SD dan SLTP selain ciri khas agama Islam. Sedangkan dalam SK Mendikbud No. 0489/U/1992 disebutkan bahwa MA sama dengan SMU berciri khas agama Islam yang diselenggarakan oleh Departemen Agama (Syukur, 2004: 9). Lebih lanjut dalam Undang-Undang Sistim Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, di sana sama sekali tidak membedakan antara madrasah dan sekolah, dengan kata lain madrasah adalah sekolah tanpa ada embel-embel berciri khas agama Islam.

Madrasah (RA, MI, MTs dan MA) disebutkan dalam Undang-Undang Sistim Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 merupakan lembaga pendidikan formal yang tidak terpisahkan dari Sistim Pendidikan Nasional. Secara yuridis, kedudukan madrasah disetarakan dengan sekolah umum walaupun dalam beberapa hal madrasah memiliki keunikan. Pembelajaran keagamaan yang lebih intensif menjadi ciri khas tersendiri yang membedakan madrasah dan sekolah umum.

Madrasah (RA, MI, MTs dan MA) adalah satuan pendidikan di mana kebijakan dari Pemerintah dikelola oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI yang secara teknis pembinaannya dilakukan oleh Direktorat Pendidikan Madrasah (Kemenag RI). RA merupakan satuan pendidikan yang menangani Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), yaitu salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menitikberatkan pada peletakan dasar ke arah pertumbuhan dan perkembangan fisik (koordinasi motorik halus dan kasar), kecerdasan (daya fikir, daya cipta, kecerdasan emosi, kecerdasan spiritual), sosio-emosional (sikap dan perilaku serta agama), bahasa dan komunikasi, sesuai dengan keunikan dan tahap perkembangan yang dilalui anak usia dini. Sedangkan madrasah adalah satuan pendidikan pada pendidikan dasar (MI dan MTs) dan menengah (MA) di mana untuk MI setara dengan SD, MTs setara dengan SMP, dan MA setara dengan SMA yang dapat menentukan standar kualitas sumber daya manusia Indonesia yang mampu melahirkan generasi penerus bangsa yang berkualitas, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) serta berlandaskan iman dan taqwa (imtaq) kepada Allah SWT.

Dari perjalanan historis pendidikan Islam khususnya madrasah di Indonesia, meskipun pendidikan Islam tidak jarang mendapatkan tekanan dan kurang mendapat perhatian yang memadai dari pemerintah, namun pendidikan Islam telah berhasil bertahan dalam berbagai situasi dan kondisi mengarungi masa-masa sulitnya. Hal demikian menyebabkan pendidikan Islam menyandang berbagai jenis nilai luhur, seperti hal berikut:

  • Nilai historis; di mana pendidkan Islam telah bertahan baik pada masa kolonial hingga zaman kemerdekaan. Pendidikan Islam telah menyumbangkan nilai yang sangat besar di dalam kesinambungan hidup bangsa, dalam kehidupan bermasyarakat, dalm perjuangan bangsa Indonesia, dalam perjuangan bangsa Indonesia mencapai kemerdekaannya. Di dalam invasi kebudayaan barat, pendidikan Islam telah menunjukkan ketahan ujiannya sehingga tetap bertahan.
  • Nilai religius; pendidikan Islam di dalam perkembangannya tentunya telah memelihara dan mengembangkan nilai-nilai agama Islam sebagai salah satu nilai budaya bangsa Indonesia.
  • Nilai moral; pendidikan Islam tidak diragukan lagi sebagai pusat pemelihara dan pengembangan nilai moral yang berdasarkan agama Islam. Sekolah/madrasah, pesantren, bukan hanya berfungsi sebagai pusat pendidikan, tetapi juga sebagai pusat atau benteng moral dari kehidupan mayoritas bangsa Indonesia.

Kontribusi Anggaran Pendidikan Pemerintah terhadap Pendidikan Islam

Sebenarnya setelah terbitnya UU NO. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang kemudian disusul keluarnya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sudah merupakan landasan hukum bagi pemerintah daerah dalam mengelola daerahnya secara otonom, khususnya dalam konteks peningkatan mutu pendidikan di daerah. Peningkatan mutu tersebut bisa diejawantahkan dengan pengalokasian dana, infrastruktur (sarana/prasarana) tenaga pengajar serta akses pendidikan.

UU No. 20 Tahun 2003 itu sendiri telah mewajibkan pemerintah daerah memberikan pendanaan pendidikan untuk warganya (pasal 46 ayat 1 dan 2). Pada pasal 49 ayat 1 juga menyebutkan bahwa dana pendidikan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pemerintah daerah mengalokasikan anggaran pendidikan, sedangkan pemerintah pusat selain anggaran juga bertanggung jawab dalam menyiapkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK).

Dalam produk Undang-undang dan regulasi apapun yang menyinggung soal pendidikan dan kompetensi akademis, lembaga pendidikan Islam selalu disebutkan secara eksplisit dan setara serta diakui sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Lulusan lembaga pendidikan Islam berhak dan sah menduduki jabatan publik, sama seperti lulusan lembaga pendidikan umum. Maka atas nama otonomi daerah pun tidak ada alasan bagi daerah untuk membeda-bedakan perlakuan kepada lembaga pendidikan yang sah dan diakui negara.

Hal ini berarti tidak ada persoalan dari sisi legalitas negara. Namun ketika berbicara tentang sistem penganggaran, lembaga pendidikan Islam mendapatkan perlakuan yang tidak sama dengan lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Adapun porsi anggaran bagi madrasah terutama swasta memang dirasakan masih sangat kurang, namun hal ini bukan berarti tidak diperhatikan. Kementerian Agama terus memperjuangkan dengan argumentasi yang konkrit dan data yang valid sehingga madrasah yang ada bisa semakin baik. Harapan agar madrasah mendapatkan porsi anggaran yang sepadan dari pemerintah daerah sangat beralasan jika melihat besaran anggaran pendidikan nasional yang disalurkan melalui transfer daerah. Jumlah yang cukup fantastis hingga mencapai angka 64% dari total anggaran pendidikan nasional.

Sangat tidak adil jika dana pendidikan di daerah sebesar itu hanya disalurkan untuk lembaga pendidikan yang di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayan yang sudah mendapatkan alokasi anggaran tersendiri dari pusat. Sangat tidak adil jika dana pendidikan di daerah tidak boleh disalurkan untuk lembaga pendidikan Islam yang legal dan diakui oleh negara.

Lembaga pendidikan Islam berada di bawah binaan Kementerian Agama yang disebut sebagai insitusi vertikal, sebagaimana Kejaksaan dan Kepolisian. Anggaran untuk instansi vertikal hanya berasal dari pusat. Namun di sinilah letak ketidakadilannya. Padahal dana yang disalurkan melalui transfer daerah, jumlahnya sangat besar, mencapai lebih dari separuh total anggaran pendidikan nasional. Dana sebesar ini semestinya juga harus bisa disalurkan untuk lembaga pendidikan Islam.

Persoalan alokasi anggaran pemerintah daerah untuk instansi vertikal semestinya sudah selesai menyusul keluarnya Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri nomor 2667 Tahun 2007. Melalui SE ini, Kementerian Agama yang merupakan salah satu dari instansi vertikal sebagaimana Kejaksanaan dan Kepolisian, berhak mendapatkan dana hibah dari pemerintah daerah.

Dalam SE No. 2667/2007 ini disebutkan bahwa transfer berupa barang atau dana dilakukan secara langsung kepada penerima hibah, yakni instansi vertikal yang mengajukan proposal hibah kepada Pemerintah Daerah. Dengan aturan tersebut tentunya bisa menjadikan dua institusi Pemerintah Daerah dan Institusi vertikal bisa melakukan sharing dan sinergitas program. Sementara dalam SE Mendagri Nomor 903/210/BKAD tanggal 27 Februari 2006 terkait dengan pembiayaan di lembaga pendidikan Islam lainnya seperti di Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah, dan Aliyah, pemerintah daerah juga bisa mendanai kegiatan proses belajar di satuan kerja Kementerian Agama tersebut. Adapun legalitas yang lebih tinggi lagi seperti UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, yang menyatakan bahwa pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat.

Permasalahan lainnya yang sering muncul adalah terkait persoalan duplikasi penganggaran. Pada masa pemerintahan periode lalu, kebijakan anggaran masih berpedeoman pada prinsip money-follow function. Anggaran dikucurkan begitu saja kepada penerima sesuai dengan jumlah yang telah dianggarkan. Namun era pemerintahan Presiden Joko Widodo sekarang berubah menjadi money-follow program. Karena pendidikan adalah salah satu program pemerintah pusat dan daerah, maka dengan perubahan prinsip ini Kementerian Agama berhak dan bisa atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sehingga tidak ada lagi istilah duplikasi penganggaran.

Sehingga permasalahan yang sebenarnya bukan pada regulasi, namun pada komitmen pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan pendidikan Islam. Hal ini juga dapat dikatakan bahwa langkah membangun pendidikan Islam bukan persoalan ada atau tidaknya payung hukum, tetapi pada persoalan komitmen dan keberanian seorang kepala daerah dalam mengambil kebijakan strategis guna meningkatkan kualitas pendidikan Islam di wilayahnya.

Kebijakan dan Pengembangan Madrasah [1]

Posted on Updated on

Dalam pandangan Islam pendidikan sama sekali tak dapat dilepaskan dari kewajiban agama. Dengan demikian institusi pendidikan juga terkait dengan amanah dan tanggung jawab keagamaan. Sehubungan dengan itu maka dalam pendekatan pendekatan Islam, institusi pendidikan itu terbagi menjadi institusi pendidikan yang kodrati dan yang syar’i. Institusi yang pertama dan utama adalah keluarga. Sedangkan yang di luar itu seperti masjid, organisasi keagamaan maupun sekolah/madrasah termasuk ke institusi pendidikan yang syar’i.

Adapun institusi pendidikan berfungsi memenuhi keperluan penerangan dan pendidikan manusia supaya menjadi anggota masyarakat yang berguna. Lazimnya para ahli pendidikan mengelompokkan institusi pendidikan ini menjadi institusi formal, non-formal dan institusi informal. Ada pula yang menyebutnya sebagai institusi yang kodrati (alami) dan institusi yang artifisialis.

Berdasarkan pembagian itu, maka sekolah atau dalam hal ini seperti madrasah dan sejenisnya dimasukkan ke dalam institusi pendidikan formal. Sebagai penyelenggara pendidikan resmi, maka pendidikan di sekolah/madrasah mengacu ke peraturan yang sudah ditentukan. Lembaga pendidikan ini juga dibangun secara sengaja (artifisial) sejalan dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat akan pendidikan. Penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan secara profesional oleh tenaga pendidik profesional yang sengaja dipersiapkan untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pendidikan.

Istilah madrasah telah dikenal oleh masyarakat muslim sejak masa kejayaan Islam klasik. Dilihat dari segi bahasa, madrasah merupakan isim makãn (nama tempat) berasal dari kata darasa yang berarti tempat orang belajar (Munawir, 1997: 397). Dengan demikian madrasah dipahami sebagai tempat atau lembaga pendidikan Islam. Di Indonesia, madrasah dikhususkan sebagai sekolah (umum) yang kurikulumnya terdapat pelajaran-pelajaran tentang keislaman. Madrasah Ibtidaiyah (MI) setara dengan Sekolah Dasar (SD), Madrasah Tsanawiyah (MTs) setara dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Madrasah Aliyah (MA) setara dengan Sekolah Menengah Atas (SMA).

Dalam kamus besar bahasa Indonesia madrasah adalah sekolah atau perguruan yang biasanya berdasarkan agama Islam (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994: 611). Madrasah di Indonesia merupakan istilah bagi sekolah agama Islam terutama sekolah dasar dan menengah, sedangkan di negara-negara Timur Tengah madrasah merupakan sekolah secara umum atau lembaga pendidikan pada umumnya terutama pendidikan tinggi (Poerbakawatja, 1982: 199).

Secara historis pendidikan Islam tidak bisa dipisahkan dalam perjalanan bangsa Indonesia, pendidikan Islam dalam hal ini seperti pesantren yang kemudian disusul madrasah, merupakan satu-satunya lembaga pendidikan yang ada di Indonesia, sebelum pemerintah kolonial Belanda memperkenalkan “sekolah” pada abad ke-19, dan sejak itulah terjadi dualisme penyelenggaraan pendidikan, di mana di satu sisi pendidikan Islam terus berjalan dan di lain sisi sekolah yang dibangun pemerintah kolonial juga terus berjalan. Keduanya berjalan dalam kondisi yang sangat berbeda baik dalam pemberian materi pembelajaran maupun segi kinerjanya.

Setelah Indonesia merdeka, pendidikan Islam tidak serta merta dimasukkan di dalam sistem pendidikan nasional. Organisasi pendidikan Islam memang terus hidup dan berkembang, namun tidak memperoleh perhatian sepenuhnya dari pemerintah. Lembaga-lembaga pendidikan Islam dibiarkan hidup meskipun dalam keadaan yang sangat sederhana.

Pada sekitar tahun 1946 di awal kemerdekaan bangsa Indonesia, Departemen Agama telah meletakkan cita-cita pemberdayaan masyarakat melalui optimalisasi pendidikan nasional, khususnya pendidikan keagamaan. Pengembangan pendidikan keagamaan semula memang dilakukan oleh masyarakat sendiri melalui berbagai perkumpulan dan organisasi kemasyarakat dengan mencoba menyelenggarakan sistem pendidikan keagamaan dalam bentuk pesantren, diniyah dan madrasah.

Pemerintah memandang bahwa agama mempunyai kedudukan dan peranan sangat penting dan strategis. Peran utama agama sebagai landasan spiritual, moral dan etika dalam pembangunan nasional, agama juga berpengaruh untuk membersihkan jiwa manusia dan kemakmuran rakyat. Agama sebagai sistem nilai seharusnya difahami dan diamalkan oleh setiap individu, warga dan masyarakat hingga akhirnya dapat menjiwai kehidupan bangsa dan negara.

Adapun permasalahan yang dibahas adalah bagaimana dampak kebijakan pemerintah dalam hal pendidikan terhadap reposisi pendidikan madrasah di Indonesia, dan bagaimana peran Kementerian Agama dalam kebijakan dan pengembangan madrasah di Indonesia. Tujuan dalam analisis ini adalah untuk mengetahui dampak kebijakan pemerintah dalam hal pendidikan terhadap reposisi pendidikan madrasah di Indonesia, dan peran Kementerian Agama dalam kebijakan dan pengembangan madrasah di Indonesia.