Tinjauan Buku Islam Nusantara [3]

Posted on Updated on

Tarekat mempunyai arti jalan atau petunjuk dalam melakukan suatu ibadat sesuai dengan ajaran yang ditentukan dan dicontohkan Nabi Muhammad saw. dan dikerjakan oleh sahabat dan tabi’in, turun-temurun sampai kepada guru-guru secara berantai. Adapun pengertian tarekat: sebagai pendidikan keruhanian yang dilakukan oleh orang-orang yang menjalani kehidupan tasawuf; dan sebagai sebuah perkumpulan atau organisasi yang didirikan menurut aturan yang telah ditetapkan oleh seorang syaikh yang menganut suatu aliran tarekat tertentu. Sebuah tarekat biasanya mengandung unsur-unsur penyucian bathin, kekeluargaan tarekat, upacara keagamaan, dan kesadaran sosial. Terbentuknya kelembagaan tarekat merupakan kelanjutan dari para pengikut para sufi. Munculnya berbagai cabang aliran tarekat merupakan konsekuensi logis dari sistem ijazah yang terdapat dalam organisasi tarekat.

Mulai abad ke-18, murid-murid Jawi di Haramayn sangat tertarik kepada pelajaran yang dikembangkan oleh seorang ulama sufi yang sangat karismatik, Muhammad ‘Abd al-Karim al-Samman (1718-1775) di Madinah. Al-Samman adalah salah seorang penjaga makam Nabi Muhammad saw. dan penulis beberapa buku tentang metafisika sufi. Dia juga dikenal sebagai pendiri tarekat baru yaitu Sammaniyah, sehingga dia menjadi orang yang berpengaruh. Tarekat Sammaniyah ini merupakan perpaduan dari Tarekat Khalwatiyah, Qadiriyah, Naqsyabandiyah dengan tarekat di Afrika Utara, Syadziliyah. Selanjutnya al-Samman mengembangkan cara berdzikir baru yang ekstatik dan menyusun sebuah ratib, bacaan yang mengandung do’a-do’a dan ayat-ayat al-Qur’an. Kemasykuran al-Samman akan kemampuannya melakukan hal-hal yang mengandung keajaiban sangat menunjang penyebaran tarekat ini ke Indonesia dalam waktu singkat. Paling tidak ada tiga ulama asal Palembang yang pernah belajar Tarekat Sammaniyah, yaitu: Syaikh ‘Abd al-Shamad al-Palimbani, Tuan Haji Ahmad, dan Muhyiddin bin Syihabuddin.

Hukum Islam menempati posisi penting dalam pandangan ummat Islam, yang merupakan sekumpulan aturan keagamaan yang mengatur perilaku kehidupan ummat Islam dalam keseluruhan hidupnya, baik yang bersifat individual maupun kolektif, karenanya hukum Islam mempunyai karakteristik yang serba mencakup. Pentingnya syariat atau fiqih bagi ummat Islam didasarkan pada sebuah Hadits Nabi Muhammad saw. yang menyatakan bahwa seorang faqih yang baik dapat mempertahankan dirinya secara lebih baik dibandingkan seribu orang muslim yang menjalankan kewajiban agama tanpa disertai pengetahuan fiqih secara memadai.

Untuk dapat melahirkan mujtahid-mujtahid Indonesia yang mampu mewujudkan persatuan di kalangan Muslim Indonesia serta memapu melakukan ijtihad dalam melahirkan fiqih yang berkepribadian Indonesia, maka sistim pendidikan yang mengkaji ilmu-ilmu keislaman harus mengarah pada interkoneksi antar-entitas ilmu. Penguasaan pengetahuan keislaman dan ilmu-ilmu sosial yang multi-dimensi harus digalakkan dalam Perguruan Tinggi Islam di Indonesia.

Karya-karya tafsir pada periode awal sebagian ditulis dalam bahasa Melayu-Jawi atau Arab-Pegon. Hal ini dimungkinkan terjadi, karena berdasarkan pelacakan Anthony Johns pada akhir abad ke-16 Masehi, terjadi pembahasa-lokalan Islam di berbagai wilayah Nusantara. Indikasinya, penggunaan aksara (script) Arab yang kemudian disebut dengan aksara Jawi atau Pegon, banyaknya kata sserapan yang berasal dari bahasa Arab, dan karya sastra yang terinspirasi oleh model dan corak Arab dan Persia. Dipakainya bahasa Melayu-Jawi ini menemukan kekuatannya, karena bahasa ini merupakan lingua-franca yang dipakai di Nusantara dan menjadi bahasa resmi pemerintahan, perdagangan, dan hubungan antar-negara.

Proses sosialisasi bahasa Indonesia sebagai Bahasa Nasional menyebabkan banyaknya karya tafsir yang ditulis dalam bahasa Indonesia dengan huruf latin. Dalam taraf tertentu, model penulisan tafsir dalam bahasa Indonesia yang berhuruf latin secara umum mudah diakses oleh masyarakat Indonesia. Karenanya model penulisan tafsir ini lebih bersifat populis. Di Indonesia ada kecenderungan bahwa ummat Islam yang tidak bisa berbahasa Arab dengan baik lebih memilih tafsir berbahasa Indonesia daripada bahasa daerah. Di antara tafsir tersebut adalah tafsir yang dikeluarkan oleh Departemen Agama.

Pada awal abad ke-19 di Indonesia belum mengenal sistem pendidikan modern, masih bersifat tradisional. Pada masa tersebut Indonesia hanya mengenal satu jenis pendidikan yaitu sekolah agama Islam dengan berbagai bentuknya (masjid, langgar, surau, pesantren).[hlm.367] Setelah Indonesia merdeka, Departemen Agama menyempurnakan kurikulum, sistem pendidikan, dan beberapa aspek kependidikan lainnya, sehingga memunculkan sebuah lembaga pendidikan baru yang disebut madrasah diniyah.

Pembangunan suatu pesantren didorong oleh kebutuhan masyarakat akan adanya pendidikan lanjutan. Sebuah lembaga “pengajian” dapat dikatakan sebagai pesantren jika mempunyai unsur: (1) pondok, sebagai tempat tinggal bersama para santri yang terletak di dalam kompleks pesantren; (2) masjid, yang merupakan tempat tepat untuk mendidik para santri, terutama dalam beribadah shalat lima waktu, khutbah, shalat Jum’at, dan pengajaran kitab; (3) pengajaran kitab klasik; (4) santri: baik yang mukim (tinggal dalam lingkungan pesantren) maupun kalong (santri yang tidak menetap dalam pesantren); dan (5) kiai sebagai pemilik otoritas pesantren. Tujuan ideal pesantren dan peran para alumninya tersebut, pada gilirannya akan menginternalisasikan ajaran Islam ke dalam masyarakat luas. Peran Islamisasi yang mereka lakukan dengan sendirinya akan mengikis pemahaman agama masyarakat yang sinkretis. Dengan demikian selain sebagai agen perubahan sosial, pesantren juga berperan penting dalam memperjuangkan Islam terhadap sinkretisme Jawa.

Kehadiran madrasah, menurut Muhaimin dan Abdul, sebagai lembaga pendidikan Islam paling karena alasan (1) sebagai manifestasi pembaruan sistem pendidikan Islam, (2) penyempurnaan sistem pesantren, (3) keinginan sebagian kalangan santri terhadap model pendidikan Barat, dan (4) sebagai sintetis sistem pendidikan pesantren dan sistem pendidikan Barat.

Dalam dinamika lembaga pendidikan tinggi agama Islam yang berusaha memantapkan eksistensinya terus dilakukan berbagai upaya pembenahan agar lembaga ini menjadi perguruan tinggi agama yang berkualitas. Hal ini diharapkan dapat melahirkan sarjana agama (dari STAIN/IAIN/UIN) yang memiliki pengetahuan dan wawasan keilmuan yang mantap. Dengan memiliki hal tersebut, seorang sarjana agama akan dapat berkomunikasi dengan ilmuwan lain di masyarakat dengan bahasa keilmuan yang sama-sama dimengerti. Hal ini akan memudahkan bagi seorang sarjana agama Islam dalam menyampaikan pesan moral dan spiritual kepada warga masyarakat terdidik.

Tinjauan Buku Islam Nusantara [2]

Posted on Updated on

Islamisasi merupakan suatu proses yang sangat penting dalam sejarah Islam di Indonesia, dan juga yang paling tidak jelas, sehingga sampai sekarang pun masih dalam perdebatan atau polemik bagi ahli sejarah. Hal ini karena memang tidak bisa dilepaskan dari sudut pandang, data yang ditemukan, dan interpretasi terhadap data peneliti itu sendiri.

Sejak masuk dan berkembangnya, Islam di Indonesia memerlukan proses yang sangat panjang dan melalui saluran Islamisasi yang beragam, seperti perdagangan, perkawinan, tarekat (tasawuf), pendidikan, dan kesenian. Proses Islamisasi di Indonesia terjadi dengan sangat pelik dan panjang. Diterimanya Islam oleh penduduk pribumi, secara bertahap membuat Islam terintegrasi dengan tradisi, norma, dan cara hidup keseharian penduduk lokal. Hal ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia mudah menerima nilai-nilai dari luar dan menjadi bukti akan keterbukaan sikap mereka.

Islam Indonesia telah membentuk institusi politik paling awal pada abad XIII, namun institusi politik Islam di beberapa daerah tidak sama. Dalam bab II buku ini dibahas berbagai sejarah institusi politik di beberapa wilayah Nusantara, seperti Samudera Pasai (Aceh), Demak (Jawa Tengah), Pajang (Jawa Tengah), Cirebon (Jawa Barat), Banten, Ternate (Maluku Utara), Banjar (Kalimantan Selatan), dan Gowa-Tallo (Sulawesi Selatan).

Pada abad XV ummat Islam mempunyai peran politik yang sangat luas, hal ini dapat dimanfaatkannya untuk Islamisasi ke wilayah yang lebih luas. Namun, sentimen politik dan ekonomi yang begitu kuat tidak jarang melibatkan pergesekan di antara kerajaan Islam itu sendiri. Bahkan di antara kerajaan Islam itu terjadi peperangan untuk memperebutkan pengaruh dan hegemoni politik, yang tidak jarang kepentingan politik-ekonomi tersebut mengalahkan kepentingan agama. Hal ini dimanfaatkan oleh kehadiran imperialisme Barat (Portugis dan Belanda) yang selanjutnya mengancam institusi perpolitikan ummat Islam.

Tumbuhnya kesadaran politik ummat Islam pada dekade awal abad ke-20, sebagian disebabkan oleh ketidakpuasan ummat Islam terhadap kebijakan pemerintah kolonial (Belanda) mengenai Islam, sebagian lagi merupakan konsekuensi logis dari kebijakan pendidikan yang dijalankan oleh pemerintahan Hindia-Belanda. Peta pemikiran dan pergerakan nasionalisme maupun Islam bisa dilihat dari kebangkitan nasionalisme dan Islam di Indonesia pada awal abad ke-20. Kesadaran dan bangkitnya rasa nasionalisme dalam masyarakat Islam Indonesia juga dipengaruhi oleh gerakan pembaruan Islam di Timur Tengah.

Salah satu institusi sosial-politik Islam yang pertama kali muncul dalam awal kemerdekaan adalah terbentuknya Departemen Agama, yang bertitik tolak dari Kantor Urusan Agama masa Jepang (Shumubu). Pembentukan Kementerian Agama ini lebih didasarkan pada pertimbangan politis daripada urgensi peran yang diperlukan dalam sebuah sistem tata pemerintahan yang baru. Makna positif yang diharapkan dari Kementerian Agama ini adalah: kementerian itu menawarkan kemungkinan bagi agama, khususnya Islam, untuk berperan seefektif mungkin dalam negara dan masyarakat; dan dalam sebuah negeri yang warna Islam-nya sangat mencolok, kementerian ini merupakan suatu jalan tengah antara negara sekuler dan suatu negara Islam.

Ada beberapa karakteristik yang menandai format baru gerakan Islam yang terjadi pada 1980-an, seperti kecenderungan semakin pudarnya kepemimpinan politik Islam dan bangkitnya kepemimpinan para intelektual Muslim; kecenderungan semakin lemahnya penonjolan pada masalah ritual dan tampak lebih menonjolkan isu intelektual, sosial, ekonomi, dan estetika dalam Islam; kecenderungan menurunnya sikap sektarian di kalangan ummat Islam; dan kecenderungan memudarnya konsep ummat secara sempit.

Gerakan sosial keagamaan terutama dalam abad XIX mempunyai beragam sebutan, seperti juru selamat, Ratu Adil, gerakan pribumi, gerakan kenabian, penghidupan kembali, atau menghidupkan kembali. Banyak gerakan sosial, termasuk kerusuhan, pemberontakan, sektarianisme, dapat diklasifikasikan sebagai gerakan keagamaan, karena gejala tersebut pada umumnya cenderung untuk berhubungan dengan gerakan yang diilhami oleh agama atau menggunakan cara agama untuk mewujudkan tujuan gaib mereka. Kebanyakan pergolakan tersebut cenderung mempunyai segi yang bercorak keagamaan, seperti gerakan Rifa’iyah pada abad XIX, gerakan Islam-komunis,dan gerakan Fundamentalisme Islam.

Pembentukan tradisi keulamaan dan keilmuan Islam Indonesia atau Asia Tenggara secara keseluruhan membangkitkan terbentuknya jaringan ulama yang berpusat di Haramayn ini kemudian menyebar ke berbagai wilayah Dunia Islam. Sejak abad ke-16, Makkah dan Madinah memainkan peranan yang semakin penting dalam wacana pemikiran intelektual keagamaan Islam, di mana kebangkitan kembali Haramayn ini sebagai salah satu pusat terpenting dalam wacana intelektual keagamaan Islam yang ikut didorong oleh disintegrasi dinasti Muslim di Timur Tengah sejak abad ke-19. Keterlibatan ulama Indonesia dalam jaringan ulama yang berpusat di Haramayn dimulai pada pertengahan abad ke-17. Dilihat dari segi materi, para ulama kita telah melakukan pendekatan “baru” atau memerinci dan memperjelas materi yang ada serta mengontekstualisasikannya ke dalam situasi dan lingkungan tertentu. Mereka juga melakukan adaptasi, baik dalam segi materi maupun penyajian, sehingga bisa lebih sesuai serta dapat difahami dari diterima kaum Muslimin Melayu.

Ulama adalah mereka yang mempunyai keahlian dalam bidang keilmuan Islam dan dengan konsisten mengamalkan ilmunya itu, sehingga mendapat pengakuan dari masyarakat Muslim secara luas. Setidaknya terdapat dua syarat minimal seseorang dapat disebut ulama: mempunyai keilmuan yang tinggi setelah dia menempuh belajar yang cukup lama; dan pengakuan masyarakat akan ketaatannya terhadap ajaran Islam, yang dibuktikan dengan perbuatan nyata. Adanya peran sentral ulama dalam masyarakat Muslim Indonesia, di mana ulama merupakan penerjemah ajaran Islam tekstual menjadi rumusan ajaran yang bersifat kontekstual dan lokal, dengan cara inilah ajaran Islam dapat disampaikan kepada masyarakat.

Abu Hamid al-Ghazali (1111 M) melalui berbagai karya tulisannya (Ihya‘ ’Ulum al-Din) berupaya mengembalikan ajaran tasawuf kepada ajaran al-Qur’an dan Hadits, yang kelak diberi nama tasawuf sunni, pada dasarnya menjadikan tasawuf lebih dekat dengan tasawuf akhlaqi. Bagi al-Ghazali, pemantapan ilmu syariat dan akidah sangat diperlukan sebelum mengamalkan ilmu tasawuf. Kompromi tasawuf dan syariah yang dilakukan al-Ghazali mempunyai dampak luar biasa, di mana upaya harmonisasi tersebut dipandang cukup konstruktif dan positif, tapi belum berhasil memuaskan sepenuhnya.

Pentingnya peran sufi dalam proses Islamisasi di Indonesia didukung oleh fakta kemiripan antara ajaran sufisme dengan kebudayaan Indonesia pra-Islam. Ajaran kosmologis dan metafisis tasawuf Ibn ‘Arabi dapat dengan mudah dipadukan dengan ide-ide sufistik India dan ide sufistik pribumi yang dianut masyarakat setempat. Kecenderungan kuat masyarakat terhadap konsep mistik-filosofis tidak membuat kaum Muslimin di kawasan Melayu-Indonesia tidak mengenal ajaran syariat. Oposisi paling kuat terhadap ajaran sufistik-filosofis di Jawa mungkin dapat diwakili Wali Sanga pada abad XV yang menghukum mati Syaikh Siti Jenar, di mana para Wali di sini digambarkan sebagai ulama konservatif yang berorientasi syariah.

Tinjauan Buku Islam Nusantara [1]

Posted on Updated on

Buku “Islam Nusantara: Sejarah Sosial Intelektual Islam di Indonesia” ini karangan Nor Huda, yang diterbitkan oleh Ar-Ruzz Media di Jogjakarta pada tahun 2007. Sejarah merupakan sebuah proses interaksi yang terus-menerus antara sejarawan dengan fakta yang dimilikinya. Sejarah juga merupakan suatu dialog yang tiada akhir antara masa kini dan masa lalu. Ini dapat dilihat berdasarkan keanekaragaman, perubahan, dan kesinambungan melalui dimensi waktu.

Islam Nusantara merupakan rangkaian sejarah panjang perkembangan Islam di Indonesia yang menguntai berbagai dimensi sejarah di dalamnya, baik itu sejarah sosial, sejarah intelektual, sampai sejarah kebudayaan, yang bertaut menguntai butiran khazanah keislaman yang tiada ternilai harganya. Dan pada akhirnya perjalanan sejarah itu menjadi bagian yang absolut bagi perjalanan umat Islam di Indonesia.

Buku ini menganalisis perkembangan Islam di Nusantara dengan perspektif Sejarah Sosial Intelektual. Perspektif sosial intelektual yang digunakan untuk meneropong Islam di Indonesia ini adalah untuk menyeimbangkan penulisan sejarah konvensional yang identik dengan sejarah politik. Tema lain yang digarap sejarah sosial adalah peristiwa gerakan sosial. Institusi sosial juga merupakan bidang garapan sejarah sosial, sejarah keluarga para bangsawan atau keluarga yang mungkin menyimpan banyak keterangan sejarah.

Adapun tujuan penulisan buku ini agar para pembaca mengetahui karakter Islam Nusantara itu sendiri, dan menjawab semua pertanyaan yang selama ini ada dalam kehidupan masyarakat sehingga pembaca tahu bahwa Islam Nusantara itu bukanlah agama baru ataupun aliran baru.

Dalam buku ini di tuliskan bahwa Islam Nusantara menjadi jawaban matang terhadap problem keumatan. Jadi ini menjadi refleksi keilmuan dimana Islam konseptual matang dalam teks, Islam faktual matang dalam kehidupan dan masih butuh lagi Islam sosial yang memadukan antara kebutuhan agama dan kebutuhan manusia. Dengan paham Islam Nusantara, orang tidak lagi fanatik dan anti budaya. Termasuk perlu memahami wacana lintas agama dan tidak mudah terprovokasi.

Dalam buku ini pembaca dapat memahami Islam yang ada di Indonesia bukanlah Islam yang sama dengan Islam di negara-negara Timur Tengah, akan tetapi Islam di Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai budaya. Budaya-budaya sakral yang ada di Indonesia tidak hilangkan begitu saja, melainkan diperbaiki agar lebih baik lagi dan tiak melenceng dari ajaran agama Islam yang sesungguhnya yang bersumber dari al-Qur’an dan Hadits. Hal yang perlu kita petik dari buku ini adalah tentang bagaimana kita harus memahami Islam Nusantara sebenarnya, agar nantinya agama Islam tidaklah saling berbenturan sehingga menciptakan pemikiran-pemikiran yang saling memecah belah.

Adapun kelebihan buku ini memiliki tata stuktur dari setiap topik yang dijelaskan secara terperinci, dengan menggunakan bahasa yang dapat dipahami oleh para pembaca. Sedangkan kekurangannya bagi pembaca untuk dapat memahami kandungan dari isi buku ini secara komprehensif maka pembaca harus membaca secara berulang-ulang. Buku ini juga tidak secara lengkap membahas tentang Wali Songo yang cukup berperan signifikan terhadap awal mula penyebaran agama Islam di Nusantara.

Kebijakan dan Pengembangan Madrasah [4]

Posted on Updated on

Dalam menganalisis kebijakan dan pengembangan madrasah ini ditinjau tentang teori mengenai pengertian madrasah, dan kontribusi anggaran pendidikan pemerintah terhadap pendidikan Islam; yang bertujuan untuk mengetahui dampak kebijakan pemerintah dalam hal pendidikan terhadap reposisi pendidikan madrasah di Indonesia, dan peran Kementerian Agama dalam kebijakan dan pengembangan madrasah di Indonesia.

Kebijakan pengembangan madrasah yang dilakukan oleh Kementerian Agama selama ini mengakomodasikan tiga kepentingan, yaitu: memberikan ruang tumbuh yang wajar bagi aspirasi utama ummat Islam, memperjelas dan memperkokoh keberadaan madrasah sebagai ajang membina warga negara yang cerdas, berpengetahuan, berkepribadian serta produktif dan sederajat dengan sistem sekolah; dan kebijakan itu harus bisa menjadikan madrasah mampu merespons tuntutan-tuntutan masa depan. Madrasah perlu merumuskan kembali posisinya atau reposisi madrasah, apabila tidak demikian, maka madrasah akan kehilangan identitasnya dan menjadi seperti sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah selama ini.

Permasalahan dalam kontribusi anggaran Pemerintah bukan pada regulasi, namun pada komitmen pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan pendidikan Islam. Adanya pengaturan atau regulasi yang baik sesuai dengan amanat UU yang ada, di mana pemberlakuannya tidak membedakan antara lembaga pendidikan umum dengan lembaga pendidikan Islam, baik dalam segi anggaran keuangan maupun pengelolaannya.

Daftar Pustaka

Azizy, A. Qodry, Pendidikan untuk Membangun Etika-Sosial, Semarang: Aneka Ilmu, 2003.
Hasbullah, Kebijakan Pendidikan: Dalam Perspektif Teori, Aplikasi, dan Kondisi Objektif Pendidikan di Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
Jalaludin, Pendidikan Islam: Pendekatan Sistem dan Proses, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
Koentjaraningrat, Manusia dan Kebidayaan Indonesia, Jakarta: Djembatan, 2010.
Malik Fadjar, Reorientasi Pendidikan Islam, Jakarta: Fajar Dunia, 1999.
Tilaar, H.A.R., Paradigma Baru Pendidikan Nasional, Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
Tim EMIS Kemenag RI, Buku Analisis Statistik Pendidikan Islam: Tahun Pelajaran 2011/2012, Jakarta: Ditjen Pendis Kemenag RI, 2012.

Kebijakan dan Pengembangan Madrasah [3]

Posted on Updated on

Adapun analisis ini bertujuan untuk mengetahui dampak kebijakan pemerintah dalam hal pendidikan terhadap reposisi pendidikan madrasah di Indonesia, dan peran Kementerian Agama dalam kebijakan dan pengembangan madrasah di Indonesia.

Reposisi Pendidikan Madrasah

Pengembangan madrasah yang dilakukan sejak diberlakukannya UU No. 2 Tahun 1989 telah menunjukkan banyak kemajuan. Beberapa indikator yang menunjukkan keberhasilan pengembangan madrasah dilihat dari kondisi fisik madrasah (terutama satuan kerja negeri) sudah banyak yang cukup baik dan bagus. Bahkan ada beberapa madrasah yang dijadikan model dilengkapi dengan sarana pendidikan yang mewadahi seperti pusat belajar, laboratorium, dan perpustakaan. Guru-guru madrasah juga telah ditingkatkan kompetensi dan kemampuannya melalui berbagai pendidikan dan pelatihan baik di dalam maupun di luar negeri. Sejak berlakunya UU No. 2 Tahun 1989 tersebut, pendidikan madrasah telah menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional, oleh karenanya visi pendidikan madrasah tentunya sejalan dengan pendidikan nasional.

Tidak dapat disangkal bahwa pendidikan Islam di antaranya madrasah lahir dari dan oleh masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan masyarakat pada hakikatnya dimiliki dan dikelola oleh masyarakat secara demokratis. Meskipun dalam perkembangannya madrasah dikelola oleh yayasan, pengurus bahkan perorangan, kehidupan madrasah tetap ditopang dan dibesarkan oleh masyarakat yang memilikinya.

Ketika sekarang banyak pihak berbicara tentang strategi pendidikan dengan pendidikan yang dikelola oleh masyarakat (community-based management) atau CBM maka madrasah khususnya dan pendidikan Islam pada umumnya telah memiliki pengalaman dan sejarah panjang mengenai hal tersebut. Inilah kekuatan utama yang dimiliki oleh madrasah. Selanjutnya CBM akan bermuara pada manajemen madrasah (school-based management) yakni pengelolaan pendidikan yang dilakukan madrasah secara otonom.

Otonomi pendidikan merupakan kekuatan madrasah yang juga sekaligus sebagai kelemahan jika tidak dibarengi dengan kepemimpinan madrasah yang visioner dan mampu mengelola perubahan. Kelemahan lainnya adalah adanya kecenderungan resistensi terhadap nilai-nilai lama yang mengakibatkan madarsah terlempar dari mainstream pendidikan baik pada masa kolonial maupun masa setelah kemerdekaan.

Kebijakan pengembangan madrasah yang dilakukan oleh Kementerian Agama selama ini mengakomodasikan tiga kepentingan, yaitu:

  1. Kebijakan itu memberikan ruang tumbuh yang wajar bagi aspirasi utama ummat Islam, yakni menjadikan madrasah sebagai wahana untuk membina ruh atau praktik hidup Islami.
  2. Kebijakan itu memperjelas dan memperkokoh keberadaan madrasah sebagai ajang membina warga negara yang cerdas, berpengetahuan, berkepribadian serta produktif dan sederajat dengan sistem sekolah.
  3. Kebijakan itu harus bisa menjadikan madrasah mampu merespons tuntutan-tuntutan masa depan.

Sementara itu kebijakan operasional dalam upaya menghadapi era globalisasi, Kementerian Agama Republik Indonesia telah menyiapkan pemberdayaan madrasah melalui sejumlah kebijakan seperti Madrasah Terbuka (khususnya tingkat Tsanawiyah), Madrasah Reguler (sekolah umum bercirikan khas Agama Islam), Madrasah Aliyah Keagamaan (MAK), Madrasah Aliyah Program Keterampilan, Madrasah Tsanawiyah dan Aliyah Model, serta Madrasah Kembar. Sebagai institusi sosial, madrasah dituntut untuk terus melakukan inovasi dan modifikasi sistem pendidikan dan kelembagaannya agar tidak ketinggalan dengan akselerasi modernisasi dan perubahan.

Perubahan yang sangat cepat, terutama akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta politik, telah berdampak terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, tak terkecuali juga dunia kehidupan madrasah. Kondisi yang demikian memang memaksa madrasah untuk terus berbenah dan melakukan reorientasi terhadap tujuan, metode pembelajaran, materi pembelajaran, dan sebagainya. Sebab kalau hal demikian tidak dilakukan, sudah dapat dipastikan lembaga pendidikan Islam ini akan semakin tertinggal.

Dengan kondisi yang demikian, diperlukan suatu peninjauan kembali mengenai posisi madrasah di dalam dinamika kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia. Dengan kata lain, madrasah perlu merumuskan kembali posisinya atau reposisi madrasah. Apabila tidak demikian, maka madrasah akan kehilangan identitasnya dan menjadi seperti sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah selama ini.

Adanya tuntutan masyarakat Indonesia baru, antara lain demokratisasi pendidikan yang memupuk lahirnya tingkah laku peserta didik yang demokratis, hubungan yang demokratis antara guru dengan peserta didik demi perkembangan berfikir yang kreatif, pendidikan agama yang membentuk nilai-nilai moral serta memperkuat iman dan taqwa, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memupuk kerjasama dalam persaingan sebagaimana yang dituntut oleh masyarakat global. Semua ini pada dasarnya merupakan nilai-nilai yang tidak asing di dalam kehidupan lembaga pendidikan madrasah. Namun demikian, nilai-nilai tersebut cenderung menghilang dan diarahkan kepada uniformitas yang dituntut oleh sistem pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah yang sentralistik selama ini.

Oleh sebab itu, di era otonomi daerah dan otonomi pendidikan, reposisi kelembagaan Islam yang dalam hal ini diwakili madrasah, ditujukan kepada berkembangnya identitas lembaga tersebut yang pada akhirnya akan melahirkan pribadi peserta didiknya yang mempunyai identitas karena pembinaan madrasah dengan ciri khas yang dimilikinya.

Peran Kementerian Agama

Ketika Undang-Undang Otonomi Daerah diberlakukan, di mana hampir semua urusan pemerintahan yang semula kewenangannya berada di pemerintah pusat, diserahkan kewenangannya kepada daerah, kecuali beberapa urusan yang tetap ditangani oleh pemerintah pusat, salah satu di antaranya adalah Departemen Agama (Kementerian Agama).

Ternyata ada yang sesuatu yang terlupakan di mana ternyata Kementerian Agama memiliki sekian banyak lembaga pendidikan yang tersebar di seluruh Indonesia, dari jenjang terendah sampai perguruan tinggi. Belum lagi lembaga pendidikan lainnya seperti lembaga pendidikan pondok pesantren. Lembaga pendidikan yang berada di bawah binaan Kementerian Agama jumlahnya ribuan, bahkan berdasarkan beberapa sumber hampir 30% dari lembaga pendidikan yang ada di Indonesia berada di bawah Kementerian Agama. Lembaga pendidikan yang dimaksud adalah MI dan MTs untuk jenjang pendidikan dasar; MA untuk jenjang pendidikan menengah; Sekolah Tinggi Agama Islam, Institut Agama Islam dan Universitas Islam untuk jenjang pendidikan tinggi. Statusnya ada yang negeri (satuan kerja pemerintah) dan lebih banyak lagi yang swasta (swadaya masyarakat).

Dalam konstalasi pengelolaan pendidikan hal tersebut cukup dilematis, sebab yang seharusnya bertanggung jawab dalam pengelolaan pendidikan khususnya di daerah adalah Dinas Pendidikan, tapi untuk madrasah atau lembaga pendidikan Islam tidak bisa dilakukan, sebab berada di naungan Kementerian Agama yang notabene tidak diotonomkan. Dikatakan dilematis, terutama dalam struktur anggaran di daerah lembaga pendidikan Islam tidak masuk di APBD, sebaliknya Kementerian Agama tidak punya struktur penganggaran yang memadai untuk membiayai seluruh lembaga pendidikan yang berada di bawah binaannya.

Apabila dicermati dua Undang-Undang yang menyangkut pendidikan, yaitu UU No. 20 Tahun 2003 tentang UU-SPN, dan UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, tidak akan ditemukan bagaimana peran Kementerian Agama secara eksplisit di dalamnya, khususnya berkaitan dengan manajemen pengelolaan pendidikan. Kesimpulan yang didapatkan adalah bahwa penyelenggaraan pendidikan adalah hanya menjadi kewenangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, atau pengelolaan pendidikan satu atap. Adapun kemudian Kementerian Agama ikut serta mengelola pendidikan secara aktif, terutama atas pengeloaan madrasah, maka makna peranan Kementerian Agama tersebut bisa bersifat pembantu, sebagai pelaksana tanggung jawab, atau sebagai Kementerian yang mendapat pelimpahan kewenangan mengelola pendidikan tertentu.

Peran Kementerian Agama dalam pengelolaan kelembagaan pendidikan Islam memang tidak dapat dipungkiri, bahkan secara historis boleh dikatakan sama tuanya dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kelembagaan Pendidikan Islam jauh lebih tua dari lembaga pendidikan umum yang ada di kepulauan nusantara ini. Sebab hampir tujuh abad lamanya lembaga pendidikan pesantren menjadi satu-satunya lembaga pendidikan yang ada di nusantara, sebelum pemerintah kolonial Belanda memperkenalkan sistem pendidikan modern sekitar abad ke-19. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa lembaga pendidikan Islam sudah berurat berakar bagi bangsa Indonesia, dan mengingat perannya tersebut, tidak mungkin dapat dipisahkan dari perjalanan bangsa ini di dalam bidang pendidikan.

Ada kekhawatiran kalau lembaga pendidikan Islam ini diserahkan pengelolaannya ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sebagai bentuk penyelenggaraan pendidikan satu atap, yaitu kalau mungkin pemberlakuannya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Pengalaman sejarah sudah membuktikan, ketika urusan madrasah menjadi bagian dari urusan pemerintah yang bukan berasal dari Kementerian Agama, keadaan madrasah tidak lebih baik. Kurikulum pendidikan agama Islam yang menjadi ciri khasnya selalu berkurang dari waktu ke waktu. Sehingga identitas ke-Islaman semakin berkurang.

Dalam kondisi itu, yang diharapkan sekarang adalah pengaturan atau regulasi yang baik sesuai dengan amanat UU yang ada, sehingga tidak ada yang merasa dirugikan, di mana pemberlakuannya tidak membedakan antara lembaga pendidikan umum dengan lembaga pendidikan Islam, baik dalam segi anggaran keuangan maupun pengelolaannya, karena keduanya adalah sama-sama aset bangsa.

Kebijakan dan Pengembangan Madrasah [2]

Posted on Updated on

Dalam menganalisis kebijakan dan pengembangan madrasah ini perlu ditinjau tentang teori mengenai pengertian madrasah, dan kontribusi anggaran pendidikan pemerintah terhadap pendidikan Islam.

Pengertian Madrasah

Madrasah juga dinilai berasal dari istilah al-Madãris, suatu istilah yang digunakan oleh para Fuqãha (Ulama ahli Fiqih), sehingga pada masa kekhalifahan Abbasiyyah, madrasah dianggap sebagai tradisi sistem pendidikan bercorak fiqh dan Hadits (Maksum, 1999: 52). Menurut Peraturan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 1946 dan Nomor 7 Tahun 1950 memformulasikan madrasah sebagai tempat pendidikan yang diatur sebagai sekolah dan membuat pendidikan dan ilmu pengetahuan agama Islam menjadi pokok pengajaran; dan pondok pesantren yang memberikan pendidikan setingkat dengan madrasah (sekolah) (Tim Dirjen Bimbagais Depag, 2003: 22). Sedangkan menurut SKB (Surat Keputusan Bersama) Tiga Menteri 1975, Madrasah diartikan sebagai lembaga pendidikan yang menjadikan mata pelajaran pendidikan agama Islam sebagai mata pelajaran dasar yang diberikan sekurang-kurangnya 30%, di samping mata pelajaran umum.

Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 atau Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN), kedudukan madrasah posisinya sama dengan sekolah. Hal itu dapat dilihat dalam peraturan perundangan yang membahas mengenai madrasah yang diterbitkan sebagai pelengkap UU tersebut. Di antaranya adalah: PP No. 28 tahun 1990 jo SK Mendikbud No. 0487/U/1992 dan SK No. 054/U/1993 dalam perundangan tersebut disebutkan bahwa MI sama dengan SD dan MTs sama dengan SLTP yang berciri khas agama Islam yang diselenggarakan oleh Departemen Agama (Kementerian Agama). MI dan MTs wajib memberi bahan kajian sekurang-kurangnya sama dengan SD dan SLTP selain ciri khas agama Islam. Sedangkan dalam SK Mendikbud No. 0489/U/1992 disebutkan bahwa MA sama dengan SMU berciri khas agama Islam yang diselenggarakan oleh Departemen Agama (Syukur, 2004: 9). Lebih lanjut dalam Undang-Undang Sistim Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, di sana sama sekali tidak membedakan antara madrasah dan sekolah, dengan kata lain madrasah adalah sekolah tanpa ada embel-embel berciri khas agama Islam.

Madrasah (RA, MI, MTs dan MA) disebutkan dalam Undang-Undang Sistim Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 merupakan lembaga pendidikan formal yang tidak terpisahkan dari Sistim Pendidikan Nasional. Secara yuridis, kedudukan madrasah disetarakan dengan sekolah umum walaupun dalam beberapa hal madrasah memiliki keunikan. Pembelajaran keagamaan yang lebih intensif menjadi ciri khas tersendiri yang membedakan madrasah dan sekolah umum.

Madrasah (RA, MI, MTs dan MA) adalah satuan pendidikan di mana kebijakan dari Pemerintah dikelola oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI yang secara teknis pembinaannya dilakukan oleh Direktorat Pendidikan Madrasah (Kemenag RI). RA merupakan satuan pendidikan yang menangani Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), yaitu salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menitikberatkan pada peletakan dasar ke arah pertumbuhan dan perkembangan fisik (koordinasi motorik halus dan kasar), kecerdasan (daya fikir, daya cipta, kecerdasan emosi, kecerdasan spiritual), sosio-emosional (sikap dan perilaku serta agama), bahasa dan komunikasi, sesuai dengan keunikan dan tahap perkembangan yang dilalui anak usia dini. Sedangkan madrasah adalah satuan pendidikan pada pendidikan dasar (MI dan MTs) dan menengah (MA) di mana untuk MI setara dengan SD, MTs setara dengan SMP, dan MA setara dengan SMA yang dapat menentukan standar kualitas sumber daya manusia Indonesia yang mampu melahirkan generasi penerus bangsa yang berkualitas, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) serta berlandaskan iman dan taqwa (imtaq) kepada Allah SWT.

Dari perjalanan historis pendidikan Islam khususnya madrasah di Indonesia, meskipun pendidikan Islam tidak jarang mendapatkan tekanan dan kurang mendapat perhatian yang memadai dari pemerintah, namun pendidikan Islam telah berhasil bertahan dalam berbagai situasi dan kondisi mengarungi masa-masa sulitnya. Hal demikian menyebabkan pendidikan Islam menyandang berbagai jenis nilai luhur, seperti hal berikut:

  • Nilai historis; di mana pendidkan Islam telah bertahan baik pada masa kolonial hingga zaman kemerdekaan. Pendidikan Islam telah menyumbangkan nilai yang sangat besar di dalam kesinambungan hidup bangsa, dalam kehidupan bermasyarakat, dalm perjuangan bangsa Indonesia, dalam perjuangan bangsa Indonesia mencapai kemerdekaannya. Di dalam invasi kebudayaan barat, pendidikan Islam telah menunjukkan ketahan ujiannya sehingga tetap bertahan.
  • Nilai religius; pendidikan Islam di dalam perkembangannya tentunya telah memelihara dan mengembangkan nilai-nilai agama Islam sebagai salah satu nilai budaya bangsa Indonesia.
  • Nilai moral; pendidikan Islam tidak diragukan lagi sebagai pusat pemelihara dan pengembangan nilai moral yang berdasarkan agama Islam. Sekolah/madrasah, pesantren, bukan hanya berfungsi sebagai pusat pendidikan, tetapi juga sebagai pusat atau benteng moral dari kehidupan mayoritas bangsa Indonesia.

Kontribusi Anggaran Pendidikan Pemerintah terhadap Pendidikan Islam

Sebenarnya setelah terbitnya UU NO. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang kemudian disusul keluarnya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sudah merupakan landasan hukum bagi pemerintah daerah dalam mengelola daerahnya secara otonom, khususnya dalam konteks peningkatan mutu pendidikan di daerah. Peningkatan mutu tersebut bisa diejawantahkan dengan pengalokasian dana, infrastruktur (sarana/prasarana) tenaga pengajar serta akses pendidikan.

UU No. 20 Tahun 2003 itu sendiri telah mewajibkan pemerintah daerah memberikan pendanaan pendidikan untuk warganya (pasal 46 ayat 1 dan 2). Pada pasal 49 ayat 1 juga menyebutkan bahwa dana pendidikan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pemerintah daerah mengalokasikan anggaran pendidikan, sedangkan pemerintah pusat selain anggaran juga bertanggung jawab dalam menyiapkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK).

Dalam produk Undang-undang dan regulasi apapun yang menyinggung soal pendidikan dan kompetensi akademis, lembaga pendidikan Islam selalu disebutkan secara eksplisit dan setara serta diakui sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Lulusan lembaga pendidikan Islam berhak dan sah menduduki jabatan publik, sama seperti lulusan lembaga pendidikan umum. Maka atas nama otonomi daerah pun tidak ada alasan bagi daerah untuk membeda-bedakan perlakuan kepada lembaga pendidikan yang sah dan diakui negara.

Hal ini berarti tidak ada persoalan dari sisi legalitas negara. Namun ketika berbicara tentang sistem penganggaran, lembaga pendidikan Islam mendapatkan perlakuan yang tidak sama dengan lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Adapun porsi anggaran bagi madrasah terutama swasta memang dirasakan masih sangat kurang, namun hal ini bukan berarti tidak diperhatikan. Kementerian Agama terus memperjuangkan dengan argumentasi yang konkrit dan data yang valid sehingga madrasah yang ada bisa semakin baik. Harapan agar madrasah mendapatkan porsi anggaran yang sepadan dari pemerintah daerah sangat beralasan jika melihat besaran anggaran pendidikan nasional yang disalurkan melalui transfer daerah. Jumlah yang cukup fantastis hingga mencapai angka 64% dari total anggaran pendidikan nasional.

Sangat tidak adil jika dana pendidikan di daerah sebesar itu hanya disalurkan untuk lembaga pendidikan yang di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayan yang sudah mendapatkan alokasi anggaran tersendiri dari pusat. Sangat tidak adil jika dana pendidikan di daerah tidak boleh disalurkan untuk lembaga pendidikan Islam yang legal dan diakui oleh negara.

Lembaga pendidikan Islam berada di bawah binaan Kementerian Agama yang disebut sebagai insitusi vertikal, sebagaimana Kejaksaan dan Kepolisian. Anggaran untuk instansi vertikal hanya berasal dari pusat. Namun di sinilah letak ketidakadilannya. Padahal dana yang disalurkan melalui transfer daerah, jumlahnya sangat besar, mencapai lebih dari separuh total anggaran pendidikan nasional. Dana sebesar ini semestinya juga harus bisa disalurkan untuk lembaga pendidikan Islam.

Persoalan alokasi anggaran pemerintah daerah untuk instansi vertikal semestinya sudah selesai menyusul keluarnya Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri nomor 2667 Tahun 2007. Melalui SE ini, Kementerian Agama yang merupakan salah satu dari instansi vertikal sebagaimana Kejaksanaan dan Kepolisian, berhak mendapatkan dana hibah dari pemerintah daerah.

Dalam SE No. 2667/2007 ini disebutkan bahwa transfer berupa barang atau dana dilakukan secara langsung kepada penerima hibah, yakni instansi vertikal yang mengajukan proposal hibah kepada Pemerintah Daerah. Dengan aturan tersebut tentunya bisa menjadikan dua institusi Pemerintah Daerah dan Institusi vertikal bisa melakukan sharing dan sinergitas program. Sementara dalam SE Mendagri Nomor 903/210/BKAD tanggal 27 Februari 2006 terkait dengan pembiayaan di lembaga pendidikan Islam lainnya seperti di Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah, dan Aliyah, pemerintah daerah juga bisa mendanai kegiatan proses belajar di satuan kerja Kementerian Agama tersebut. Adapun legalitas yang lebih tinggi lagi seperti UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, yang menyatakan bahwa pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat.

Permasalahan lainnya yang sering muncul adalah terkait persoalan duplikasi penganggaran. Pada masa pemerintahan periode lalu, kebijakan anggaran masih berpedeoman pada prinsip money-follow function. Anggaran dikucurkan begitu saja kepada penerima sesuai dengan jumlah yang telah dianggarkan. Namun era pemerintahan Presiden Joko Widodo sekarang berubah menjadi money-follow program. Karena pendidikan adalah salah satu program pemerintah pusat dan daerah, maka dengan perubahan prinsip ini Kementerian Agama berhak dan bisa atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sehingga tidak ada lagi istilah duplikasi penganggaran.

Sehingga permasalahan yang sebenarnya bukan pada regulasi, namun pada komitmen pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan pendidikan Islam. Hal ini juga dapat dikatakan bahwa langkah membangun pendidikan Islam bukan persoalan ada atau tidaknya payung hukum, tetapi pada persoalan komitmen dan keberanian seorang kepala daerah dalam mengambil kebijakan strategis guna meningkatkan kualitas pendidikan Islam di wilayahnya.

Kebijakan dan Pengembangan Madrasah [1]

Posted on Updated on

Dalam pandangan Islam pendidikan sama sekali tak dapat dilepaskan dari kewajiban agama. Dengan demikian institusi pendidikan juga terkait dengan amanah dan tanggung jawab keagamaan. Sehubungan dengan itu maka dalam pendekatan pendekatan Islam, institusi pendidikan itu terbagi menjadi institusi pendidikan yang kodrati dan yang syar’i. Institusi yang pertama dan utama adalah keluarga. Sedangkan yang di luar itu seperti masjid, organisasi keagamaan maupun sekolah/madrasah termasuk ke institusi pendidikan yang syar’i.

Adapun institusi pendidikan berfungsi memenuhi keperluan penerangan dan pendidikan manusia supaya menjadi anggota masyarakat yang berguna. Lazimnya para ahli pendidikan mengelompokkan institusi pendidikan ini menjadi institusi formal, non-formal dan institusi informal. Ada pula yang menyebutnya sebagai institusi yang kodrati (alami) dan institusi yang artifisialis.

Berdasarkan pembagian itu, maka sekolah atau dalam hal ini seperti madrasah dan sejenisnya dimasukkan ke dalam institusi pendidikan formal. Sebagai penyelenggara pendidikan resmi, maka pendidikan di sekolah/madrasah mengacu ke peraturan yang sudah ditentukan. Lembaga pendidikan ini juga dibangun secara sengaja (artifisial) sejalan dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat akan pendidikan. Penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan secara profesional oleh tenaga pendidik profesional yang sengaja dipersiapkan untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pendidikan.

Istilah madrasah telah dikenal oleh masyarakat muslim sejak masa kejayaan Islam klasik. Dilihat dari segi bahasa, madrasah merupakan isim makãn (nama tempat) berasal dari kata darasa yang berarti tempat orang belajar (Munawir, 1997: 397). Dengan demikian madrasah dipahami sebagai tempat atau lembaga pendidikan Islam. Di Indonesia, madrasah dikhususkan sebagai sekolah (umum) yang kurikulumnya terdapat pelajaran-pelajaran tentang keislaman. Madrasah Ibtidaiyah (MI) setara dengan Sekolah Dasar (SD), Madrasah Tsanawiyah (MTs) setara dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Madrasah Aliyah (MA) setara dengan Sekolah Menengah Atas (SMA).

Dalam kamus besar bahasa Indonesia madrasah adalah sekolah atau perguruan yang biasanya berdasarkan agama Islam (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994: 611). Madrasah di Indonesia merupakan istilah bagi sekolah agama Islam terutama sekolah dasar dan menengah, sedangkan di negara-negara Timur Tengah madrasah merupakan sekolah secara umum atau lembaga pendidikan pada umumnya terutama pendidikan tinggi (Poerbakawatja, 1982: 199).

Secara historis pendidikan Islam tidak bisa dipisahkan dalam perjalanan bangsa Indonesia, pendidikan Islam dalam hal ini seperti pesantren yang kemudian disusul madrasah, merupakan satu-satunya lembaga pendidikan yang ada di Indonesia, sebelum pemerintah kolonial Belanda memperkenalkan “sekolah” pada abad ke-19, dan sejak itulah terjadi dualisme penyelenggaraan pendidikan, di mana di satu sisi pendidikan Islam terus berjalan dan di lain sisi sekolah yang dibangun pemerintah kolonial juga terus berjalan. Keduanya berjalan dalam kondisi yang sangat berbeda baik dalam pemberian materi pembelajaran maupun segi kinerjanya.

Setelah Indonesia merdeka, pendidikan Islam tidak serta merta dimasukkan di dalam sistem pendidikan nasional. Organisasi pendidikan Islam memang terus hidup dan berkembang, namun tidak memperoleh perhatian sepenuhnya dari pemerintah. Lembaga-lembaga pendidikan Islam dibiarkan hidup meskipun dalam keadaan yang sangat sederhana.

Pada sekitar tahun 1946 di awal kemerdekaan bangsa Indonesia, Departemen Agama telah meletakkan cita-cita pemberdayaan masyarakat melalui optimalisasi pendidikan nasional, khususnya pendidikan keagamaan. Pengembangan pendidikan keagamaan semula memang dilakukan oleh masyarakat sendiri melalui berbagai perkumpulan dan organisasi kemasyarakat dengan mencoba menyelenggarakan sistem pendidikan keagamaan dalam bentuk pesantren, diniyah dan madrasah.

Pemerintah memandang bahwa agama mempunyai kedudukan dan peranan sangat penting dan strategis. Peran utama agama sebagai landasan spiritual, moral dan etika dalam pembangunan nasional, agama juga berpengaruh untuk membersihkan jiwa manusia dan kemakmuran rakyat. Agama sebagai sistem nilai seharusnya difahami dan diamalkan oleh setiap individu, warga dan masyarakat hingga akhirnya dapat menjiwai kehidupan bangsa dan negara.

Adapun permasalahan yang dibahas adalah bagaimana dampak kebijakan pemerintah dalam hal pendidikan terhadap reposisi pendidikan madrasah di Indonesia, dan bagaimana peran Kementerian Agama dalam kebijakan dan pengembangan madrasah di Indonesia. Tujuan dalam analisis ini adalah untuk mengetahui dampak kebijakan pemerintah dalam hal pendidikan terhadap reposisi pendidikan madrasah di Indonesia, dan peran Kementerian Agama dalam kebijakan dan pengembangan madrasah di Indonesia.