Kebijakan dan Pengembangan Pondok Pesantren di Indonesia [3]

Posted on Updated on

Strategi penguatan internal institusi lembaga pendidikan Islam dalam hal ini pontren meliputi: penguatan institusi dengan kebijakan yang mendukung; penataan manajemen mulai dari perencanaan hingga evaluasi yang tidak hanya berorientasi pada mutu hasil melainkan juga pada mutu proses pelaksanaan; pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk dapat meningkatkan mutu pendidikan yang mampu bertahan dan bersaing dengan perkembangan global; dan kemampuan beradaptasi dengan kemampuan global atau internasional yang tentunya membutuhkan pengetahuan, wawasan global dan kemampuan berkomunikasi serta kemampuan bahasa; di mana sebenarnya empat poin ini sudah terbudaya di pontren sebagai lembaga pendidikan Islam sehingga hanya perlu ditingkatkan frekuensi dan kualitasnya.

Pontren dalam kiprahnya mewarnai varian lembaga pendidikan Islam akan semakin diperhitungkan bila mempertimbangkan beberapa terobosan seperti: membuat kurikulum terpadu, gradual, sistematik dan bersifat bottom up; melengkapi sarana penunjang proses pembelajaran, sarana olahraga, dan internet; memberikan kebebasan pada santri yang ingin mengembangkan talentanya masing-masing baik yang berkenaan dengan pemikiran, ilmu pengetahuan, teknologi, maupun kewirausahaan; dan menyediakan wahana aktualisasi diri di tengah-tengah masyarakat.

Daftar Pustaka

Haidar Putra Daulay, “Sejarah Pertumbuhan dan Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia”, Jakarta: Prenada Media, 2007.
Abdurrahman Mas’ud, “Dari Haramain ke Nusantara: Jejak Intelektual Arsitek Pesantren”, Jakarta: Prenada Media, 2006.
Mastuhu, “Memberdayakan Sistem Pendidikan Islam”, Logos Wacana Ilmu, Jakarta, 1999.
Husen Hasan Basri, “Pandangan Kiai terhadap Peningkatan Mutu Kajian Kitab Kuning di Pesantren”, Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan Kementerian Agama RI, Jakarta, 2015.
Nunu Ahmad An-Nahidl, “Pemetaan Kapasitas Kelembagaan Pesantren”, Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan Kementerian Agama RI, Jakarta, 2015.
Mahmud Arif, “Pendidikan Islam Transformatif”, Yogyakarta: LKiS, 2008.

Kebijakan dan Pengembangan Pondok Pesantren di Indonesia [2]

Posted on Updated on

Kebijakan Kualitas Kajian Kitab Kuning

Dalam hal peningkatan mutu kajian kitab kuning dimulai dari aspek kelembagaan, di mana fungsi pontren sebagai lembaga reproduksi ulama, dengan sistem jenjang pendidikan yang memerlukan kesetaraan dengan lembaga formal. Otoritas tata kelola lembaga pontren juga sebaiknya didistribusikan dengan banyak pihak. Kiai pontren berkewajiban meningkatkan kompetensinya di berbagai bidang keilmuan, bahkan keilmuan di luar mazhab tertentu. Sehingga sangat penting perpustakaan pontren menghimpun kitab-kitab kuning dari berbagai mazhab.

Pada aspek peserta didik atau santri pontren, pentingnya santri diberikan pengetahuan tentang karya tulis ilmiah, teknik penulisan serta penyajiannya dalam forum mudzakarah, selain juga dilatih melakukan tahqiq al-kutub. Santri perlu memperdalam pelajaran bahasa arab sebagai pondasi dalam mempelajari kitab kuning secara seutuhnya. Santri perlu menguasai kitab kuning pada seluruh tingkatan, meski saat ini rata-rata santri hanya mempelajari kitab kuning pada tingkatan dasar. Hal ini perlu menjadi perhatian karena saat ini tingkat penguasaan rata-rata santri atas kitab kuning cenderung menurun, dan bidang keilmuan yang dipelajari pun terbatas. Adapun penyebabnya saat ini waktu yang digunakan santri lebih banyak di madrasah atau sekolah, dan waktu santri untuk mempelajari kitab kuning lebih sedikit. Keberadaan buku rapor dan tanda kelulusan atau ijazah yang diakui legalitasnya oleh pemerintah sangat diperlukan dalam menunjang prestasi akademik santri, yang juga sangat dibutuhkan manakala santri ingin melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi.

Pada aspek kurikulum pontren, mempelajari kitab kuning adalah unsur utama kurikulum pendidikan pontren. Kajian kitab kuning membutuhkan sebuah pedoman sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran, selain sebagai tolak ukur untuk memastikan bidang keilmuan yang dipelajari sesuai jenjangnya. Dalam menyusun strategi dan implementasinya, pembelajaran yang penting adalah memahami kitab kuning dengan menguasai manhajul fikr-nya, mendalami thoriqot istinbat al hukm, dilanjutkan dengan mengetahui latar belakang kehidupan penulisnya. Dalam memahami kitab kuning lebih lanjut juga perlu diketahui bagaimana latar belakang sosial dan politik saat kitab itu ditulis.

Upaya untuk meningkatkan minat santri memahami agama (tafaqquh fid-din) melalui kitab kuning ini dapat dilakukan oleh kiai bersama dengan pengurus seperti: penerapan sisim salaf (tradisional) dan mu’adalah (modern), pemberian motivasi dan nasihat, intimidasi atau hukuman, melaksanakan pembelajaran intensif bagi santri, melaksanakan atau mengikuti kegiatan perlombaan.

Dalam upaya meningkatkan pemahaman kitab kuning tersebut, Kementerian Agama bersama-sama pihak pontren perlu merumuskan grand design kaderisasi ulama mutafaqqih fid-din dengan konsentrasi kajian kitab kuning. Hal ini memerlukan sebuah satuan atau program seperti jenis pendidikan kader ulama di pontren yang akan menggunakan kita kuning sebagai sumber belajar pada seluruh struktur kurikulumnya. Program ini merupakan pendidikan yang terarah, terencana dan berkelanjutan yang dimulai sejak pendidikan dasar, menengah, atas hingga jenjang pendidikan tinggi.

Selaras dengan hal tersebut, Pemerintah dalam hal ini melalui Kementerian terkait juga perlu memberikan bantuan sumberdaya pendidikan, melindungi kemandirian dan keikhlasannya, serta melakukan akreditasi untuk penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.

Selanjutnya pihak Kementerian Agama melalui Pusat Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Agama dan Keagamaan menjadi bagian dari supporting system dalam konteks peningkatan mutu terhadap satuan atau program atau jenis pendidikan kader ulama mutafaqqih fid-din di pontren. Untuk mengimbangi upaya ini maka pihak pontren memformulasikan berbagai bentuk dan model kajian kitab kuning di pontren masing-masing kepada satuan atau program seperti jenis pendidikan kader ulama mutafaqqih fid-din yang akan dikembangkan oleh Pemerintah lebih lanjut.

Kebijakan Kualitas Kapasitas Lembaga Pontren

Menurut ahli psikologi organisasi Bruce Tackman, tahap perkembangan organisasi meliputi posisi atau fase forming, storming, norming dan performing. Dengan menggunakan teori ini maka dapat digambarkan tentang kondisi riil kapasitas pontren di Indonesia yang diklasifikasikan menjadi tipe pontren A, B dan C. Selaras dengan hal tersebut tipologi pontren dalam hal ini menjadi: pontren ideal, transformatif dan standar. Pontren ideal merupakan klasifikasi A adalah pontren yang telah mencapai kondisi performing, yaitu telah melampaui fase forming, storming dan norming. Pontren ini telah berhasil memerankan seluruh potensi sumberdaya yang dimiliki dalam berbagai kiprah pontren, meliputi pendidikan, sosial, ekonomi, bahkan politik bagi kemajuan masyarakat dan negara. Pontren transformatif atau tipe B adalah pontren dalam posisi storming dan norming, sedangkan pontren standar atau tipe C adalah pontren yang sedang berkembang (dalam tahap forming).

Sebuah pontren selayaknya harus memenuhi aspek-aspek sebagai berikut: aspek legal formal pontren, kiai, santri mukim, masjid sebagai laboratorium agama, sumber belajar, sarana pendidikan asrama, ruang belajar, perpustakaan, sistim nilai (kultur pontren) dan sarana penunjang kemandirian pontren. Pada aspek pengembangan program kelembagaan pontren untuk meningkatkan eksistensinya, meliputi penyusunan dan penerbitan kitab sumber belajar, ikatan alumni, beasiswa pengembangan tenaga pengajar, pertukaran santri, dan peningkatan kualitas administrasi dan SDM di bidang ekonomi keuangan. Unsur yang dominan dalam mempengaruhi peningkatan kapasitas pontren adalah ketersediaan sarana prasarana dan heterogenitas asal santri.

Kebijakan dan Pengembangan Pondok Pesantren di Indonesia [1]

Posted on Updated on

Latar Belakang

Secara bahasa istilah, pondok berasal dari bahasa Arab funduk, yang berarti tempat penginapan atau tempat bermalam. Pondok juga sering dimaknai dengan asrama yang juga berarti tempat tinggal. Dalam konteks ini pondok merupakan tempat tinggal santri dalam menuntut ilmu. Di pondok tersebut, terjadi proses pembelajaran, terutama kitab kuning atau kitab Islam klasik. Di pondok juga terjadi proses komunikasi dan pembimbingan oleh kiyai kepada santrinya, bahkan dalam waktu 24 jam. Dengan demikian dapat dilihat, urgensi pondok bagi suatu pesantren, pertama, banyaknya santri yang terus berdatangan dari berbagai daerah untuk menuntut ilmu kepada kiyai. Kedua, pesantren tersebut banyak terletak di desa, di mana tidak tersedia perumahan atau penginapan untuk menampung banyaknya santri yang berdatangan dari luar daerah. Ketiga, adanya sikap timbal balik antara kiyai dan santri, di mana para santri menganggap kiyai seolah-olah orang tuanya sendiri.

Pondok Pesantren (selanjutnya disebut pontren) yang berarti tempat tinggal para santri didefinisikan sebagai lembaga pendidikan dan pengajaran Islam non-klasikal, di mana kiyai mengajarkan ilmu agama kepada santri yang ditulis dalam Bahasa Arab dan para santri tinggal di dalam pontren tersebut. Pontren yang ada di Indonesia termasuk salah satu institusi yang paling mampu merespons tantangan modernisasi dibandingkan dengan lembaga pendidikan sejenis yang ada di negara lain. Pontren saat ini tidak hanya melaksanakan tiga fungsi tradisionalnya, yaitu transmisi dan transfer ilmu-ilmu Islam, pemeliharaan tradisi Islam dan reproduksi ulama; tetapi juga menjadi pusat penyuluhan kesehatan, pusat pengembangan teknologi tepat guna bagi masyarakat pedesaan, pusat usaha penyelamatan dan pelestarian lingkungan hidup, dan lebih penting lagi menjadi pusat pemberdayaan ekonomi masyarakat di sekitarnya. Dalam konteks ini terlihat semakin banyak pontren yang terlibat aktivitas vocational dan ekonomi, seperti dalam usaha agrobisnis yang mencakup pertanian tanaman pangan, peternakan, perikanan dan kehutanan, pengembangan industri rumah tangga atau industri kecil seperti konveksi, kerajinan tangan, pertokoan, koperasi dan sebagainya.

Pontren adalah lembaga pendidikan pencetak dan pengkaderan ulama. Sebagian besar ulama di tanah air dilahirkan oleh pendidikan pesantren dan sejenisnya. Maka tugas utama pontren sebagai lembaga pendidikan reproduksi ulama hendaknya tetap dipertahankan kelangsungannya. Pontren yang berkembang saat ini menjadi sangat penting untuk terus didorong agar tetap mampu melahirkan ulama-ulama mutafaqqih fid-din.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka kaderisasi ulama menjadi penting dilakukan, dan untuk mengkader seorang ulama jelas tidak mudah dan sederhana, terutama di tengah dunia pendidikan saat ini yang jauh semakin kompetitif. Sementara, jumlah lembaga pendidikan pontren yang tetap mempertahankan fungsi dan peran tafaqquh fid-din (memahami agama) dengan konsentrasi kepada kajian kitab kuning tinggal sedikit, dan masing-masing memiliki kurikulum dan standar kelulusan yang beragam.

Lembaga pontren memerlukan redefinisi komprehensif dengan membatasi dan menentukan kembali unsur dan nilai pontren yang dimilikinya. Demikian pula, atas peran fungsi sebagai lembaga keagamaan, pendidikan dan sosialnya. Redefinisi aspek pontren dapat dianalisis dari perspektif kapasitas pontren. Kapasitas pontren meliputi: bentuk legal institusi pontren, pola pengambilan keputusan, pola kepengurusan pontren, sumberdaya sarana, sumber belajar, kultur pontren, pengembangan program akademik dan kelembagaan serta jejaring kerjasama. Analisis kapasitas pontren diharapkan dapat menjadi pijakan konkrit dan solusi bagi pembinaan dan pengembangan secara tepat sasaran baik oleh pemerintah maupun pihak yang berkepentingan lainnya.

Masalah dan Tujuan

Realitas perkembangan kelembagaan pontren, pada aspek tertentu memunculkan beberapa persoalan, seperti longgarnya definisi pontren, variasi pontren yang beragam, dan peran pontren yang semakin luas. Adapun longgarnya definisi pesantren ditemukan beberapa lembaga yang terdata di Kementerian Agama melalui EMIS Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, akan tetapi lembaga-lembaga tersebut senyatanya bukan pontren karena tidak memenuhi unsur-unsur pontren. Variasi pontren yang beragam mengakibatkan langkah pembinaan tidak mudah dilakukan. Kategorisasi pontren seperti salafi (tradisional), khalafi (modern) dan kombinasi yang selama ini umum dipakai pada realitasnya tidak bersifat mutlak, bahkan cenderung kabur karena dalam realitasnya keadaan pontren yang selalu berkembang. Demikian pula, unsur-unsur pontren terus bertambah sesuai dengan laju perkembangan sarana dan prasarana yang dimilikinya. Adanya peran pontren yang semakin luas, menjadikan beberapa pontren tergoda melakukan orientasi kegiatan pada hal-hal yang bersifat praktis-pragmatis. Hal ini memerlukan solusi pemecahan dalam konteks pengembangan pontren, baik saat ini maupun untuk masa yang akan datang, khususnya terkait peran fungsi pontren sebagai lembaga keagamaan (dakwah), pendidikan, dan lembaga sosial (ekonomi, politik dan budaya).

Dinamika perkembangan zaman dengan berbagai konsekuensinya terus berjalan seiring dengan proses modernisasi yang menuntut pontren untuk menerima perubahan dan perkembangan yang terjadi. Di sinilah kemampuan dan strategi pontren sebagai lembaga pendidikan Islam dipertaruhkan, apakah ia mampu mengambil peluang tersebut untuk kebaikannya ataukah ia malah terjebak dan bahkan kalah dari tantangan yang dihadapi. Kesenjangan pontren dan modernisasi sebagai produk dari globalisasi ini paling tidak dipicu oleh enam hal yang pada umumnya masih menandai kondisi objektif pontren, yaitu: lingkungan, penghuni/santri, kurikulum, kepemimpinan, alumni dan kesederhanaan.

Di sisi lain, pendidikan umum formal seperti madrasah dan sekolah banyak didirikan di lingkungan pontren untuk menarik minat orang tua ‘menitipkan’ anaknya di pontren, dan sebagai jawaban atas kebutuhan santri terhadap legalitas tanda kelulusan pendidikan formal. Namun pendirian pendidikan umum formal itu tidak diikuti upaya peningkatan mutu kajian kitab kuningnya, bahkan cenderung mengabaikannya. Akhirnya kajian kitab kuning di pontren hanya berfungsi takmili atas pendidikan umum formalnya. Santri sendiri lebih banyak menghabiskan waktu pembelajarannya di sekolah atau madrasah, dan pontren lebih sebagai boarding belaka.

Maka diperlukan kebijakan dari pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama menyusun kurikulum tafaqquh fid-din yang terstandar bagi pontren, guna mendorong pendidikan pontren untuk tetap dapat mengadaptasi perkembangan kehidupan dan kebutuhan masyarakat, namun dengan tetap mengemban misi tafaqquh fid-din demi melahirkan ulama yang mumpuni.

Adapun alasan dibutuhkannya kurikulum tafaqquh fid-din yang terstandar adalah untuk: mendorong seluruh pontren di tanah air agar tetap memiliki semangat dan potensi yang sama dalam melahirkan calon ulama; memastikan setiap santri di pontren memperoleh pelajaran kitab kuning pada setiap bidang keilmuan sesuai dengan jenjang pendidikannya masing-masing; dan menjadi acuan bersama bagi setiap pontren dalam melakukan upaya penguatan kajian kitab kuning.

Internasionalisasi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam di Indonesia [4]

Posted on Updated on

Melalui pendidikan maka seseorang harus mampu mengembangkan: kemampuan mengantisipasi, mengerti/mengatasi situasi yang dapat mengembangkan kemampuan dan sikap peserta didik untuk menangani dan berhadapan dengan situasi baru, dapat mengakomodasi perkembangan teknologi informasi yang pesat dan segala perubahan yang ditimbulkannya, serta persepsi dan wawasan tentang dunia perlu diorientasikan kembali karena perkembangan teknologi informasi dan perubahan sosial yang cepat sehingga memperoleh wawasan yang semakin luas.

Program yang dapat diselenggarakan dalam menunjang Internasionalisasi Pendidikan Tinggi seperti: bekerja dengan kementerian dan mitra perguruan tinggi luar negeri untuk mengembangkan strategi, kebijakan, dan praktik untuk mengembangkan sumber daya manusia yang diperlukan Indonesia untuk bergerak menuju perekonomian berbasis pengetahuan; mendorong diskusi lokal dan internasional mengenai isu-isu pendidikan tinggi dan tantangannya; mendukung kebijakan pemerintah untuk meningkatkan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi melalui pendidikan yang mencerminkan kebutuhan pengusaha; serta mendukung dan berpartisipasi dalam mengembangkan jaringan profesional yang mendorong penyebaran informasi dan dialog.

Kegiatan yang dapat diupayakan Perguruan Tinggi Keagamaan Indonesia (PTKI) dalam menunjang program internasionalisasi ini meliputi: adanya kebijakan global dan dialog pendidikan, kemitraan pengetahuan pendidikan, keterlibatan alumni PTKI melalui sejumlah inisiatif dan kegiatan yang meningkatkan mobilitas mahasiswa, dan mengadakan layanan untuk pemasaran pendidikan internasional.

Daftar Pustaka

Abdullah Idi, Dinamika Sosiologis Indonesia: Agama dan Pendidikan dalam Perubahan Sosial, Yogyakarta: LKiS Printing Cemerlang, 2015.
Azyumardi Azra, Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2002.
H. Alamsyah Ratu Perwiranegara, Pembinaan Pendidikan Agama, Depag RI, Jakarta, 1982.
Dede Rosyada, Paradigma Pendidikan Demokratis: Suatu Model Pelibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan, Prenada Media, Jakarta, 2004.
Diding Nurdin dan Imam Sibaweh, Pengelolaan Pendidikan: Dari Teori Menuju Implementasi, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2015.
Francis Wahono, Kekerasan dalam Pendidikan: Suatu Tinjauan Sosio-Ekonomis Didaktika, Wacana: Jurnal Ilmu Sosial Transformatif, Edisi 9 Tahun III, 2002.
Hasan Langgulung, Teori-teori Kesehatan Analisa sikologi dan Pendidikan, Jakarta: Pustaka al-Husna, 1989.
Oemar Muhammad at-Toumy al-Syaibany, Falsafah Pendidikan Islam, Diterjemahkan Hasan Langgulung, Jakarta: Bulan Bintang, 1979.
Ramayulis, Filsafat Pendidikan Islam: Analisis Filosofis Sistem Pendidikan Islam, Jakarta: Kalam Mulia, 2015.
Penjelasan atas Peraturan Presiden No. 11 tahun 1960 tentang Pembentukan IAIN dalam Tambahan Lembaran Negara No. 1993.
Team Penyusun, Buku Pedoman IAIN Syarif Hidayatullah, IAIN Jakarta, 1976.

Internasionalisasi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam di Indonesia [3]

Posted on Updated on

Pada bab ini akan dianalisis lebih lanjut mengenai perkembangan kebijakan kurikulum IAIN sebagai salah satu upaya internasionalisasi Perguruan Tinggi Keagamaan Indonesia.

Perspektif Global Dalam Pengelolaan Pendidikan

Dampak positif globalisasi pendidikan antara lain: semakin mudahnya akses informasi; globalisasi dalam pendidikan akan menciptakan manusia yang professional dan berstandar Internasional dalam bidang pendidikan; globalisasi akan membawa dunia pendidikan Indonesia bisa bersaing dengan negara-negara lain; globalisasi akan menciptakan tenaga kerja yang berkualitas dan mampu bersaing, serta adanya perubahan struktur dan sistem pendidikan yang memiliki tujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan karena perkembangan ilmu pengetahuan dalam pendidikan akan sangat pesat.

Dampak negatif globalisasi pendidikan antara lain: dunia pendidikan Indonesia bisa dikuasai oleh para pemilik modal; dunia pendidikan akan sangat tergantung pada teknologi, yang berdampak munculnya “tradisi serba instant”; globalisasi akan melahirkan suatu golongan-golongan didalam dunia pendidikan; semakin terkikisnya kebudayaan akibat masuknya budaya dari luar; serta globalisasi mengakibatkan melonggarnya kekuatan kontrol pendidikan oleh negara.

Perspektif global merupakan pandangan yang timbul dari kesadaran bahwa dalam kehidupan ini segala sesuatu selalu berkaitan dengan isu global. Orang sudah tidak memungkinkan lagi bisa mengisolasi diri dari pengaruh global. Manusia merupakan bagian dari pergerakan dunia, oleh karena itu harus memperhatikan kepentingan sesama warga dunia. Tujuan umum pengetahuan tentang perspektif global adalah selain untuk menambah wawasan juga untuk menghindarkan diri dari cara berpikir sempit, terkotak oleh batas-batas subjektif, primordial (lokalitas) seperti perbedaan warna kulit, ras, nasionalisme yang sempit, dan lain sebagainya.

Dengan demikian pentingnya (urgensi) wawasan perspektif global dalam pengelolaan pendidikan ialah sebagai langkah upaya dalam peningkatan mutu pendidikan nasional. Hal ini dikarenakan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dengan wawasan perspektif global kita dapat menghindarkan diri dari cara berpikir sempit dan terkotak-kotak oleh batas subjektif sehingga pemikiran kita lebih berkembang. Kita dapat melihat sistem pendidikan di negara lain yang telah maju dan berkembang. Dapat membandingkannya dengan pendidikan di negara kita, mana yang dapat diterapkan dan mana yang sekedar untuk diketahui saja. Kita bisa mencontoh sistem pendidikan yang baik di negara lain selama hal itu tidak bertentangan dengan jati diri bangsa Indonesia.

Meningkatkan dan memperluas wawasan global merupakan unsur penting untuk memahami masalah global. Selanjutnya agar dapat meningkatkan wawasan global, maka pendidikan memegang peranan penting. Melalui pendidikan maka seseorang harus mampu mengembangkan empat hal berikut:

  1. Kemampuan mengantisipasi dalam artian pendidikan berusaha menyiapkan anak didik untuk dapat mengantisipasi perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat.
  2. Mengerti dan mengatasi situasi yang dapat mengembangkan kemampuan dan sikap peserta didik untuk menangani dan berhadapan dengan situasi baru. Rasa kepedulian terhadap suatu masalah serta keinginan untuk mengatasi masalah merupakan faktor yang harus dikembangkan pada diri anak.
  3. Dapat mengakomodasi perkembangan teknologi informasi yang pesat dan segala perubahan yang ditimbulkannya. Dalam mengatasi dan mengakomodasi perlu dikembangkan sikap bahwa anak didik tidak larut oleh perubahan, tetapi ia harus mampu mengikuti dan mengendalikan perubahan agar tumbuh menjadi suatu yang positif dan bermanfaat bagi kehidupan.
  4. Persepsi dan wawasan tentang dunia perlu diorientasikan kembali karena perkembangan teknologi informasi dan perubahan sosial yang cepat sehingga memperoleh wawasan yang semakin luas.

Kurikulum Pendidikan Tinggi yang Mendukung Internalisasi PTKI

Kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajaran dalam satu periode jenjang pendidikan. Penyusunan perangkat mata pelajaran ini disesuaikan dengan keadaan dan kemampuan setiap jenjang pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan tersebut serta kebutuhan lapangan kerja. Lama waktu dalam satu kurikulum biasanya disesuaikan dengan maksud dan tujuan dari sistem pendidikan yang dilaksanakan. Kurikulum ini dimaksudkan untuk dapat mengarahkan pendidikan menuju arah dan tujuan yang dimaksudkan dalam kegiatan pembelajaran secara menyeluruh.

Kegiatan internasionalisasi di bidang pendidikan tinggi dan penelitian bertujuan untuk meningkatkan pendidikan global dan memajukan kewarganegaraan global. Hal ini dapat dilakukan dengan menghubungkan orang-orang yang bekerja di sektor pendidikan tinggi baik universitas dalam negeri maupun luar negeri dalam bentuk kerjasama internasional yang mendukung dialog dan pertukaran antara lembaga pendidikan tinggi. Bentuk upaya internasionalisasi pendidikan tinggi ini sebaiknya didukung secara bekerja sama dengan pemerintah, perguruan tinggi, lembaga penelitian, individu, dan kementerian, dan juga global untuk berbagi contoh praktik yang baik dalam rangka membantu mengembangkan keahlian dalam: kebijakan, kepemimpinan, penelitian akademis, peluang kerja dan pengembangan karir.

Internasionalisasi Pendidikan Tinggi selayaknya mendukung proses reformasi nasional Pendidikan di Indonesia dan memberikan dimensi internasional untuk belajar di Universitas dan Perguruan Tinggi. Hal ini dapat diwujudkan dengan bentuk program seperti:

  • bekerja dengan kementerian dan mitra perguruan tinggi luar negeri (PTLN) untuk mengembangkan strategi, kebijakan, dan praktik untuk mengembangkan sumber daya manusia yang diperlukan Indonesia untuk bergerak menuju perekonomian berbasis pengetahuan;
  • mendorong diskusi lokal dan internasional mengenai isu-isu pendidikan tinggi dan tantangannya;
  • mendukung kebijakan pemerintah untuk meningkatkan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi melalui pendidikan yang mencerminkan kebutuhan pengusaha;
  • mendukung dan berpartisipasi dalam mengembangkan jaringan profesional yang mendorong penyebaran informasi dan dialog.

Adapun pihak birokrat lembaga pendidikan tinggi dapat mendukung program internasionalisasi ini dengan upaya: berbagi pelajaran dan pengalaman tentang reformasi pendidikan dan internasionalisasi dengan para tokoh dunia pendidikan; membantu mahasiswa mengakses mitra perguruan tinggi luar negeri yang tepat untuk berkolaborasi; mempromosikan program kolaborasi Indonesia dan negara lain yang bekerjasama (kerjasama dengan PTLN tertentu); serta memberikan informasi tentang peluang kolaborasi dan pendanaan pemerintah.

Adapun kegiatan yang dapat diselenggarakan dalam menunjang program internasionalisasi perguruan tinggi ini meliputi:

  • Kebijakan global dan dialog pendidikan: membantu pendidik baik dari internal kampus maupun dari PTLN mengidentifikasi tema dan isu-isu inti untuk debat dan diskusi, dengan tujuan untuk menciptakan kebijakan yang lebih baik dan praktik yang mempengaruhi para tokoh pendidikan dan pembuat kebijakan. Kegiatan ini dapat diselenggarakan dalam bentuk konferensi di Indonesia dan global.
  • Kemitraan pengetahuan pendidikan: adanya kemitraan antara masyarakat dari berbagai negara dan budaya saling menguntungkan semua pihak. Oleh karena itu, diperlukan adanya peyediaan fasilitas yang mendorong kemitraan internasional dengan membawa lembaga pendidikan terkemuka (PTLN) ke Indonesia dan mengajak para pendidik Indonesia ke PTLN terkait.
  • Alumni PTLN dan mobilitas Mahasiswa: adanya program yang mempromosikan internasionalisme dengan mendorong dan mendukung siswa internasional yang datang ke negara-negara tertentu (kerjasama) untuk belajar, dan mahasiswa dari negara kerjasama tersebut yang melakukan studi di Indonesia, serta memberikan dukungan dan layanan kepada PTLN terkait. Hal ini diperlukan tindak lanjut yang mendorong keterlibatan alumni melalui sejumlah inisiatif dan kegiatan.
  • Layanan untuk Pemasaran Pendidikan Internasional: pihak birokrasi PTKI berupaya menyediakan satu set layanan profesional untuk membantu lembaga pendidikan mencapai hasil terbaik dari kegiatan pemasaran internasional mereka.

Internasionalisasi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam di Indonesia [2]

Posted on Updated on

Dalam upaya menganalisis perkembangan kebijakan kurikulum IAIN dengan perannya dalam internasionalisasi Perguruan Tinggi Keagamaan Indonesia ini perlu dibahas mengenai internasionalisasi dan kurikulum baik dari sisi terminologi maupun teori yang mendukung kedua isitilah tersebut.

Globalisasi

Istilah globalisasi’ diambil dari kata globalize yang mengacu pada kemunculan jaringan sistem sosial dan ekonomi berskala internasional. Istilah ini pertama kali digunakan sebagai kata benda dalam sebuah tulisan berjudul Towards New Education; kata ‘globalisasi’ di sini menunjukkan pandangan pengalaman manusia secara menyeluruh di bidang pendidikan. Menurut asal katanya, kata “globalisasi” diambil dari kata global, yang maknanya ialah universal. Achmad Suparman menyatakan Globalisasi adalah suatu proses menjadikan sesuatu (benda atau perilaku) sebagai ciri dari setiap individu di dunia ini tanpa dibatasi oleh wilayah. Globalisasi belum memiliki definisi yang mapan, kecuali sekadar definisi kerja (working definition), sehingga bergantung dari sisi mana orang melihatnya. Ada yang memandangnya sebagai suatu proses sosial, atau proses sejarah, atau proses alamiah yang akan membawa seluruh bangsa dan negara di dunia makin terikat satu sama lain, mewujudkan satu tatanan kehidupan baru atau kesatuan ko-eksistensi dengan menyingkirkan batas-batas geografis, ekonomi dan budaya masyarakat.

Pertukaran informasi adalah aspek yang tidak dapat dilepaskan dari globalisasi, yang sering kali dilupakan. Misalnya investasi asing secara langsung tidak hanya membawa modal fisik, tetapi juga membawa teknologi dan ketrampilan. Teknologi dan ketrampilan ini meliputi bidang teknik manajemen, metoda produksi, pasar ekspor, kebijakan ekonomi dan sebagainya. Apabila dapat dimanfaatkan, teknologi dan ketrampilan baru ini merupakan cara dan alat yang murah bagi pengenalan dan penguasaan teknologi bagi negara-negara yang sedang berkembang. Dalam konteks pendidikan tinggi, globalisasi dapat berbentuk kebebasan masuk dan beroperasinya perguruan tinggi asing ke dalam negeri tanpa dapat dicegah atau dihindarkan.

Globalisasi diartikan sebagai meningkatnya hubungan internasional. Dalam hal ini masing-masing negara tetap mempertahankan identitasnya masing-masing, namun menjadi semakin tergantung satu sama lain. Internasionalisasi adalah makin berkembangnya kerja sama internasional dalam bidang ekonomi, perdagangan, pendidikan, politik, budaya dan sebagainya. Internasional berarti antar negara dan di antara negara. Unit basis masih ekonomi nasional, identitas dan budaya masih budaya nasional masing-masing. Internasionalisasi adalah kegiatan atas dasar kesadaran masing-masing, atas dasar suka rela, atas dasar pilihan tertentu, bukan suatu tindakan yang terpaksa. Dalam perdagangan internasional, kompetisi berdasarkan keunggulan kompetitif, dan tata cara dapat diatur atas kesepakatan pihak-pihak yang terkait. Dalam teori klasik Adam Smith dan Ricardo, masyarakat nasional menerima baik pekerja nasional maupun kapital nasional dan dua kelas ini bekerja-sama, meskipun kadang-kadang dengan konflik, untuk menghasilkan produk nasional dari sumberdaya nasional. Produk nasional ini bersaing dalam pasar internasional dengan produk negara lain, yang dihasilkan dengan kapital, pekerja, dan sumberdaya negara masing-masing. Ini adalah internasionalisasi dalam perdagangan. Dalam internasionalisasi, masing-masing negara masih sepenuhnya berdaulat dan mengatur persyaratan perdagangan sedemikian rupa sehingga kepentingan rakyat negara dapat tetap diperhatikan.

Pendidikan difahami sebagai proses pengalihan nilai dan pengetahuan dari pendidik ke peserta didik. Dalam hal ini proses pengalihan nilai dan pengetahuan dari dosen ke mahasiswa. Untuk dapat bersaing dalam globalisasi informasi ini selayaknya perguruan tinggi mulai dapat meningkatkan kualitas proses tersebut agar setara dengan negara lain. Sedangkan menurut survei Political and Economic Risk Consultant (PERC), kualitas pendidikan di Indonesia berada pada urutan ke-112 dari 112 negara di Asia.

Dari aspek upaya peningkatan kualitas SDM tersebut bila diterapkan dalam perguruan tinggi, internasionalisasi dapat berupa pertukaran dosen dan mahasiswa, pengadaan program penelitian bersama, bantuan program studi lanjut bagi para dosen, penyelenggaraan dual-degree program, program kuliah bersama, dan sebagainya. Setiap perguruan tinggi bebas untuk memilih universitas mitra di luar negeri, memilih jenis program kerja-sama, memilih waktu dan durasi kerja-sama.

Kurikulum

Firman Allah SWT dalam QS. al-‘Alaq ayat 1-5 yang artinya:

“Bacalah! dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah! dan Tuhanmulah yang paling pemurah, yang mengajarkan (manusia) dengan perantaraan kalam, Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.”

Ditinjau dari segi kurikulum, sebenarnya Firman Allah SWT tersebut di atas merupakan prinsip dasar pendidikan yang mencakup seluruh ilmu pengetahuan yang dibutuhkan manusia. Membaca selain melibatkan proses mental yang tinggi, pengenalan, ingatan, pengamatan, pengucapan dan daya cipta. Oleh karena itu al-Qur’an dianggap sebagai azaz dari pada teori pendidikan Islam, maka prinsip-prinsip al-Qur’an merupakan bahagian tak dapat dipisahkan yang memadukan antara mata pelajaran yang membentuk sebuah kurikulum.

Kurikulum merupakan proses yang sangat penting dalam proses pendidikan. Karena kurikulum merupakan substansi utama dalam materi yang diajarkan, di mana di dalam kurikulum itu tergambar secara jelas dan rencana bagaimana dan apa saja yang harus terjadi dalam proses belajar-mengajar yang dilakukan seorang guru/dosen guna mencapai tujuan pendidikan.

Kurikulum pendidikan Islam bersumber dari tujuan pendidikan Islam yang memiliki perbedaan dengan tujuan pendidikan lain. Menurut M. Arifin, rumusan tujuan pendidikan Islam adalah merealisasikan manusia muslim yang beriman, bertaqwa dan berilmu pengetahuan yang mampu mengabdikan dirinya kepada Sang Khalik dengan sikap dan kepribadian bulat menyerahkan diri kepada-Nya dalam segala aspek kehidupan dalam rangka mencari keridhaan-Nya.

Dalam kaitannya dengan kurikulum yang Islami, al-Syaibany memberikan kerangka dasar yang jelas tentang kurikulum Islam, yaitu:

  • dasar agama, yang menjadi ruh dan target tertinggi dalam kurikulum;
  • dasar falsafah, yang memberikan pedoman bagi tujuan pendidikan Islam secara filosofis;
  • dasar psikologis, yang memberikan landasan dalam perumusan kurikulum yang sejalan dengan perkembangan psikis peserta didik;
  • dasar sosial, memberikan gambaran bagi kurikulum pendidikan Islam yang tercermin pada dasar sosial mengandung ciri-ciri masyarakat Islam dan kebudayaannya.

Internasionalisasi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam di Indonesia [1]

Posted on Updated on

Kehadiran Institut Agama Islam Negeri (IAIN) tidak terlepas dari cita-cita ummat Islam Indonesia untuk memajukan ajaran-ajaran Islam di Indonesia. IAIN merupakan perkembangan lebih lanjut dari Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) yang terletak di Yogyakarta dan Akademi Dinas Ilmu Agama (ADIA) di Jakarta, yang didirikan tanggal 1 Juni 1957. Dilihat dari segi usia ini, IAIN sebetulnya termasuk perguruan tinggi yang relatif cukup mapan di tanah air.

Dalam tujuan IAIN, hal ini dapat disimak bahwa antara lain IAIN dimaksudkan untuk memperbaiki dan memajukan pendidikan tenaga ahli agama Islam guna keperluan pemerintah dan masyarakat. Selanjutnya, dalam Pasal 2 Peraturan Presiden RI No. 11 tahun 1960 tentang Pembentukan IAIN ditegaskan, Institut Agama Islam Negeri bermaksud untuk memberikan pengajaran tinggi dan menjadi pusat untuk memperkembangkan dan memperdalam ilmu pengetahuan tentang agama Islam. Dengan mempertinggi taraf pendidikan dalam lapangan agama dan ilmu pengetahuan Islam adalah berarti mepertinggi taraf kehidupan bangsa Indonesia dalam lapangan kerohanian (spiritual) dan ataupun dalam taraf intelektualisme-nya.

IAIN mempunyai tugas sebagai wadah penyiapan penafsir Islam dan kemudian untuk dikomunikasikan kepada masyarakat luas. Interpretasi baru yang diberikan terhadap ajaran Islam dengan demikian haruslah dapat dikomunikasikannya dengan bahasa yang jelas dan dimengerti masyarakat. Di sinilah IAIN dapat menempatkan dirinya pada tempat yang terhormat untuk kemajuan ummat Islam dan bangsa Indonesia.

Dalam upaya mengakomodir berbagai tujuan dan harapan tersebut selayaknya proses pendidikan di IAIN haruslah tidak terjebak dalam sistim yang terlalu kaku; yang sangat terpaku pada teori-teori pendidikan, kurikulum, silabus baku dan teknik pengajaran konvensional; sehingga dibutuhkan adanya reformasi kurikulum yang menunjang tujuan dan harapan tersebut.

Untuk melihat lebih lanjut bagaimana analisis kurikulum IAIN dalam internasionalisasi Perguruan Tinggi Keagamaan Indonesia (PTKI) ini perlu diketahui: bagaimana analisis perspektif global dalam pengelolaan pendidikan khususnya PTKI, dan bagaimana kurikulum pendidikan tinggi yang mendukung internalisasi PTKI. Adapun makalah ini bertujuan untuk menganalisis kurikulum IAIN dalam internasionalisasi Perguruan Tinggi Keagamaan Indonesia (PTKI) dengan mengetahui: perspektif global dalam pengelolaan pendidikan khususnya PTKI, dan kurikulum pendidikan tinggi yang mendukung internalisasi PTKI.