Internasionalisasi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam di Indonesia [3]

Posted on Updated on

Pada bab ini akan dianalisis lebih lanjut mengenai perkembangan kebijakan kurikulum IAIN sebagai salah satu upaya internasionalisasi Perguruan Tinggi Keagamaan Indonesia.

Perspektif Global Dalam Pengelolaan Pendidikan

Dampak positif globalisasi pendidikan antara lain: semakin mudahnya akses informasi; globalisasi dalam pendidikan akan menciptakan manusia yang professional dan berstandar Internasional dalam bidang pendidikan; globalisasi akan membawa dunia pendidikan Indonesia bisa bersaing dengan negara-negara lain; globalisasi akan menciptakan tenaga kerja yang berkualitas dan mampu bersaing, serta adanya perubahan struktur dan sistem pendidikan yang memiliki tujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan karena perkembangan ilmu pengetahuan dalam pendidikan akan sangat pesat.

Dampak negatif globalisasi pendidikan antara lain: dunia pendidikan Indonesia bisa dikuasai oleh para pemilik modal; dunia pendidikan akan sangat tergantung pada teknologi, yang berdampak munculnya “tradisi serba instant”; globalisasi akan melahirkan suatu golongan-golongan didalam dunia pendidikan; semakin terkikisnya kebudayaan akibat masuknya budaya dari luar; serta globalisasi mengakibatkan melonggarnya kekuatan kontrol pendidikan oleh negara.

Perspektif global merupakan pandangan yang timbul dari kesadaran bahwa dalam kehidupan ini segala sesuatu selalu berkaitan dengan isu global. Orang sudah tidak memungkinkan lagi bisa mengisolasi diri dari pengaruh global. Manusia merupakan bagian dari pergerakan dunia, oleh karena itu harus memperhatikan kepentingan sesama warga dunia. Tujuan umum pengetahuan tentang perspektif global adalah selain untuk menambah wawasan juga untuk menghindarkan diri dari cara berpikir sempit, terkotak oleh batas-batas subjektif, primordial (lokalitas) seperti perbedaan warna kulit, ras, nasionalisme yang sempit, dan lain sebagainya.

Dengan demikian pentingnya (urgensi) wawasan perspektif global dalam pengelolaan pendidikan ialah sebagai langkah upaya dalam peningkatan mutu pendidikan nasional. Hal ini dikarenakan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dengan wawasan perspektif global kita dapat menghindarkan diri dari cara berpikir sempit dan terkotak-kotak oleh batas subjektif sehingga pemikiran kita lebih berkembang. Kita dapat melihat sistem pendidikan di negara lain yang telah maju dan berkembang. Dapat membandingkannya dengan pendidikan di negara kita, mana yang dapat diterapkan dan mana yang sekedar untuk diketahui saja. Kita bisa mencontoh sistem pendidikan yang baik di negara lain selama hal itu tidak bertentangan dengan jati diri bangsa Indonesia.

Meningkatkan dan memperluas wawasan global merupakan unsur penting untuk memahami masalah global. Selanjutnya agar dapat meningkatkan wawasan global, maka pendidikan memegang peranan penting. Melalui pendidikan maka seseorang harus mampu mengembangkan empat hal berikut:

  1. Kemampuan mengantisipasi dalam artian pendidikan berusaha menyiapkan anak didik untuk dapat mengantisipasi perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat.
  2. Mengerti dan mengatasi situasi yang dapat mengembangkan kemampuan dan sikap peserta didik untuk menangani dan berhadapan dengan situasi baru. Rasa kepedulian terhadap suatu masalah serta keinginan untuk mengatasi masalah merupakan faktor yang harus dikembangkan pada diri anak.
  3. Dapat mengakomodasi perkembangan teknologi informasi yang pesat dan segala perubahan yang ditimbulkannya. Dalam mengatasi dan mengakomodasi perlu dikembangkan sikap bahwa anak didik tidak larut oleh perubahan, tetapi ia harus mampu mengikuti dan mengendalikan perubahan agar tumbuh menjadi suatu yang positif dan bermanfaat bagi kehidupan.
  4. Persepsi dan wawasan tentang dunia perlu diorientasikan kembali karena perkembangan teknologi informasi dan perubahan sosial yang cepat sehingga memperoleh wawasan yang semakin luas.

Kurikulum Pendidikan Tinggi yang Mendukung Internalisasi PTKI

Kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajaran dalam satu periode jenjang pendidikan. Penyusunan perangkat mata pelajaran ini disesuaikan dengan keadaan dan kemampuan setiap jenjang pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan tersebut serta kebutuhan lapangan kerja. Lama waktu dalam satu kurikulum biasanya disesuaikan dengan maksud dan tujuan dari sistem pendidikan yang dilaksanakan. Kurikulum ini dimaksudkan untuk dapat mengarahkan pendidikan menuju arah dan tujuan yang dimaksudkan dalam kegiatan pembelajaran secara menyeluruh.

Kegiatan internasionalisasi di bidang pendidikan tinggi dan penelitian bertujuan untuk meningkatkan pendidikan global dan memajukan kewarganegaraan global. Hal ini dapat dilakukan dengan menghubungkan orang-orang yang bekerja di sektor pendidikan tinggi baik universitas dalam negeri maupun luar negeri dalam bentuk kerjasama internasional yang mendukung dialog dan pertukaran antara lembaga pendidikan tinggi. Bentuk upaya internasionalisasi pendidikan tinggi ini sebaiknya didukung secara bekerja sama dengan pemerintah, perguruan tinggi, lembaga penelitian, individu, dan kementerian, dan juga global untuk berbagi contoh praktik yang baik dalam rangka membantu mengembangkan keahlian dalam: kebijakan, kepemimpinan, penelitian akademis, peluang kerja dan pengembangan karir.

Internasionalisasi Pendidikan Tinggi selayaknya mendukung proses reformasi nasional Pendidikan di Indonesia dan memberikan dimensi internasional untuk belajar di Universitas dan Perguruan Tinggi. Hal ini dapat diwujudkan dengan bentuk program seperti:

  • bekerja dengan kementerian dan mitra perguruan tinggi luar negeri (PTLN) untuk mengembangkan strategi, kebijakan, dan praktik untuk mengembangkan sumber daya manusia yang diperlukan Indonesia untuk bergerak menuju perekonomian berbasis pengetahuan;
  • mendorong diskusi lokal dan internasional mengenai isu-isu pendidikan tinggi dan tantangannya;
  • mendukung kebijakan pemerintah untuk meningkatkan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi melalui pendidikan yang mencerminkan kebutuhan pengusaha;
  • mendukung dan berpartisipasi dalam mengembangkan jaringan profesional yang mendorong penyebaran informasi dan dialog.

Adapun pihak birokrat lembaga pendidikan tinggi dapat mendukung program internasionalisasi ini dengan upaya: berbagi pelajaran dan pengalaman tentang reformasi pendidikan dan internasionalisasi dengan para tokoh dunia pendidikan; membantu mahasiswa mengakses mitra perguruan tinggi luar negeri yang tepat untuk berkolaborasi; mempromosikan program kolaborasi Indonesia dan negara lain yang bekerjasama (kerjasama dengan PTLN tertentu); serta memberikan informasi tentang peluang kolaborasi dan pendanaan pemerintah.

Adapun kegiatan yang dapat diselenggarakan dalam menunjang program internasionalisasi perguruan tinggi ini meliputi:

  • Kebijakan global dan dialog pendidikan: membantu pendidik baik dari internal kampus maupun dari PTLN mengidentifikasi tema dan isu-isu inti untuk debat dan diskusi, dengan tujuan untuk menciptakan kebijakan yang lebih baik dan praktik yang mempengaruhi para tokoh pendidikan dan pembuat kebijakan. Kegiatan ini dapat diselenggarakan dalam bentuk konferensi di Indonesia dan global.
  • Kemitraan pengetahuan pendidikan: adanya kemitraan antara masyarakat dari berbagai negara dan budaya saling menguntungkan semua pihak. Oleh karena itu, diperlukan adanya peyediaan fasilitas yang mendorong kemitraan internasional dengan membawa lembaga pendidikan terkemuka (PTLN) ke Indonesia dan mengajak para pendidik Indonesia ke PTLN terkait.
  • Alumni PTLN dan mobilitas Mahasiswa: adanya program yang mempromosikan internasionalisme dengan mendorong dan mendukung siswa internasional yang datang ke negara-negara tertentu (kerjasama) untuk belajar, dan mahasiswa dari negara kerjasama tersebut yang melakukan studi di Indonesia, serta memberikan dukungan dan layanan kepada PTLN terkait. Hal ini diperlukan tindak lanjut yang mendorong keterlibatan alumni melalui sejumlah inisiatif dan kegiatan.
  • Layanan untuk Pemasaran Pendidikan Internasional: pihak birokrasi PTKI berupaya menyediakan satu set layanan profesional untuk membantu lembaga pendidikan mencapai hasil terbaik dari kegiatan pemasaran internasional mereka.

Internasionalisasi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam di Indonesia [2]

Posted on Updated on

Dalam upaya menganalisis perkembangan kebijakan kurikulum IAIN dengan perannya dalam internasionalisasi Perguruan Tinggi Keagamaan Indonesia ini perlu dibahas mengenai internasionalisasi dan kurikulum baik dari sisi terminologi maupun teori yang mendukung kedua isitilah tersebut.

Globalisasi

Istilah globalisasi’ diambil dari kata globalize yang mengacu pada kemunculan jaringan sistem sosial dan ekonomi berskala internasional. Istilah ini pertama kali digunakan sebagai kata benda dalam sebuah tulisan berjudul Towards New Education; kata ‘globalisasi’ di sini menunjukkan pandangan pengalaman manusia secara menyeluruh di bidang pendidikan. Menurut asal katanya, kata “globalisasi” diambil dari kata global, yang maknanya ialah universal. Achmad Suparman menyatakan Globalisasi adalah suatu proses menjadikan sesuatu (benda atau perilaku) sebagai ciri dari setiap individu di dunia ini tanpa dibatasi oleh wilayah. Globalisasi belum memiliki definisi yang mapan, kecuali sekadar definisi kerja (working definition), sehingga bergantung dari sisi mana orang melihatnya. Ada yang memandangnya sebagai suatu proses sosial, atau proses sejarah, atau proses alamiah yang akan membawa seluruh bangsa dan negara di dunia makin terikat satu sama lain, mewujudkan satu tatanan kehidupan baru atau kesatuan ko-eksistensi dengan menyingkirkan batas-batas geografis, ekonomi dan budaya masyarakat.

Pertukaran informasi adalah aspek yang tidak dapat dilepaskan dari globalisasi, yang sering kali dilupakan. Misalnya investasi asing secara langsung tidak hanya membawa modal fisik, tetapi juga membawa teknologi dan ketrampilan. Teknologi dan ketrampilan ini meliputi bidang teknik manajemen, metoda produksi, pasar ekspor, kebijakan ekonomi dan sebagainya. Apabila dapat dimanfaatkan, teknologi dan ketrampilan baru ini merupakan cara dan alat yang murah bagi pengenalan dan penguasaan teknologi bagi negara-negara yang sedang berkembang. Dalam konteks pendidikan tinggi, globalisasi dapat berbentuk kebebasan masuk dan beroperasinya perguruan tinggi asing ke dalam negeri tanpa dapat dicegah atau dihindarkan.

Globalisasi diartikan sebagai meningkatnya hubungan internasional. Dalam hal ini masing-masing negara tetap mempertahankan identitasnya masing-masing, namun menjadi semakin tergantung satu sama lain. Internasionalisasi adalah makin berkembangnya kerja sama internasional dalam bidang ekonomi, perdagangan, pendidikan, politik, budaya dan sebagainya. Internasional berarti antar negara dan di antara negara. Unit basis masih ekonomi nasional, identitas dan budaya masih budaya nasional masing-masing. Internasionalisasi adalah kegiatan atas dasar kesadaran masing-masing, atas dasar suka rela, atas dasar pilihan tertentu, bukan suatu tindakan yang terpaksa. Dalam perdagangan internasional, kompetisi berdasarkan keunggulan kompetitif, dan tata cara dapat diatur atas kesepakatan pihak-pihak yang terkait. Dalam teori klasik Adam Smith dan Ricardo, masyarakat nasional menerima baik pekerja nasional maupun kapital nasional dan dua kelas ini bekerja-sama, meskipun kadang-kadang dengan konflik, untuk menghasilkan produk nasional dari sumberdaya nasional. Produk nasional ini bersaing dalam pasar internasional dengan produk negara lain, yang dihasilkan dengan kapital, pekerja, dan sumberdaya negara masing-masing. Ini adalah internasionalisasi dalam perdagangan. Dalam internasionalisasi, masing-masing negara masih sepenuhnya berdaulat dan mengatur persyaratan perdagangan sedemikian rupa sehingga kepentingan rakyat negara dapat tetap diperhatikan.

Pendidikan difahami sebagai proses pengalihan nilai dan pengetahuan dari pendidik ke peserta didik. Dalam hal ini proses pengalihan nilai dan pengetahuan dari dosen ke mahasiswa. Untuk dapat bersaing dalam globalisasi informasi ini selayaknya perguruan tinggi mulai dapat meningkatkan kualitas proses tersebut agar setara dengan negara lain. Sedangkan menurut survei Political and Economic Risk Consultant (PERC), kualitas pendidikan di Indonesia berada pada urutan ke-112 dari 112 negara di Asia.

Dari aspek upaya peningkatan kualitas SDM tersebut bila diterapkan dalam perguruan tinggi, internasionalisasi dapat berupa pertukaran dosen dan mahasiswa, pengadaan program penelitian bersama, bantuan program studi lanjut bagi para dosen, penyelenggaraan dual-degree program, program kuliah bersama, dan sebagainya. Setiap perguruan tinggi bebas untuk memilih universitas mitra di luar negeri, memilih jenis program kerja-sama, memilih waktu dan durasi kerja-sama.

Kurikulum

Firman Allah SWT dalam QS. al-‘Alaq ayat 1-5 yang artinya:

“Bacalah! dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah! dan Tuhanmulah yang paling pemurah, yang mengajarkan (manusia) dengan perantaraan kalam, Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.”

Ditinjau dari segi kurikulum, sebenarnya Firman Allah SWT tersebut di atas merupakan prinsip dasar pendidikan yang mencakup seluruh ilmu pengetahuan yang dibutuhkan manusia. Membaca selain melibatkan proses mental yang tinggi, pengenalan, ingatan, pengamatan, pengucapan dan daya cipta. Oleh karena itu al-Qur’an dianggap sebagai azaz dari pada teori pendidikan Islam, maka prinsip-prinsip al-Qur’an merupakan bahagian tak dapat dipisahkan yang memadukan antara mata pelajaran yang membentuk sebuah kurikulum.

Kurikulum merupakan proses yang sangat penting dalam proses pendidikan. Karena kurikulum merupakan substansi utama dalam materi yang diajarkan, di mana di dalam kurikulum itu tergambar secara jelas dan rencana bagaimana dan apa saja yang harus terjadi dalam proses belajar-mengajar yang dilakukan seorang guru/dosen guna mencapai tujuan pendidikan.

Kurikulum pendidikan Islam bersumber dari tujuan pendidikan Islam yang memiliki perbedaan dengan tujuan pendidikan lain. Menurut M. Arifin, rumusan tujuan pendidikan Islam adalah merealisasikan manusia muslim yang beriman, bertaqwa dan berilmu pengetahuan yang mampu mengabdikan dirinya kepada Sang Khalik dengan sikap dan kepribadian bulat menyerahkan diri kepada-Nya dalam segala aspek kehidupan dalam rangka mencari keridhaan-Nya.

Dalam kaitannya dengan kurikulum yang Islami, al-Syaibany memberikan kerangka dasar yang jelas tentang kurikulum Islam, yaitu:

  • dasar agama, yang menjadi ruh dan target tertinggi dalam kurikulum;
  • dasar falsafah, yang memberikan pedoman bagi tujuan pendidikan Islam secara filosofis;
  • dasar psikologis, yang memberikan landasan dalam perumusan kurikulum yang sejalan dengan perkembangan psikis peserta didik;
  • dasar sosial, memberikan gambaran bagi kurikulum pendidikan Islam yang tercermin pada dasar sosial mengandung ciri-ciri masyarakat Islam dan kebudayaannya.

Internasionalisasi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam di Indonesia [1]

Posted on Updated on

Kehadiran Institut Agama Islam Negeri (IAIN) tidak terlepas dari cita-cita ummat Islam Indonesia untuk memajukan ajaran-ajaran Islam di Indonesia. IAIN merupakan perkembangan lebih lanjut dari Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) yang terletak di Yogyakarta dan Akademi Dinas Ilmu Agama (ADIA) di Jakarta, yang didirikan tanggal 1 Juni 1957. Dilihat dari segi usia ini, IAIN sebetulnya termasuk perguruan tinggi yang relatif cukup mapan di tanah air.

Dalam tujuan IAIN, hal ini dapat disimak bahwa antara lain IAIN dimaksudkan untuk memperbaiki dan memajukan pendidikan tenaga ahli agama Islam guna keperluan pemerintah dan masyarakat. Selanjutnya, dalam Pasal 2 Peraturan Presiden RI No. 11 tahun 1960 tentang Pembentukan IAIN ditegaskan, Institut Agama Islam Negeri bermaksud untuk memberikan pengajaran tinggi dan menjadi pusat untuk memperkembangkan dan memperdalam ilmu pengetahuan tentang agama Islam. Dengan mempertinggi taraf pendidikan dalam lapangan agama dan ilmu pengetahuan Islam adalah berarti mepertinggi taraf kehidupan bangsa Indonesia dalam lapangan kerohanian (spiritual) dan ataupun dalam taraf intelektualisme-nya.

IAIN mempunyai tugas sebagai wadah penyiapan penafsir Islam dan kemudian untuk dikomunikasikan kepada masyarakat luas. Interpretasi baru yang diberikan terhadap ajaran Islam dengan demikian haruslah dapat dikomunikasikannya dengan bahasa yang jelas dan dimengerti masyarakat. Di sinilah IAIN dapat menempatkan dirinya pada tempat yang terhormat untuk kemajuan ummat Islam dan bangsa Indonesia.

Dalam upaya mengakomodir berbagai tujuan dan harapan tersebut selayaknya proses pendidikan di IAIN haruslah tidak terjebak dalam sistim yang terlalu kaku; yang sangat terpaku pada teori-teori pendidikan, kurikulum, silabus baku dan teknik pengajaran konvensional; sehingga dibutuhkan adanya reformasi kurikulum yang menunjang tujuan dan harapan tersebut.

Untuk melihat lebih lanjut bagaimana analisis kurikulum IAIN dalam internasionalisasi Perguruan Tinggi Keagamaan Indonesia (PTKI) ini perlu diketahui: bagaimana analisis perspektif global dalam pengelolaan pendidikan khususnya PTKI, dan bagaimana kurikulum pendidikan tinggi yang mendukung internalisasi PTKI. Adapun makalah ini bertujuan untuk menganalisis kurikulum IAIN dalam internasionalisasi Perguruan Tinggi Keagamaan Indonesia (PTKI) dengan mengetahui: perspektif global dalam pengelolaan pendidikan khususnya PTKI, dan kurikulum pendidikan tinggi yang mendukung internalisasi PTKI.

Tinjauan Buku Islam Nusantara [3]

Posted on Updated on

Tarekat mempunyai arti jalan atau petunjuk dalam melakukan suatu ibadat sesuai dengan ajaran yang ditentukan dan dicontohkan Nabi Muhammad saw. dan dikerjakan oleh sahabat dan tabi’in, turun-temurun sampai kepada guru-guru secara berantai. Adapun pengertian tarekat: sebagai pendidikan keruhanian yang dilakukan oleh orang-orang yang menjalani kehidupan tasawuf; dan sebagai sebuah perkumpulan atau organisasi yang didirikan menurut aturan yang telah ditetapkan oleh seorang syaikh yang menganut suatu aliran tarekat tertentu. Sebuah tarekat biasanya mengandung unsur-unsur penyucian bathin, kekeluargaan tarekat, upacara keagamaan, dan kesadaran sosial. Terbentuknya kelembagaan tarekat merupakan kelanjutan dari para pengikut para sufi. Munculnya berbagai cabang aliran tarekat merupakan konsekuensi logis dari sistem ijazah yang terdapat dalam organisasi tarekat.

Mulai abad ke-18, murid-murid Jawi di Haramayn sangat tertarik kepada pelajaran yang dikembangkan oleh seorang ulama sufi yang sangat karismatik, Muhammad ‘Abd al-Karim al-Samman (1718-1775) di Madinah. Al-Samman adalah salah seorang penjaga makam Nabi Muhammad saw. dan penulis beberapa buku tentang metafisika sufi. Dia juga dikenal sebagai pendiri tarekat baru yaitu Sammaniyah, sehingga dia menjadi orang yang berpengaruh. Tarekat Sammaniyah ini merupakan perpaduan dari Tarekat Khalwatiyah, Qadiriyah, Naqsyabandiyah dengan tarekat di Afrika Utara, Syadziliyah. Selanjutnya al-Samman mengembangkan cara berdzikir baru yang ekstatik dan menyusun sebuah ratib, bacaan yang mengandung do’a-do’a dan ayat-ayat al-Qur’an. Kemasykuran al-Samman akan kemampuannya melakukan hal-hal yang mengandung keajaiban sangat menunjang penyebaran tarekat ini ke Indonesia dalam waktu singkat. Paling tidak ada tiga ulama asal Palembang yang pernah belajar Tarekat Sammaniyah, yaitu: Syaikh ‘Abd al-Shamad al-Palimbani, Tuan Haji Ahmad, dan Muhyiddin bin Syihabuddin.

Hukum Islam menempati posisi penting dalam pandangan ummat Islam, yang merupakan sekumpulan aturan keagamaan yang mengatur perilaku kehidupan ummat Islam dalam keseluruhan hidupnya, baik yang bersifat individual maupun kolektif, karenanya hukum Islam mempunyai karakteristik yang serba mencakup. Pentingnya syariat atau fiqih bagi ummat Islam didasarkan pada sebuah Hadits Nabi Muhammad saw. yang menyatakan bahwa seorang faqih yang baik dapat mempertahankan dirinya secara lebih baik dibandingkan seribu orang muslim yang menjalankan kewajiban agama tanpa disertai pengetahuan fiqih secara memadai.

Untuk dapat melahirkan mujtahid-mujtahid Indonesia yang mampu mewujudkan persatuan di kalangan Muslim Indonesia serta memapu melakukan ijtihad dalam melahirkan fiqih yang berkepribadian Indonesia, maka sistim pendidikan yang mengkaji ilmu-ilmu keislaman harus mengarah pada interkoneksi antar-entitas ilmu. Penguasaan pengetahuan keislaman dan ilmu-ilmu sosial yang multi-dimensi harus digalakkan dalam Perguruan Tinggi Islam di Indonesia.

Karya-karya tafsir pada periode awal sebagian ditulis dalam bahasa Melayu-Jawi atau Arab-Pegon. Hal ini dimungkinkan terjadi, karena berdasarkan pelacakan Anthony Johns pada akhir abad ke-16 Masehi, terjadi pembahasa-lokalan Islam di berbagai wilayah Nusantara. Indikasinya, penggunaan aksara (script) Arab yang kemudian disebut dengan aksara Jawi atau Pegon, banyaknya kata sserapan yang berasal dari bahasa Arab, dan karya sastra yang terinspirasi oleh model dan corak Arab dan Persia. Dipakainya bahasa Melayu-Jawi ini menemukan kekuatannya, karena bahasa ini merupakan lingua-franca yang dipakai di Nusantara dan menjadi bahasa resmi pemerintahan, perdagangan, dan hubungan antar-negara.

Proses sosialisasi bahasa Indonesia sebagai Bahasa Nasional menyebabkan banyaknya karya tafsir yang ditulis dalam bahasa Indonesia dengan huruf latin. Dalam taraf tertentu, model penulisan tafsir dalam bahasa Indonesia yang berhuruf latin secara umum mudah diakses oleh masyarakat Indonesia. Karenanya model penulisan tafsir ini lebih bersifat populis. Di Indonesia ada kecenderungan bahwa ummat Islam yang tidak bisa berbahasa Arab dengan baik lebih memilih tafsir berbahasa Indonesia daripada bahasa daerah. Di antara tafsir tersebut adalah tafsir yang dikeluarkan oleh Departemen Agama.

Pada awal abad ke-19 di Indonesia belum mengenal sistem pendidikan modern, masih bersifat tradisional. Pada masa tersebut Indonesia hanya mengenal satu jenis pendidikan yaitu sekolah agama Islam dengan berbagai bentuknya (masjid, langgar, surau, pesantren).[hlm.367] Setelah Indonesia merdeka, Departemen Agama menyempurnakan kurikulum, sistem pendidikan, dan beberapa aspek kependidikan lainnya, sehingga memunculkan sebuah lembaga pendidikan baru yang disebut madrasah diniyah.

Pembangunan suatu pesantren didorong oleh kebutuhan masyarakat akan adanya pendidikan lanjutan. Sebuah lembaga “pengajian” dapat dikatakan sebagai pesantren jika mempunyai unsur: (1) pondok, sebagai tempat tinggal bersama para santri yang terletak di dalam kompleks pesantren; (2) masjid, yang merupakan tempat tepat untuk mendidik para santri, terutama dalam beribadah shalat lima waktu, khutbah, shalat Jum’at, dan pengajaran kitab; (3) pengajaran kitab klasik; (4) santri: baik yang mukim (tinggal dalam lingkungan pesantren) maupun kalong (santri yang tidak menetap dalam pesantren); dan (5) kiai sebagai pemilik otoritas pesantren. Tujuan ideal pesantren dan peran para alumninya tersebut, pada gilirannya akan menginternalisasikan ajaran Islam ke dalam masyarakat luas. Peran Islamisasi yang mereka lakukan dengan sendirinya akan mengikis pemahaman agama masyarakat yang sinkretis. Dengan demikian selain sebagai agen perubahan sosial, pesantren juga berperan penting dalam memperjuangkan Islam terhadap sinkretisme Jawa.

Kehadiran madrasah, menurut Muhaimin dan Abdul, sebagai lembaga pendidikan Islam paling karena alasan (1) sebagai manifestasi pembaruan sistem pendidikan Islam, (2) penyempurnaan sistem pesantren, (3) keinginan sebagian kalangan santri terhadap model pendidikan Barat, dan (4) sebagai sintetis sistem pendidikan pesantren dan sistem pendidikan Barat.

Dalam dinamika lembaga pendidikan tinggi agama Islam yang berusaha memantapkan eksistensinya terus dilakukan berbagai upaya pembenahan agar lembaga ini menjadi perguruan tinggi agama yang berkualitas. Hal ini diharapkan dapat melahirkan sarjana agama (dari STAIN/IAIN/UIN) yang memiliki pengetahuan dan wawasan keilmuan yang mantap. Dengan memiliki hal tersebut, seorang sarjana agama akan dapat berkomunikasi dengan ilmuwan lain di masyarakat dengan bahasa keilmuan yang sama-sama dimengerti. Hal ini akan memudahkan bagi seorang sarjana agama Islam dalam menyampaikan pesan moral dan spiritual kepada warga masyarakat terdidik.

Tinjauan Buku Islam Nusantara [2]

Posted on Updated on

Islamisasi merupakan suatu proses yang sangat penting dalam sejarah Islam di Indonesia, dan juga yang paling tidak jelas, sehingga sampai sekarang pun masih dalam perdebatan atau polemik bagi ahli sejarah. Hal ini karena memang tidak bisa dilepaskan dari sudut pandang, data yang ditemukan, dan interpretasi terhadap data peneliti itu sendiri.

Sejak masuk dan berkembangnya, Islam di Indonesia memerlukan proses yang sangat panjang dan melalui saluran Islamisasi yang beragam, seperti perdagangan, perkawinan, tarekat (tasawuf), pendidikan, dan kesenian. Proses Islamisasi di Indonesia terjadi dengan sangat pelik dan panjang. Diterimanya Islam oleh penduduk pribumi, secara bertahap membuat Islam terintegrasi dengan tradisi, norma, dan cara hidup keseharian penduduk lokal. Hal ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia mudah menerima nilai-nilai dari luar dan menjadi bukti akan keterbukaan sikap mereka.

Islam Indonesia telah membentuk institusi politik paling awal pada abad XIII, namun institusi politik Islam di beberapa daerah tidak sama. Dalam bab II buku ini dibahas berbagai sejarah institusi politik di beberapa wilayah Nusantara, seperti Samudera Pasai (Aceh), Demak (Jawa Tengah), Pajang (Jawa Tengah), Cirebon (Jawa Barat), Banten, Ternate (Maluku Utara), Banjar (Kalimantan Selatan), dan Gowa-Tallo (Sulawesi Selatan).

Pada abad XV ummat Islam mempunyai peran politik yang sangat luas, hal ini dapat dimanfaatkannya untuk Islamisasi ke wilayah yang lebih luas. Namun, sentimen politik dan ekonomi yang begitu kuat tidak jarang melibatkan pergesekan di antara kerajaan Islam itu sendiri. Bahkan di antara kerajaan Islam itu terjadi peperangan untuk memperebutkan pengaruh dan hegemoni politik, yang tidak jarang kepentingan politik-ekonomi tersebut mengalahkan kepentingan agama. Hal ini dimanfaatkan oleh kehadiran imperialisme Barat (Portugis dan Belanda) yang selanjutnya mengancam institusi perpolitikan ummat Islam.

Tumbuhnya kesadaran politik ummat Islam pada dekade awal abad ke-20, sebagian disebabkan oleh ketidakpuasan ummat Islam terhadap kebijakan pemerintah kolonial (Belanda) mengenai Islam, sebagian lagi merupakan konsekuensi logis dari kebijakan pendidikan yang dijalankan oleh pemerintahan Hindia-Belanda. Peta pemikiran dan pergerakan nasionalisme maupun Islam bisa dilihat dari kebangkitan nasionalisme dan Islam di Indonesia pada awal abad ke-20. Kesadaran dan bangkitnya rasa nasionalisme dalam masyarakat Islam Indonesia juga dipengaruhi oleh gerakan pembaruan Islam di Timur Tengah.

Salah satu institusi sosial-politik Islam yang pertama kali muncul dalam awal kemerdekaan adalah terbentuknya Departemen Agama, yang bertitik tolak dari Kantor Urusan Agama masa Jepang (Shumubu). Pembentukan Kementerian Agama ini lebih didasarkan pada pertimbangan politis daripada urgensi peran yang diperlukan dalam sebuah sistem tata pemerintahan yang baru. Makna positif yang diharapkan dari Kementerian Agama ini adalah: kementerian itu menawarkan kemungkinan bagi agama, khususnya Islam, untuk berperan seefektif mungkin dalam negara dan masyarakat; dan dalam sebuah negeri yang warna Islam-nya sangat mencolok, kementerian ini merupakan suatu jalan tengah antara negara sekuler dan suatu negara Islam.

Ada beberapa karakteristik yang menandai format baru gerakan Islam yang terjadi pada 1980-an, seperti kecenderungan semakin pudarnya kepemimpinan politik Islam dan bangkitnya kepemimpinan para intelektual Muslim; kecenderungan semakin lemahnya penonjolan pada masalah ritual dan tampak lebih menonjolkan isu intelektual, sosial, ekonomi, dan estetika dalam Islam; kecenderungan menurunnya sikap sektarian di kalangan ummat Islam; dan kecenderungan memudarnya konsep ummat secara sempit.

Gerakan sosial keagamaan terutama dalam abad XIX mempunyai beragam sebutan, seperti juru selamat, Ratu Adil, gerakan pribumi, gerakan kenabian, penghidupan kembali, atau menghidupkan kembali. Banyak gerakan sosial, termasuk kerusuhan, pemberontakan, sektarianisme, dapat diklasifikasikan sebagai gerakan keagamaan, karena gejala tersebut pada umumnya cenderung untuk berhubungan dengan gerakan yang diilhami oleh agama atau menggunakan cara agama untuk mewujudkan tujuan gaib mereka. Kebanyakan pergolakan tersebut cenderung mempunyai segi yang bercorak keagamaan, seperti gerakan Rifa’iyah pada abad XIX, gerakan Islam-komunis,dan gerakan Fundamentalisme Islam.

Pembentukan tradisi keulamaan dan keilmuan Islam Indonesia atau Asia Tenggara secara keseluruhan membangkitkan terbentuknya jaringan ulama yang berpusat di Haramayn ini kemudian menyebar ke berbagai wilayah Dunia Islam. Sejak abad ke-16, Makkah dan Madinah memainkan peranan yang semakin penting dalam wacana pemikiran intelektual keagamaan Islam, di mana kebangkitan kembali Haramayn ini sebagai salah satu pusat terpenting dalam wacana intelektual keagamaan Islam yang ikut didorong oleh disintegrasi dinasti Muslim di Timur Tengah sejak abad ke-19. Keterlibatan ulama Indonesia dalam jaringan ulama yang berpusat di Haramayn dimulai pada pertengahan abad ke-17. Dilihat dari segi materi, para ulama kita telah melakukan pendekatan “baru” atau memerinci dan memperjelas materi yang ada serta mengontekstualisasikannya ke dalam situasi dan lingkungan tertentu. Mereka juga melakukan adaptasi, baik dalam segi materi maupun penyajian, sehingga bisa lebih sesuai serta dapat difahami dari diterima kaum Muslimin Melayu.

Ulama adalah mereka yang mempunyai keahlian dalam bidang keilmuan Islam dan dengan konsisten mengamalkan ilmunya itu, sehingga mendapat pengakuan dari masyarakat Muslim secara luas. Setidaknya terdapat dua syarat minimal seseorang dapat disebut ulama: mempunyai keilmuan yang tinggi setelah dia menempuh belajar yang cukup lama; dan pengakuan masyarakat akan ketaatannya terhadap ajaran Islam, yang dibuktikan dengan perbuatan nyata. Adanya peran sentral ulama dalam masyarakat Muslim Indonesia, di mana ulama merupakan penerjemah ajaran Islam tekstual menjadi rumusan ajaran yang bersifat kontekstual dan lokal, dengan cara inilah ajaran Islam dapat disampaikan kepada masyarakat.

Abu Hamid al-Ghazali (1111 M) melalui berbagai karya tulisannya (Ihya‘ ’Ulum al-Din) berupaya mengembalikan ajaran tasawuf kepada ajaran al-Qur’an dan Hadits, yang kelak diberi nama tasawuf sunni, pada dasarnya menjadikan tasawuf lebih dekat dengan tasawuf akhlaqi. Bagi al-Ghazali, pemantapan ilmu syariat dan akidah sangat diperlukan sebelum mengamalkan ilmu tasawuf. Kompromi tasawuf dan syariah yang dilakukan al-Ghazali mempunyai dampak luar biasa, di mana upaya harmonisasi tersebut dipandang cukup konstruktif dan positif, tapi belum berhasil memuaskan sepenuhnya.

Pentingnya peran sufi dalam proses Islamisasi di Indonesia didukung oleh fakta kemiripan antara ajaran sufisme dengan kebudayaan Indonesia pra-Islam. Ajaran kosmologis dan metafisis tasawuf Ibn ‘Arabi dapat dengan mudah dipadukan dengan ide-ide sufistik India dan ide sufistik pribumi yang dianut masyarakat setempat. Kecenderungan kuat masyarakat terhadap konsep mistik-filosofis tidak membuat kaum Muslimin di kawasan Melayu-Indonesia tidak mengenal ajaran syariat. Oposisi paling kuat terhadap ajaran sufistik-filosofis di Jawa mungkin dapat diwakili Wali Sanga pada abad XV yang menghukum mati Syaikh Siti Jenar, di mana para Wali di sini digambarkan sebagai ulama konservatif yang berorientasi syariah.

Tinjauan Buku Islam Nusantara [1]

Posted on Updated on

Buku “Islam Nusantara: Sejarah Sosial Intelektual Islam di Indonesia” ini karangan Nor Huda, yang diterbitkan oleh Ar-Ruzz Media di Jogjakarta pada tahun 2007. Sejarah merupakan sebuah proses interaksi yang terus-menerus antara sejarawan dengan fakta yang dimilikinya. Sejarah juga merupakan suatu dialog yang tiada akhir antara masa kini dan masa lalu. Ini dapat dilihat berdasarkan keanekaragaman, perubahan, dan kesinambungan melalui dimensi waktu.

Islam Nusantara merupakan rangkaian sejarah panjang perkembangan Islam di Indonesia yang menguntai berbagai dimensi sejarah di dalamnya, baik itu sejarah sosial, sejarah intelektual, sampai sejarah kebudayaan, yang bertaut menguntai butiran khazanah keislaman yang tiada ternilai harganya. Dan pada akhirnya perjalanan sejarah itu menjadi bagian yang absolut bagi perjalanan umat Islam di Indonesia.

Buku ini menganalisis perkembangan Islam di Nusantara dengan perspektif Sejarah Sosial Intelektual. Perspektif sosial intelektual yang digunakan untuk meneropong Islam di Indonesia ini adalah untuk menyeimbangkan penulisan sejarah konvensional yang identik dengan sejarah politik. Tema lain yang digarap sejarah sosial adalah peristiwa gerakan sosial. Institusi sosial juga merupakan bidang garapan sejarah sosial, sejarah keluarga para bangsawan atau keluarga yang mungkin menyimpan banyak keterangan sejarah.

Adapun tujuan penulisan buku ini agar para pembaca mengetahui karakter Islam Nusantara itu sendiri, dan menjawab semua pertanyaan yang selama ini ada dalam kehidupan masyarakat sehingga pembaca tahu bahwa Islam Nusantara itu bukanlah agama baru ataupun aliran baru.

Dalam buku ini di tuliskan bahwa Islam Nusantara menjadi jawaban matang terhadap problem keumatan. Jadi ini menjadi refleksi keilmuan dimana Islam konseptual matang dalam teks, Islam faktual matang dalam kehidupan dan masih butuh lagi Islam sosial yang memadukan antara kebutuhan agama dan kebutuhan manusia. Dengan paham Islam Nusantara, orang tidak lagi fanatik dan anti budaya. Termasuk perlu memahami wacana lintas agama dan tidak mudah terprovokasi.

Dalam buku ini pembaca dapat memahami Islam yang ada di Indonesia bukanlah Islam yang sama dengan Islam di negara-negara Timur Tengah, akan tetapi Islam di Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai budaya. Budaya-budaya sakral yang ada di Indonesia tidak hilangkan begitu saja, melainkan diperbaiki agar lebih baik lagi dan tiak melenceng dari ajaran agama Islam yang sesungguhnya yang bersumber dari al-Qur’an dan Hadits. Hal yang perlu kita petik dari buku ini adalah tentang bagaimana kita harus memahami Islam Nusantara sebenarnya, agar nantinya agama Islam tidaklah saling berbenturan sehingga menciptakan pemikiran-pemikiran yang saling memecah belah.

Adapun kelebihan buku ini memiliki tata stuktur dari setiap topik yang dijelaskan secara terperinci, dengan menggunakan bahasa yang dapat dipahami oleh para pembaca. Sedangkan kekurangannya bagi pembaca untuk dapat memahami kandungan dari isi buku ini secara komprehensif maka pembaca harus membaca secara berulang-ulang. Buku ini juga tidak secara lengkap membahas tentang Wali Songo yang cukup berperan signifikan terhadap awal mula penyebaran agama Islam di Nusantara.

Kebijakan dan Pengembangan Madrasah [4]

Posted on Updated on

Dalam menganalisis kebijakan dan pengembangan madrasah ini ditinjau tentang teori mengenai pengertian madrasah, dan kontribusi anggaran pendidikan pemerintah terhadap pendidikan Islam; yang bertujuan untuk mengetahui dampak kebijakan pemerintah dalam hal pendidikan terhadap reposisi pendidikan madrasah di Indonesia, dan peran Kementerian Agama dalam kebijakan dan pengembangan madrasah di Indonesia.

Kebijakan pengembangan madrasah yang dilakukan oleh Kementerian Agama selama ini mengakomodasikan tiga kepentingan, yaitu: memberikan ruang tumbuh yang wajar bagi aspirasi utama ummat Islam, memperjelas dan memperkokoh keberadaan madrasah sebagai ajang membina warga negara yang cerdas, berpengetahuan, berkepribadian serta produktif dan sederajat dengan sistem sekolah; dan kebijakan itu harus bisa menjadikan madrasah mampu merespons tuntutan-tuntutan masa depan. Madrasah perlu merumuskan kembali posisinya atau reposisi madrasah, apabila tidak demikian, maka madrasah akan kehilangan identitasnya dan menjadi seperti sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah selama ini.

Permasalahan dalam kontribusi anggaran Pemerintah bukan pada regulasi, namun pada komitmen pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan pendidikan Islam. Adanya pengaturan atau regulasi yang baik sesuai dengan amanat UU yang ada, di mana pemberlakuannya tidak membedakan antara lembaga pendidikan umum dengan lembaga pendidikan Islam, baik dalam segi anggaran keuangan maupun pengelolaannya.

Daftar Pustaka

Azizy, A. Qodry, Pendidikan untuk Membangun Etika-Sosial, Semarang: Aneka Ilmu, 2003.
Hasbullah, Kebijakan Pendidikan: Dalam Perspektif Teori, Aplikasi, dan Kondisi Objektif Pendidikan di Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
Jalaludin, Pendidikan Islam: Pendekatan Sistem dan Proses, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
Koentjaraningrat, Manusia dan Kebidayaan Indonesia, Jakarta: Djembatan, 2010.
Malik Fadjar, Reorientasi Pendidikan Islam, Jakarta: Fajar Dunia, 1999.
Tilaar, H.A.R., Paradigma Baru Pendidikan Nasional, Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
Tim EMIS Kemenag RI, Buku Analisis Statistik Pendidikan Islam: Tahun Pelajaran 2011/2012, Jakarta: Ditjen Pendis Kemenag RI, 2012.